FusilatNews – Baru saja Presiden terpilih Prabowo Subianto tampil di hadapan publik melalui forum pertemuan dengan sejumlah awak media. Dalam sistem demokrasi yang sehat, momen seperti ini sangat penting — ia mencerminkan upaya membangun komunikasi politik yang terbuka antara pemimpin dan rakyat. Sebuah langkah strategis yang, jika dilanjutkan dengan konsistensi, dapat meredam spekulasi publik serta membuka ruang klarifikasi atas berbagai kebijakan dan sikap pemerintah baru.
Namun, dari sekian banyak hal yang dibahas dalam momen perdana tersebut, ada satu hal penting yang justru luput dari perhatian: suara rakyat yang sejak beberapa bulan terakhir menggema di ruang-ruang digital dan forum-forum sipil — keinginan untuk memenjarakan Joko Widodo.
Tentu, kalimat itu terdengar ekstrem bagi sebagian kalangan. Tetapi jika kita melihat lebih dekat, narasi ini tumbuh bukan dari kebencian personal, melainkan dari akumulasi kekecewaan atas berbagai dugaan pelanggaran yang dilakukan Jokowi selama dua periode pemerintahannya. Mulai dari isu kejahatan konstitusional berupa intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi demi meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, hingga kontroversi dugaan pemalsuan ijazah dan praktik nepotisme yang merajalela.
Agenda moral ini, yaitu mendudukkan Jokowi di hadapan hukum, bukan sekadar ekspresi amarah. Ia adalah bentuk protes terhadap sistem yang semakin tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Banyak rakyat merasa bahwa jika seorang presiden bisa mengakali konstitusi tanpa konsekuensi, maka hukum sudah kehilangan maknanya. Maka ketika Prabowo menggelar konferensi pers tanpa menyentuh topik ini, muncul kecurigaan: jangan-jangan ini bukan sekadar kelalaian, melainkan manuver politik yang disengaja untuk mencounter gelombang kritik terhadap Jokowi.
Apakah ini pertanda awal dari kompromi kekuasaan antara Prabowo dan Jokowi? Apakah komunikasi politik yang dibangun Prabowo justru menjadi panggung untuk mengaburkan isu-isu substansial? Dalam politik, bahasa yang tidak diucapkan kadang lebih keras daripada yang disampaikan.
Kita tahu bahwa Jokowi bukan lagi presiden setelah Oktober 2024. Tetapi warisan kebijakannya, jejaring kuasanya, dan efek dari manipulasi politiknya masih akan terasa — bahkan mungkin lebih dalam ketika ia tidak lagi memiliki beban jabatan, tetapi masih bisa mengendalikan dari belakang layar. Jika Prabowo sungguh ingin menegaskan keberpihakannya kepada rakyat, maka keberaniannya bukan hanya dinilai dari pidato atau forum media, melainkan dari sikapnya terhadap keadilan dan keberanian menyentuh “elephant in the room”: pertanggungjawaban Jokowi.
Dengan tidak mengangkat isu ini sejak awal, Prabowo mungkin sedang memainkan strategi jangka panjang. Tetapi risiko dari strategi seperti ini adalah hilangnya kepercayaan publik sejak dini. Dalam masyarakat yang semakin melek politik, penghindaran terhadap isu krusial justru bisa memperkuat sinisme rakyat terhadap pemerintahan baru.
Prabowo masih punya waktu untuk membuktikan bahwa ia berbeda. Bahwa kekuasaannya bukan perpanjangan tangan oligarki atau sekadar payung perlindungan bagi para pelanggar konstitusi. Namun, jika ia memilih untuk bungkam dan mengubur agenda rakyat dalam simbolisasi media, maka sejarah akan mencatat bahwa pertemuan itu hanyalah permulaan dari pengkhianatan politik yang baru.
