Pagi itu, udara Jakarta masih lembap ketika Menke Purbaya keluar dari Kantor Kementerian Keuangan di Jalan Dr. Wahidin Raya. Jam menunjukkan pukul 10.19 WIB. Kepada wartawan yang menunggu di halaman, ia berkata singkat, “Mau ke kantor wapres. Diajakin diskusi soal ekonomi.”
Ucapan itu sederhana, tapi cukup untuk memantik rasa ingin tahu banyak pihak: apa yang hendak didiskusikan antara seorang teknokrat yang dikenal berani menabrak kepentingan dengan seorang wakil presiden yang kerap jadi bahan cemooh karena dianggap berpikir cetek?
Pertemuan itu, menurut sumber imajinatif kita, berlangsung hangat namun kikuk. Purbaya datang dengan map tebal berisi data, grafik, dan analisis ekonomi makro; sementara Gibran menyambut dengan secangkir kopi dan kepercayaan diri yang besar.
“Pak Purbaya,” katanya membuka pembicaraan, “saya pengin paham soal ekonomi. Biar kalau wartawan nanya, saya bisa jawab.”
Purbaya tersenyum tipis — sebuah senyum khas para pejabat senior yang tahu lawan bicaranya belum mengerti medan yang akan mereka masuki. Ia lalu mulai menjelaskan tentang inflasi, subsidi energi, dan beratnya beban APBN.
Namun di tengah penjelasan serius itu, Gibran tiba-tiba memotong:
“Oh, inflasi itu kayak harga cilok naik, kan Pak?”
Kalimat itu menggantung di udara. Bagi Purbaya, perbandingan ekonomi nasional dengan cilok mungkin terasa seperti menjelaskan relativitas Einstein pada anak TK. Tapi ia mencoba bersabar, menjelaskan lagi dengan bahasa yang lebih sederhana.
Sayangnya, kesederhanaan tak selalu menjamin pemahaman. Gibran kemudian menimpali, “Ya udah, suruh aja UMKM turunin harga ciloknya.”
Pada titik ini, Purbaya hanya bisa menarik napas panjang — napas panjang yang mewakili beban intelektual seluruh birokrasi yang harus menyesuaikan diri dengan “logika jualan cilok”.
Namun, seperti seorang guru sabar di kelas yang gaduh, ia tetap melanjutkan. Ia bicara tentang struktur harga, tentang pasar, dan tentang keseimbangan antara subsidi dan daya beli. Tapi Gibran membalas dengan semangat khas pengusaha muda:
“Saya tuh paham, Pak. Ekonomi itu kayak jualan. Kalau untung kecil, naikin harga. Kalau nggak laku, kasih promo.”
Purbaya terdiam sesaat, menatap jendela, lalu berkata pelan tapi dalam:
“Kalau negara dikelola dengan logika jualan cilok, Mas, kita bisa kolaps sebelum akhir tahun.”
Jawaban itu seperti tamparan halus. Gibran tersenyum kikuk, lalu berusaha menutup pembicaraan dengan kalimat aman: “Berarti saya harus banyak belajar ya, Pak?”
Dan Purbaya menjawab dengan bijak, “Itu kalimat paling baik yang saya dengar hari ini. Belajar dulu sebelum ngomong.”
Namun sebelum Purbaya beranjak, Gibran sempat bertanya lagi:
“Kalau ekonomi kita berat, masih sempat nggak bikin event besar di IKN? Soalnya Bapak Presiden suka yang heboh-heboh.”
Purbaya menatapnya lama, lalu berkata lirih, “Mas… jangan terus berpesta kalau dapur negara sedang kosong.”
Kalimat itu mungkin sederhana, tapi mengandung makna yang lebih dalam daripada angka-angka ekonomi mana pun. Ia bukan sekadar kritik pada cara berpikir pejabat muda yang tumbuh dalam euforia pencitraan, tapi juga sindiran pada seluruh sistem yang lebih sibuk membangun panggung ketimbang memperbaiki isi dapur negara.
Pertemuan imajinatif itu berakhir dengan dua tokoh yang berjalan di dua dunia berbeda: satu hidup dalam data, satu lagi dalam ilusi.
Dan di atas meja Wapres, tertinggal selembar kertas dengan tulisan tangan besar dan dilingkari tebal:
“Belajar dulu sebelum ngomong.”
Refleksi: Antara Kepemimpinan dan Kedalaman
Esai imajinatif ini bukan sekadar potret lucu dari percakapan dua tokoh yang berjarak dalam kapasitas intelektualnya. Ia adalah cermin dari keadaan politik hari ini: di mana jabatan tinggi tak lagi menuntut kedalaman berpikir, tapi cukup dengan loyalitas dan nama belakang yang tepat.
Purbaya, dalam sosok imajinasinya, mewakili sedikit sisa rasionalitas dalam pemerintahan — figur teknokrat yang masih percaya pada data, logika, dan tanggung jawab moral. Sementara Gibran menjadi simbol dari generasi politik yang dibesarkan dalam kenyamanan, diangkat bukan karena pemahaman, tetapi karena koneksi.
“Belajar dulu sebelum ngomong” bukan hanya nasihat bagi seorang wakil presiden, tetapi bagi seluruh bangsa yang kerap lebih cepat berbicara daripada berpikir.
Negara ini sudah terlalu sering berpesta di tengah krisis, tertawa di tengah kekosongan, dan bertepuk tangan untuk pencitraan yang tak menghasilkan kesejahteraan.
Mungkin, jika kita semua mau belajar dulu sebelum bicara — seperti yang disarankan Purbaya — maka politik akan kembali menjadi ruang berpikir, bukan sekadar ruang pertunjukan.
Dan ekonomi, seperti cilok yang sempat disebut dalam dialog absurd itu, akan kembali menjadi makanan rakyat, bukan bahan dagangan kekuasaan.
