Fusilatnews-Hampir setiap kepala orang Jepang tahu, dan masih mengingat dengan jelas, peristiwa yang sempat menjadi berita viral dan menghebohkan di negeri Sakura: Indonesia “menghianati” Jepang dalam proyek kereta cepat. Bagi banyak orang Jepang, ini bukan sekadar kegagalan bisnis, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan dan komitmen yang telah dibangun selama puluhan tahun kerja sama ekonomi yang erat.
Awalnya, proyek kereta cepat Jakarta–Bandung merupakan buah dari studi dan proposal yang disusun dengan teliti oleh pihak Jepang. Dengan pendekatan khas mereka—presisi, kehati-hatian, dan perencanaan matang—pihak Jepang menawarkan kerja sama berbasis prinsip transparansi dan keberlanjutan. Namun, secara tiba-tiba, pemerintah Indonesia memutuskan untuk berpaling ke Tiongkok. Keputusan itu diambil dengan alasan yang tampak pragmatis: pembiayaan tanpa jaminan dari APBN dan janji penyelesaian yang lebih cepat. Tetapi di balik pragmatisme itu, tersimpan luka diplomatik yang mendalam.
Blunder pertama terjadi pada level komitmen. Dalam dunia bisnis internasional, kepercayaan (trust) adalah modal utama. Jepang bukan hanya mitra ekonomi, tetapi juga negara yang selama puluhan tahun mendukung pembangunan Indonesia melalui bantuan teknologi, investasi, dan kerja sama pendidikan. Dengan memutuskan hubungan proyek secara sepihak, Indonesia seakan menegaskan bahwa nilai komitmen dan integritas dapat dikorbankan demi keuntungan jangka pendek. Bagi Jepang, keputusan semacam itu melanggar etika bisnis dan menghancurkan reputasi Indonesia di mata dunia industri global.
Blunder kedua adalah soal pilihan yang salah. Setelah berpindah ke Tiongkok, proyek kereta cepat justru menjadi beban ekonomi. Biaya membengkak, target waktu molor, dan kualitas pengerjaan kerap dipertanyakan. Proyek yang semula dijanjikan akan menjadi simbol kemajuan dan modernitas justru berubah menjadi simbol keterburuan, ketidakmatangan, dan konspirasi kepentingan. Alih-alih menjadi proyek kebanggaan nasional, kereta cepat kini menjadi catatan mahal dalam sejarah kebijakan publik yang gegabah.
Kedua blunder ini—pengkhianatan terhadap komitmen dan kesalahan dalam pilihan mitra—menjadi pelajaran penting tentang arti konsistensi dalam diplomasi ekonomi. Dalam hubungan antarnegara, terutama di Asia Timur yang sangat menjunjung etika dan kehormatan, keputusan yang tergesa dapat menimbulkan luka jangka panjang. Jepang mungkin telah memaafkan, tetapi mereka tidak akan melupakan.
Pada akhirnya, proyek kereta cepat bukan sekadar soal rel, kecepatan, atau investasi. Ia adalah cermin dari cara suatu bangsa memegang janji dan menghormati kepercayaan. Dan di titik itulah, Indonesia telah kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekadar kontrak: kehilangan kredibilitas di mata sahabat lamanya.
Selain pengkhianatan komitmen dan pilihan mitra yang kurang tepat, ada satu blunder ketiga yang tak kalah serius: membiarkan kerugian terus menerus menumpuk, dan menjadikan beban itu sebagai subsidi tidak langsung yang ditanggung oleh rakyat seluruhnya — yang jumlahnya hampir 300 juta orang. Kerugian tersebut bukan hanya persoalan bisnis, melainkan persoalan keadilan dan keberlanjutan.
Fakta-Angka Kerugian & Subsidi
Beberapa data penting:
Total investasi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB / “Whoosh”) tercatat sekitar Rp 116,5 triliun (setelah cost overrun).
Pada semester I tahun 2025, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), sebagai konsorsium pengelola proyek, mencatat kerugian Rp 1,625 triliun.
Tahun 2024, kerugian bersih yang ditanggung konsorsium juga besar: KCJB/PSBI merugi ± Rp 4,195 triliun.
PT Kereta Api Indonesia (KAI), sebagai pemegang saham mayoritas di konsorsium, ikut merasakan beban kerugian: misalnya subsidi atau kerugian yang harus ditanggung KAI dari Whoosh sebesar hampir Rp 1,9 triliun dalam satu tahun terakhir.
Pemerintah juga memastikan bahwa tiket kereta cepat akan disubsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Preseden ini menunjukkan bahwa pemerintah mengakui bahwa tarif secara ekonomis belum mampu menutup biaya operasional dan biaya investasi sejumlah proyek.
Implikasi: Siapa yang Menanggung dan Mengapa Ini Menjadi Problematik
Dari data di atas, beberapa hal menjadi jelas:
Subsidi tak langsung oleh semua rakyat
Meski tidak selalu disebut “subsidi” secara eksplisit, kerugian yang harus ditutup oleh pemerintah atau perusahaan negara (yang modalnya berasal dari rakyat) berarti rakyat membayar dalam bentuk pajak, alokasi APBN, atau pengorbanan sektor lain yang harus dikurangi atau ditunda.Ketidakpastian tentang kapan akan break-even
Ada studi yang menyebut bahwa dengan tarif sekitar Rp 300.000 per penumpang, waktu balik modal bisa mencapai 48,3 tahun (tidak termasuk biaya operasi dan bunga). Jika tarif lebih rendah, atau pemakaian tidak maksimal, waktu tersebut bisa menjadi 94 tahun atau lebih.Beban bunga dan utang
Proyek ini membebani utang luar negeri, bunga pinjaman, dan cost overrun yang harus ditanggung. Sebagai contoh, pemerintah harus membayar bunga yang besar atas pinjaman ke China dan lembaga keuangan lainnya. Biaya bunga ini sendiri mencapai triliunan rupiah per tahun.Kesenjangan keadilan
Banyak warga yang mungkin tidak pernah memakai kereta cepat, atau tidak bisa mengaksesnya karena lokasi dan tarif. Namun mereka ikut menanggung kerugian/subsidi melalui APBN. Ini menimbulkan rasa ketidakadilan: subsidi diberikan untuk segmen pengguna tertentu, sementara biaya ditanggung oleh seluruh rakyat.
Refleksi Kritis: Apa yang Bisa Dipelajari & Diperbaiki
Evaluasi atas dasar dampak ke masyarakat luas: Apakah keuntungan sosial-ekonomi (pengurangan kemacetan, penghematan BBM, waktu tempuh, pertumbuhan ekonomi daerah) sepadan dengan beban keuangan jangka panjang yang harus ditanggung rakyat?
Transparansi dalam perhitungan biaya & pendapatan: termasuk tarif, estimasi pemakaian, skenario operasi penuh vs operasi rendah, bunga utang. Waktu balik modal harus disampaikan dengan jelas kepada publik.
Alternatif pembiayaan dan model bisnis: bisakah ada tambahan pendapatan non-tiket (iklan, komersialisasi stasiun, penyewaan lahan, layanan premium) untuk meringankan beban subsidi?
Responsabilitas & pertanggungjawaban pemerintahan: jika sebuah proyek negara menimbulkan kerugian besar dalam jangka panjang dan membebani seluruh rakyat, perlu ada kontrol, audit dan pertimbangan etis dalam pengambilan keputusan.
