KKIP sendiri terdiri dari 11 kementerian atau lembaga yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Ketua Harian Prabowo Subianto serta wakilnya dari Menteri BUMN Erick Thohir.
Jakarta – Fusilatnews – Atas dugaan maladministrasi terkait pembelian alat utama sistem persenjataan melalui PT Teknologi Militer Indonesia (TMI).Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan melaporkan Menteri Pertahanan atau Menhan Prabowo Subianto ke Ombudsman RI
Gina Sabrina dari Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) mengungkapkan bahwa mereka menemukan surat yang diterbitkan pada tahun 2020 yang ditujukan kepada Rusia dan ditandatangani langsung oleh Prabowo, yang menunjuk PT TMI untuk pengadaan alutsista.
“Kami menemukan surat yang terbit pada 2020 yang ditujukan kepada Rusia dan ditandatangani langsung oleh Prabowo menunjuk PT TMI untuk pengadaan alutsista,” kata Gina Sabrina di Kantor Ombudsman, Kuningan, Jakarta Selatan, (Senin/2/2024)
Menurut Gina, ini menimbulkan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan karena pengadaan alutsista seharusnya lebih mengutamakan produksi dalam negeri. Ketika produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan, prosedur yang seharusnya diikuti adalah pengusulan melalui Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).
Namun, Gina mengungkapkan bahwa dalam kasus ini, Prabowo langsung menunjuk PT TMI untuk pengadaan alutsista tanpa melalui proses pengusulan dan penetapan oleh KKIP terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Industri Pertahanan.
KKIP sendiri terdiri dari 11 kementerian atau lembaga yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Ketua Harian Prabowo Subianto serta wakilnya dari Menteri BUMN Erick Thohir.
Gina menyatakan bahwa laporan mereka kepada Ombudsman RI didasarkan pada dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan Prabowo dengan menggunakan wewenangnya untuk langsung menunjuk PT TMI sebagai pihak ketiga untuk pengadaan alutsista.
Selanjutnya, surat penunjukan PT TMI untuk pengadaan alutsista akan menjadi fokus dalam kelanjutan investigasi terkait dugaan maladministrasi tersebut.
Perlu diketahui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sekaligus calon presiden nomor urut 2 diterpa kabar tak sedap mengenai dugaan korupsi pembelian pesawat jet tempur Mirage 2000-5 bekas dari Qatar.
Kabar tersebut pertama kali dihembuskan oleh media asing, Meta Nex dalam artikel bertajuk “Indonesia Prabowo Subianto EU Corruption Investigation” pada Jumat, 9 Februari 2024.
