Fusilatnews – Politik luar negeri bukan panggung seremonial. Ia bukan soal berapa banyak pertemuan bilateral, foto jabat tangan, atau pidato penuh jargon global. Politik luar negeri adalah instrumen kekuasaan—alat negara untuk mempertahankan kedaulatan, memperjuangkan kepentingan nasional, dan menentukan posisi dalam peta konflik dunia yang kian keras.
Masalahnya, di era awal pemerintahan Prabowo Subianto, diplomasi Indonesia justru menunjukkan gejala paradoks: terlihat aktif, tetapi miskin arah strategis. Tegas di permukaan, rapuh di fondasi. Inilah titik krusial yang membuat suara Dino Patti Djalal—sebagai diplomat senior dan pemikir kebijakan luar negeri—menjadi tantangan intelektual sekaligus ujian serius bagi arah diplomasi Indonesia hari ini.
Diplomasi Berbasis Komando: Ketika Strategi Dikalahkan Loyalitas
Penunjukan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri menandai pergeseran penting: dari tradisi diplomasi berbasis profesionalisme menuju diplomasi berbasis kedekatan politik. Ini bukan sekadar soal latar belakang personal, melainkan soal cara negara memandang diplomasi itu sendiri.
Diplomasi modern menuntut:
analisis geopolitik yang presisi,
konsistensi posisi,
dan kemampuan membaca konflik jangka panjang.
Namun yang muncul justru pola top-down command diplomacy, di mana kebijakan luar negeri lebih banyak ditentukan oleh preferensi presiden ketimbang kerangka strategis negara. Dalam model ini, diplomat karier direduksi menjadi pelaksana teknis, bukan perumus kebijakan. Akibatnya, Indonesia tampak bergerak cepat—tetapi tanpa peta jalan yang jelas.
Di sinilah kritik Dino Patti Djalal menjadi relevan: tanpa strategi nasional yang terdefinisi, diplomasi hanya akan menjadi aktivitas, bukan kekuatan.
Kasus Tiongkok: Antara Investasi, Kedaulatan, dan Ambiguitas Sikap
Hubungan Indonesia–Tiongkok adalah ujian paling telanjang bagi konsistensi diplomasi Prabowo.
Di satu sisi, Tiongkok adalah mitra ekonomi raksasa: investasi, infrastruktur, dan perdagangan. Di sisi lain, ia adalah sumber ancaman kedaulatan melalui klaim sepihak di Laut Cina Selatan yang bersinggungan langsung dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Natuna.
Masalahnya bukan pada kerja sama dengan Tiongkok—itu keniscayaan. Masalahnya adalah ambiguitas sikap. Ketika pernyataan bersama tidak secara tegas menolak klaim sepihak, Indonesia mengirim sinyal berbahaya: bahwa kedaulatan bisa dinegosiasikan demi stabilitas semu.
Inilah yang disorot Dino Patti Djalal secara tajam: diplomasi tidak boleh mengorbankan clarity of position. Negara boleh pragmatis, tetapi tidak boleh abu-abu dalam soal kedaulatan. Jika garis merah tidak ditegaskan, maka Indonesia bukan sedang berdiplomasi, melainkan sedang mengendurkan pertahanan politiknya sendiri.
Kasus Amerika Serikat: Antara Militerisme dan Ketergantungan Strategis
Dengan Amerika Serikat, tantangannya berbeda. Prabowo dikenal memiliki hubungan historis dengan dunia militer Barat, termasuk AS. Ini membuka peluang kerja sama pertahanan, transfer teknologi, dan penguatan posisi Indonesia di Indo-Pasifik.
Namun di sinilah jebakannya: apakah Indonesia sedang membangun kemitraan setara, atau sekadar menjadi pion dalam rivalitas AS–Tiongkok?
Tanpa doktrin luar negeri yang jelas, kerja sama pertahanan berpotensi menyeret Indonesia ke dalam arsitektur keamanan yang tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip bebas aktif. Diplomasi bebas aktif bukan berarti netral tanpa sikap, melainkan aktif menentukan kepentingan sendiri—bukan mengikuti desain kekuatan besar.
Dino Patti Djalal mengingatkan bahwa Indonesia harus berhati-hati agar tidak tergelincir menjadi proxy interest. Kerja sama boleh diperluas, tetapi kemandirian strategi harus tetap menjadi fondasi.
Kasus ASEAN: Dari Pemimpin Moral Menjadi Peserta Pasif
Dulu, Indonesia adalah jangkar politik ASEAN—pemimpin moral, penengah konflik, dan penggerak konsensus. Kini, peran itu terlihat memudar.
Krisis Myanmar, fragmentasi internal ASEAN, dan meningkatnya tekanan geopolitik justru menuntut kepemimpinan regional yang kuat. Namun yang tampak adalah diplomasi yang reaktif, bukan proaktif.
Ini bukan sekadar soal kehadiran di forum ASEAN, melainkan soal agenda-setting. Tanpa inisiatif besar, Indonesia berisiko kehilangan pengaruh di kawasan yang justru menjadi medan utama perebutan kekuatan global.
Di titik ini, tantangan Dino bukan hanya mengkritik, tetapi mendorong satu hal mendasar: Indonesia harus kembali memimpin, bukan sekadar ikut arus.
Tantangan Dino Patti Djalal: Antara Peringatan dan Kesunyian Kekuasaan
Posisi Dino Patti Djalal hari ini unik sekaligus sulit. Ia bukan oposisi politik, tetapi juga bukan bagian dari kekuasaan. Ia berdiri sebagai suara rasional di tengah euforia kekuasaan baru yang cenderung alergi terhadap kritik konseptual.
Tantangannya bukan sekadar didengar, tetapi dianggap relevan oleh rezim yang lebih nyaman dengan loyalitas ketimbang pemikiran strategis. Padahal sejarah membuktikan: negara yang mengabaikan kritik intelektual dalam diplomasi, cepat atau lambat akan membayar mahal di panggung internasional.
Penutup: Diplomasi Tidak Bisa Dipimpin Sendirian
Diplomasi bukan arena one-man show. Ia membutuhkan:
konsep,
konsistensi,
dan keberanian menetapkan garis kebijakan yang tegas.
Jika diplomasi Indonesia terus bergerak tanpa strategi tertulis, tanpa doktrin yang jelas, dan tanpa keberanian menyatakan posisi secara lugas, maka Indonesia berisiko berubah dari aktor regional menjadi objek geopolitik.
Peringatan Dino Patti Djalal seharusnya dibaca bukan sebagai kritik personal, melainkan sebagai alarm negara. Karena dalam dunia yang semakin brutal, negara tanpa strategi bukan negara netral—melainkan negara yang siap dipermainkan.
