DOMINASI AS: BADAI KONFLIK PROXY

Oleh: Malika Dwi Ana

Bayangkan sebuah dunia di mana satu negara, Amerika Serikat (AS), bertindak sebagai polisi global yang otoriter, memaksakan aturannya melalui senjata, ekonomi, dan pengaruh budaya. Negara-negara lain, terutama yang baru saja keluar dari kehancuran perang(PD 2), terlalu sibuk membersihkan puing-puing rumah tangga mereka sendiri untuk protes. Mereka menerima dominasi AS sebagai “simbiosis mutual”—AS memberikan bantuan, mereka memberikan akses pasar dan loyalitas. Tapi ini hanyalah ilusi sementara. Seiring waktu, negara-negara ini pulih, berkembang, bahkan menjadi maju. Mereka mulai haus akan kekuasaan, ingin setidaknya secuil pengaruh atas dunia yang selama ini dikuasai AS. Dan ketika AS tetap ngotot mempertahankan peran polisi dunianya yang arogan, konflik pun lahir: perang proxy, di mana kekuatan besar saling serang melalui tangan boneka, menghindari bentrokan langsung yang bisa memicu kehancuran nuklir. Ini bukan teori konspirasi; ini pola sejarah yang berulang, dari Perang Dingin hingga konflik modern di Ukraina, Suriah, dan Yaman. Mari kita bedah dengan data dan fakta, sambil mengkritisi bagaimana hegemoni AS justru menjadi katalisator kehancuran global.

Dominasi AS Pasca-Perang Dunia II

Setelah Perang Dunia II berakhir pada 1945, AS muncul sebagai kekuatan super tunggal yang tak tertandingi. Eropa hancur lebur: 70% infrastruktur industri Eropa porak-poranda, jutaan orang mengungsi, dan ekonomi kolaps total. Sementara itu, AS? Ekonomi mereka meledak berkat produksi perang yang menarik negara keluar dari Depresi Besar 1930-an. Pada 1945, AS memegang 70% cadangan emas dunia, sementara Inggris—kekuatan kolonial terakhir—berubah dari kreditor global menjadi debitur terbesar. Ini bukan keberuntungan; ini strategi cerdas yang egois.

AS tidak hanya duduk diam. Mereka meluncurkan Marshall Plan pada 1948, menyuntikkan US$13 miliar (setara US$140 miliar hari ini) ke Eropa Barat untuk rekonstruksi. Tapi jangan salah paham: ini bukan amal murni. Marshall Plan adalah alat untuk menciptakan pasar baru bagi barang-barang AS, seperti Coca-Cola dan pesawat Pan Am, sambil mencegah komunisme menyebar. Hasilnya? Pertumbuhan ekonomi Eropa meledak: produksi industri kembali ke level pra-perang dalam hitungan tahun, dengan Jerman Barat (dibantu US$1,4 miliar dari Marshall Plan) menjadi “keajaiban ekonomi” yang tumbuh 8% per tahun pada 1950-an. Belgia bahkan pulih lebih cepat, mencapai level pra-perang pada 1947 berkat ekspor baja dan tekstilnya yang dibutuhkan Eropa.

Negara-negara Eropa ini saat itu sedang sibuk urus dalam negeri: dengan membangun kembali kota-kota yang hancur, mengatasi kelaparan, dan menstabilkan mata uang yang hiperinflasi. Mereka “ok” saja dengan dominasi AS karena simbiosis mutual itu nyata—bantuan AS menyelamatkan mereka dari kehancuran total, sementara AS mendapatkan sekutu anti-Soviet. Namun dibalik itu, AS memanfaatkan kelemahan Eropa untuk membangun jaringan basis militer global, dari Jerman hingga Jepang, memproyeksikan kekuasaannya ke seluruh dunia. Pada akhir 1940-an, AS sudah mendominasi 50% ekonomi global, dengan dolar menjadi mata uang internasional utama, menggantikan pound sterling yang lemah. Ini hegemoni yang dibangun atas puing-puing negara lain—dan itu menimbulkan dendam di kemudian hari.

Pemulihan dan Kebangkitan: Dari Korban Menjadi Pesaing

Seiring waktu, negara-negara pasca-perang kemudian mulai pulih dan berubah menjadi negara yang maju. Eropa Barat memasuki “Zaman Keemasan Kapitalisme” pasca-1945, dengan pertumbuhan rata-rata 5-6% per tahun hingga 1973, didorong oleh liberalisasi perdagangan, integrasi Eropa (seperti Komunitas Batu Bara dan Besi pada 1951), dan bantuan AS. Jerman Barat, yang sempat dihancurkan, menjadi eksportir terbesar dunia pada 1960-an. Jepang, dibantu reformasi SCAP (Supreme Commander for the Allied Powers) yang memecah monopoli zaibatsu, tumbuh 10% per tahun pada 1950-1970-an, menjadi raksasa teknologi.

Pemulihan ini juga sekaligus membangkitkan ambisi. Negara-negara ini tak lagi puas hanya sebagai “boneka” AS. Mereka ingin pengaruh global yang nyata: Eropa membentuk Uni Eropa untuk menyeimbangkan AS, sementara Jepang menantang dominasi ekonomi AS di Asia. Di luar Barat, Uni Soviet (USSR) bangkit sebagai rival ideologis, menguasai Eropa Timur dan mendukung gerakan dekolonisasi di Asia dan Afrika. USSR, yang kehilangan 27 juta nyawa dan 1.710 kota hancur, akhirnya pulih berkat industrialisasi paksa dan merebut wilayah Timur. Pada 1950-an, dua superpower—AS dan USSR—membagi dunia menjadi blok Barat dan Timur, dengan Non-Aligned Movement sebagai upaya negara berkembang untuk lepas dari cengkeraman.

Dominasi AS yang otoriter—melalui NATO (1949) dan intervensi ekonomi—membuat negara-negara ini merasa tercekik. Mereka mulai menuntut pembagian “kue kekuasaan sedikit” atas dunia, tapi AS menolak, mempertahankan peran sebagai polisi dunianya dengan doktrin containment untuk menahan komunisme. Jadi dasar konfliknya adalah hegemoni AS yang tak mau bergeming memicu rivalitas, di mana negara-negara yang pulih mulai mencari cara untuk menantang tanpa perang langsung.

Konflik Proxy: Senjata Rahasia Kekuatan Besar

Alasan paling dasar konflik ini? Ketakutan akan perang nuklir. AS dan USSR sama-sama punya bom atom sejak 1945-1949, sehingga bentrokan langsung berisiko menghancurkan dunia. Solusinya adalah proxy war, di mana mereka saling dukung faksi di negara ketiga. Selama Perang Dingin (1947-1991), ini menghasilkan delapan “hot war” utama: Korea (1950-1953, 3 juta tewas, AS dukung Selatan vs USSR/Cina dukung Utara), Vietnam (1955-1975, 3,8 juta tewas, AS vs komunis Utara didukung USSR/Cina), Afghanistan (1979-1989, ratusan ribu tewas, AS dukung mujahideen vs invasi Soviet), Angola (1975-2002), dan Kuba (Krisis Rudal 1962). Di Afrika, proxy war seperti di Kongo (1960-an) dan Ethiopia (1970-an) membunuh jutaan, dengan AS dan USSR saling kirim senjata senilai miliaran dolar.

Ini bukan kebetulan; ini strategi sadar dan sengaja. AS takut kehilangan pengaruh jika komunisme menyebar (Doktrin Domino), sementara USSR ingin ekspansi ideologi. Sebagai kritik adalah proxy war ini hipokrit—AS berpura-pura support “demokrasi” tapi sering dukung diktator seperti di Iran (1953, kudeta Mossadegh) atau Chile (1973, Pinochet). Hasilnya? Jutaan korban sipil, konflik berkepanjangan, dan ketidakstabilan global yang menguntungkan senjata industri AS.

Era Modern: China dan Rusia Tantang Hegemoni AS, Proxy War Kembali Mengamuk

Sekarang, pola ini berulang dengan aktor baru: China dan Rusia menantang hegemoni AS yang mulai retak pasca-Perang Dingin. Rusia, setelah runtuhnya USSR pada 1991, bangkit di bawah Putin dengan aneksasi Krimea (2014) dan invasi Ukraina (2022), didukung China yang suplai 90% mikroelektronik dan 70% alat mesin untuk industri pertahanan Rusia. China, yang tumbuh dari ekonomi agraris menjadi kedua terbesar dunia (PDB US$18 triliun pada 2023), haus pengaruh di Indo-Pasifik, menantang AS melalui Belt and Road Initiative dan klaim Laut China Selatan. Aliansi “tanpa batas” China-Rusia (diumumkan 2022) didorong keluhan bersama terhadap “hegemoni AS”, tapi penuh ketidakpercayaan—China takut Rusia lemah, Rusia iri China kuasai Asia Tengah.

Proxy war modern? Ukraina adalah yang utama: AS dan NATO suplai senjata senilai US$100 miliar ke Ukraina sejak 2022, sementara Rusia didukung China secara ekonomi dan Korea Utara dengan pasukan (10.000 tentara) serta senjata. China bahkan anggap ini “proxy war” untuk alihkan perhatian AS dari Taiwan. Di Suriah (sejak 2011), Rusia dan Iran dukung Assad, AS dukung pemberontak—lebih dari 500.000 tewas. Yaman (sejak 2014): Saudi (didukung AS) vs Houthi (didukung Iran, sekutu Rusia-China), 377.000 tewas, termasuk 85.000 anak kelaparan. Ini proxy war Saudi-Iran yang jadi perpanjangan rivalitas AS-China-Rusia.

Jika dikritisi, AS sebagai “polisi dunia” yang otoriter, justru yang memicu ini. Pengeluaran militer AS US$850 miliar (2024) memicu arms race, sementara China dan Rusia bangun aliansi anti-hegemoni seperti BRICS (15 puncak sejak 2009, tolak sanksi Barat). Proxy war ini menghancurkan negara kecil—Ukraina, Yaman, Suriah jadi korbannya—sementara kekuatan besar untung dari penjualan senjata dan pengaruh. AS ternyata gagal belajar dari Vietnam: bahwa intervensi proxy justru memperpanjang konflik dan erodasi hegemoni mereka sendiri.

Jadi bisa disimpulkan bahwa hegemoni AS yang arogan kini menuju akhir yang brutal. Dasar alasan konflik proxy adalah sederhana tapi mematikan: negara pasca-perang pulih dan ingin juga kuasa, tapi AS tetap otoriter, tak mau berbagi kue. Dari Marshall Plan yang “membantu” tapi mengikat Eropa, hingga proxy war modern yang bunuh jutaan di Ukraina dan Yaman, pola ini jelas. Sebagai kritik yang terakhir, ini bukan takdir; ini pilihan. AS bisa saja pilih multilateralisme sungguhan, bukan dominasi. Tapi selama AS bertahan sebagai polisi dunia yang egois, China dan Rusia akan terus menantang melalui proxy, dan konflik berdarah akan terus-menerus meliputi dunia. Mau dibilang simbiosis mutual? Itu sudah lama mati—sekarang hanyalah simbiosis destruktif yang mengancam perdamaian dunia. Waktunya dunia bangun, sebelum proxy war jadi perang dunia ketiga.(MDA)

*Ngawi, 15092025