Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik Konsultan & Survei Indonesia (KSI)
Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik Konsultan & Survei Indonesia (KSI)Jakarta – Pati (mati). Bukan Pathi (tepung). Maka jangan macam-macam dengan masyarakat Pati. Hanya gara-gara arogan saja, seorang bupati terancam lengser.
Ya, begitu terjadi amuk massa menuntut Bupati Sudewo mundur, gayung bersambut. DPRD Kabupaten Pati, Jawa Tengah, langsung membentuk panitia khusus hak angket untuk memakzulkan Sudewo. Dus, politikus Partai Gerindra ini nyaris dapat dipastikan akan lengser, kalau tidak mau mengundurkan diri.
Aksi demonstrasi yang berubah menjadi amuk massa itu terjadi di Kantor Bupati Pati, Rabu (13/8/2025). Ribuan demonstran melempari Sudewo dengan botol dan sandal. Batu-batu juga dilemparkan ke kantornya. Beruntung, Sudewo selamat dengan pengawalan ketat aparat.
Aksi massa itu dipicu oleh arogansi sang bupati. Ketika massa mengancam akan demo menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250℅, sang bupati menantang: jangankan 5 ribu, 50 ribu orang pun akan saya hadapi!
Aksi massa pun terealisasi. Mereka mendesak Sudewo mundur. Kata maaf pun tak berarti lagi.
Amuk massa di Pati ini bisa jadi akan menginspirasi daerah lain. Menjadi efek domino. Bahkan bola salju yang makin lama makin membesar. Sampai ke tingkat pusat.
Masih segar dalam ingatan kita ketika massa menduduki gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, medio Mei 1998. Ketua DPR/MPR Harmoko kemudian minta Presiden Soeharto mundur.
Aksi massa itu dipicu oleh kondisi ekonomi Indonesia yang memburuk, berpadu dengan isu korupsi keluarga Cendana dan kroninya. Soeharto akhirnya lengser pada 21 Mei 1998.
Kini, kondisi ekonomi nasional pun menyerupai tahun 1998. Harga-harga melambung. Ditambah banyaknya pengangguran dan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menambah pengangguran baru.
Alhasil, jika ada letupan sedikit saja, kondisi rakyat yang sudah bak rumput kering bisa terbakar. Menyala, Abangku!
Apalagi banyak kebijakan pemerintah yang membebani rakyat seperti kenaikan pajak, pemblokiran rekening yang sempat dilakukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), penyitaan tanah menganggur oleh negara, dan lain-lain.
Di pihak lain, Presiden Prabowo Subianto rajin berbagi kue kekuasaan ke kroni-kroninya. Nyaris semua wakil menteri merangkap komisaris BUMN. Kesenjangan kaya-miskin pun makin melebar.
Alhasil, Reformasi jilid 2 di depan mata. Bermula dari Pati. Terhadap pemerintah, rakyat tak takut lagi. Apalagi dengan arogansi.
Jangan pernah melawan rakyat. Vox populi vox dei. Suara rakyat suara Tuhan.
Mulutmu harimaumu, mengerkah kepalamu, Sudewo anak buah Prabowo.
