Kementerian Keuangan saat ini menghadapi sorotan masyarakat yang sangat kuat akibat dari gaya hidup mewah para pejabat kementerian keuangan khususnya direktorat Jendeal Pajak dan Direktorat Bea & Cukai. tunjangan kinerja (tukin) pejabat-pejabat di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tersebut sangat berlebihan besarnya. Besarannya bisa dua kali atau tiga kali lipat dari pejabat kementerian/lembaga (K/L) lain.
Jakarta – Fusilatnews – Ekonom senior INDEF, Dradjad Wibowo, mengatakan tunjangan kinerja (tukin) pejabat-pejabat di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sangat berlebihan besarnya. Besarannya bisa dua kali atau tiga kali lipat dari pejabat kementerian/lembaga (K/L) lain.
“Saya sangat mendukung (desakan desakan dari para ASN yang meminta peninjauan ulang penggajian seperti tunkin Kemenkeu). Karena yang terjadi adalah legalisasi pemborosan uang negara,” kata Dradjad, Selasa (14/3).
Alasan Dradjad mendukung peninjauan Tukin Kemenkeu. Kemenkeu memperoleh tukin jauh lebih awal dibanding K/L lain. “Saya lupa pastinya, mungkin sekarang sudah 12-14 tahun mereka mendapat Tukin tersebut,” ujar ketua Dewan Pakar PAN ini.
Di luar tukin, lanjut Dradjad, sebagian pejabat Kemenkeu menjadi komisaris BUMN dengan remunerasi bulanan yang juga sangat besar untuk ukuran rakyat Indonesia. Malah ada yang bisa sekitar Rp 100 juta per bulan. “Di luar itu masih ada bonus. Tidak usah saya sebut bonus dari APBN atau BUMN,” katanya.
Di sisi lain, menurut Dradjad, ada ratusan ribu bahkan jutaan guru honorer, guru, anggota TNI/Polri, dan ASN biasa lainnya yang penghasilannya pas-pasan. Itu pun di Kemenkeu masih ada saja oknum yang korupsi dengan jumlah fantastis.
“Jadi wajar jika ada seruan seperti itu dan saya mendukung penuh,” kata Dradjad.
Desakan evaluasi menyeluruh terhadap besaran gaji dan tunjangan kinerja (tukin) aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian Kemenkeu (Kemenkeu) terus menguat.
Setelah Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), kini Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) hingga Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) pun meminta pemerintah pusat meninjau ulang besarnya pendapatan ASN Kemenkeu.
Ketua KASN Agus Pramusinto mengatakan, usulan untuk mengevaluasi tunjangan kinerja ASN Kemenkeu merupakan kewajaran dan masuk akal saat kesenjangan pendapatan jelas terlihat jika dibandingkan dengan ASN dari instansi lain. “Yang diusulkan oleh Korpri, untuk mengkaji ulang, sangat relevan,” kata Agus.
Apeksi mendukung penuh usulan evaluasi sistem penggajian ASN Kemenkeu tersebut. Ketua Dewan Pengurus Apeksi Bima Arya mengatakan, semangat bersih-bersih yang menguat hari ini merupakan momentum yang sangat tepat.
“Saya kira ini momentum yang sangat baik untuk melakukan evaluasi mendasar soal sistem remunerasi ASN,” kata Bima.
Dalam kesempatan sebelumnya Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto menanggapi desakan Korpri untuk mengkaji besaran gaji dan tunjangan kinerja (tukin) ASN Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Yang diusulkan oleh Korpri untuk mengkaji ulang sangat relevan,” kata Agus
KASN sebagai lembaga pengawasan penerapan sistem merit, sangat memerhatikan kebutuhan tersebut. KASN juga mendorong hal serupa yang diusulkan Korpri. Utamanya, mengenai sistem penggajian dan tunjangan yang berkeadilan.
“Dan tidak diskriminatif untuk menjamin bekerjanya birokrasi secara profesional,” kata Agus
