Fusilatnews, Jakarta — Pemerintah menggelontorkan stimulus ekonomi tahap kedua senilai lebih dari Rp34 triliun untuk periode Juni–Juli 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut langkah ini sebagai upaya mitigasi atas tekanan ekonomi global yang kian menekan pertumbuhan domestik sejak kuartal II 2025.
“Ini situasi global yang tidak makin membaik,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (4/7/2025), sebagaimana dikutip dari Antara. Ia menyebut Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia ke bawah untuk 2025. Bahkan, volume perdagangan dan investasi global diprediksi stagnan atau menyentuh zona negatif.
Menurut Sri Mulyani, tekanan global sudah mulai merembes ke dalam negeri. Indeks manufaktur global (Purchasing Managers’ Index/PMI) telah masuk ke zona kontraksi. Penurunan harga komoditas dan ketegangan geopolitik Iran–Israel yang turut didukung Amerika Serikat juga sempat memicu lonjakan harga minyak mentah dunia hingga 8 persen, meski kemudian melandai.
“Dampaknya mulai kita rasakan. Aktivitas manufaktur nasional ikut melemah, penjualan semen menurun pada Mei setelah naik di April, dan penjualan mobil juga anjlok,” ujarnya.
Stimulus Digeser ke Konsumsi dan Sektor Padat Karya
Di tengah tekanan ini, Sri Mulyani menegaskan bahwa kondisi ekonomi nasional masih relatif tangguh. Inflasi inti tetap stabil di level 1,9 persen, ekspor tetap terjaga, dan neraca perdagangan mencatat surplus pada Mei 2025.
Namun untuk menjaga momentum pertumbuhan, pemerintah meluncurkan stimulus ekonomi yang menyasar sektor-sektor konsumsi dan padat karya.
Berikut rincian paket stimulus yang digelontorkan pemerintah:
Diskon transportasi publik selama libur sekolah: tiket kereta api, pesawat, dan angkutan laut sebesar Rp0,94 triliun.
Diskon tarif tol dari skema non-APBN senilai Rp0,65 triliun.
Penguatan bantuan sosial: tambahan Rp200 ribu untuk kartu sembako selama dua bulan dan bantuan pangan berupa 10 kg beras per bulan, total senilai Rp11,93 triliun.
Subsidi upah bagi 17,3 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta, termasuk 288 ribu guru Kemendikbud dan 277 ribu guru Kemenag. Anggaran mencapai Rp10,72 triliun.
Diskon iuran jaminan kecelakaan kerja untuk sektor padat karya sebesar Rp0,2 triliun melalui skema non-APBN.
Dengan stimulus ini, pemerintah berharap dapat menahan laju pelemahan pertumbuhan ekonomi. Sri Mulyani mengutip kajian IMF dan Bank Dunia yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terpangkas hingga ke level 4,7 persen, terutama akibat efek berantai dari tarif dagang dan pelemahan global.
“Stimulus ini diharapkan bisa mengompensasi tekanan global dan menjaga permintaan domestik tetap hidup,” pungkasnya.
Catatan:
Total nilai stimulus dari berbagai komponen mencapai sekitar Rp34,44 triliun, yang terdiri dari anggaran APBN maupun skema non-APBN.
