Fusilatnews – “Dikatakan Purbaya, era SBY jauh lebih baik daripada era Jokowi.”
Kalimat itu mungkin terdengar seperti opini, tapi sejatinya bukan. Ia adalah kesimpulan logis yang dapat diverifikasi dari angka-angka kinerja ekonomi, tingkat kepuasan masyarakat, hingga indikator kesehatan bangsa.
Selama sepuluh tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi stabil di Asia. Inflasi terkendali di kisaran 4–5 persen, pertumbuhan ekonomi konsisten di atas 6 persen, dan utang luar negeri relatif aman di bawah 25 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Cadangan devisa meningkat pesat, kemiskinan menurun, dan lapangan kerja bertambah. Di masa itu, rakyat mungkin mengeluh soal birokrasi, tapi mereka masih bisa merasakan arah pembangunan yang rasional dan stabil.
Sebaliknya, di era Joko Widodo, angka-angka itu memburuk secara sistemik. Pertumbuhan ekonomi terperangkap di kisaran 5 persen tanpa peningkatan signifikan selama dua periode kepemimpinannya. Inflasi sempat melonjak, terutama pada sektor pangan. Utang luar negeri menembus batas psikologis 40 persen dari PDB, sementara defisit anggaran makin melebar. Ketimpangan ekonomi juga kian terasa: segelintir konglomerat semakin kaya, sementara daya beli masyarakat terus menurun.
Bahkan dari sisi yang paling fundamental—kepuasan dan kesejahteraan rakyat—pemerintahan Jokowi menunjukkan kemerosotan nyata. Survei kepuasan publik yang dulu menjadi kebanggaan kini menurun seiring melonjaknya harga kebutuhan pokok, pengangguran terselubung, dan rasa ketidakadilan hukum yang kian nyata.
Yang lebih menyedihkan, pembangunan fisik yang diagungkan sebagai “prestasi” ternyata tidak berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup rakyat. Jalan tol dan gedung megah di Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak memberi arti bagi petani yang kesulitan pupuk, nelayan yang kalah oleh impor, atau buruh yang kehilangan pekerjaan karena pabrik tutup.
SBY mungkin bukan pemimpin sempurna, namun ia menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, dan ruang demokrasi. Sementara Jokowi, dalam ambisinya membangun fisik dan menyiapkan dinasti, justru mengorbankan pilar-pilar moral dan rasional negara. Ia membangun infrastruktur tanpa memperkuat fondasi manusia; mengutamakan citra di atas substansi.
Dari angka-angka ekonomi hingga kualitas kebijakan publik, dari penegakan hukum hingga ruang kebebasan berpendapat—semuanya menunjukkan tren kemunduran. Maka benar apa yang dikatakan Purbaya: era SBY jauh lebih baik daripada era Jokowi.
Dan itu bukan opini. Itu fakta yang bisa dihitung, dan lebih dari itu—bisa dirasakan oleh rakyat.
