Jakarta, Fusilatnews – 2 Juli 2025 — Mantan Wakil Panglima TNI Jenderal (Purn) Fachrul Razi mengungkapkan rencananya untuk bertemu dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pertemuan ini disebut-sebut berkaitan dengan sikap SBY terhadap desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tengah bergulir.
Menurut Fachrul, pendekatan yang akan diambil bersifat informal dan memungkinkan dilakukan secara tertutup.
“Kalau soal menemui, itu bisa saja dilakukan secara tertutup. Kita mungkin cari pendekatan-pendekatan yang tidak formal,” ujar Fachrul usai menggelar konferensi pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (2/7/2025).
Fachrul juga membandingkan posisi SBY dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dalam menyikapi politik pasca-pemerintahan. Ia menilai SBY lebih menjaga jarak dari dinamika politik setelah lengser, berbeda dengan Jokowi yang disebutnya masih aktif mencampuri urusan kenegaraan.
“Kalau Pak SBY itu sangat berbeda dengan Pak Jokowi. Begitu masa tugasnya selesai, beliau tidak cawe-cawe lagi,” katanya. “Karena itu, kita ingin tahu di mana keberpihakan beliau terhadap gerakan kami, meskipun sikap politik seringkali tidak diungkapkan secara eksplisit, melainkan terlihat dari tindakan.”
Fachrul menambahkan bahwa meskipun surat usulan pemakzulan terhadap Gibran telah disampaikan ke DPR, hingga kini belum ada respons nyata dari lembaga legislatif tersebut. Ia menegaskan bahwa Forum Purnawirawan TNI akan terus mendorong isu tersebut ke publik.
“Konten tuntutan ini tetap akan kami sebarluaskan, meskipun belum ada tanggapan dari DPR. Kita tetap gulirkan terus,” ucap mantan Menteri Agama itu.
Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI telah mengirimkan surat resmi kepada pimpinan DPR, MPR, dan DPD RI yang meminta agar proses pemakzulan Gibran segera dilakukan. Surat tertanggal 26 Mei 2025 itu ditandatangani oleh empat jenderal purnawirawan: Fachrul Razi, Hanafie Asnan, Tyasno Soedarto, dan Slamet Soebijanto.
Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima surat tersebut dan telah meneruskannya ke pimpinan DPR.
“Iya benar, kami sudah terima surat tersebut, dan sekarang sudah kami teruskan ke pimpinan,” kata Indra kepada Kompas.com, Selasa (3/6/2025).
