Oleh: Entang Sastraatmadja
Oleh: Entang SastraatmadjaSamurai—atau dalam bahasa Jepang disebut bushi atau buke—bukanlah sekadar pedang yang melayang di medan laga. Ia adalah simbol kehormatan, keteguhan, dan tanggung jawab. Ironisnya, banyak orang salah mengira bahwa “samurai” itu sendiri adalah nama pedang, padahal pedang yang digunakan oleh para samurai disebut katana.
Memahami filosofi samurai penting bukan hanya untuk mengenal sejarah Jepang, tapi juga untuk menangkap esensi nilai-nilai kejuangan, loyalitas, dan dedikasi yang nyaris punah dari kultur birokrasi kita. Para samurai adalah pasukan elit kerajaan, penjaga martabat dan stabilitas negeri. Mereka bukan hanya prajurit, melainkan pengemban misi suci dalam menjaga idealisme dan kehormatan bangsanya.
Lalu, apa hubungan nilai-nilai samurai ini dengan program diversifikasi pangan di negeri kita? Jawabannya: sangat erat.
Selama ini, program-program pemerintah sering kali lahir dan mati seiring pergantian rezim. Setiap pejabat baru ingin meninggalkan “jejak sejarahnya sendiri”—meski kadang hanya sebatas mengganti bungkus atau slogan. Akibatnya, keberlanjutan dan konsistensi menjadi barang langka.
Salah satu contoh yang paling kentara adalah program diversifikasi pangan. Sudah lebih dari enam dekade digaungkan, namun realisasinya tak kunjung menyentuh akar masalah. Program ini sering terasa hanya sebatas formalitas. Berjalan tanpa jiwa. Muncul, lalu menghilang lagi seperti angin lalu.
Kita perlu bertanya: siapa sebenarnya yang bertanggung jawab menjaga keberlangsungan dan keseriusan program ini? Siapa yang mestinya menjadi “pembawa pedang samurai” yang mengawal dan menegakkan misi besar ini?
Dua dekade silam, kita punya Dewan Ketahanan Pangan yang dibentuk lewat Perpres 83/2006. Di sana ditegaskan bahwa Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota adalah Ketua Dewan Ketahanan Pangan di tingkatnya masing-masing. Namun, dalam praktiknya, tidak ada figur kuat yang benar-benar tampil sebagai “penjaga pedang samurai” program diversifikasi pangan.
Apakah ketua formal itu yang seharusnya memegang pedang? Ataukah bisa diberikan kepada figur lain—Wapres, menteri, sekda, atau bahkan tokoh profesional dari kampus, LSM, dan kalangan pelaku usaha?
Yang menyedihkan, diskusi semacam ini bahkan belum pernah serius digelar. Terlebih setelah Dewan Ketahanan Pangan dibubarkan oleh Presiden Jokowi, dan perannya dialihkan (atau tepatnya: diambil alih) oleh Badan Pangan Nasional yang hingga kini belum menunjukkan taji yang meyakinkan.
Kita terlalu sering menyaksikan program dijalankan hanya dengan semangat “gugur kewajiban”. Tidak ada kreativitas, tidak ada inovasi. Semua berjalan kaku, teknokratis, dan minim keberanian mengambil keputusan strategis.
Padahal, diversifikasi pangan adalah program lintas sektor yang memerlukan sinergi, kolaborasi, dan kepemimpinan yang kuat. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga advokasinya harus disiapkan secara sistemik, holistik dan komprehensif.
Seseorang harus berani memegang pedang samurai itu.
Ia harus cerdas, berani, jujur, dan memiliki integritas. Ia harus menjaga agar program tidak menjadi proyek basa-basi birokrasi, tetapi betul-betul menjadi gerakan nyata yang mengubah paradigma dan perilaku masyarakat dalam mengonsumsi dan memproduksi pangan.
Tanpa pemegang pedang yang benar, program ini hanya akan terus menjadi cerita gagal yang diulang-ulang dalam bahasa laporan tahunan.
Semoga ke depan, ada figur yang tampil sebagai samurai sejati—bukan hanya membawa pedang sebagai simbol, tapi juga menebas segala bentuk kemalasan, ketidakseriusan, dan kepalsuan dalam tubuh program diversifikasi pangan kita.
(Penulis adalah Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat)
