Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (RUU P3). Tujuan dari revisi UU P3 ini secara jelas disebutkan oleh Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Inosentius Samsul sebagai pintu masuk untuk melakukan perbaikan terhadap UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).
Atas hal tersebut, Setara Institute menyampaikan beberapa hal. Pertama, menyayangkan sikap DPR dan pemerintah yang telah mengalami ‘fallacy’ atau sesat (kesalahan) berpikir dalam memahami konteks dan makna di balik penolakan masyarakat terhadap UU Ciptaker selama ini.
“Pokok permasalahannya adalah ada pada substansi UU Ciptaker yang secara nyata telah menggerus hak-hak buruh dan mengabaikan isu lingkungan. Alih-alih melakukan pemulihan terhadap hak-hak konstitusional akibat substansi pasal yang terlalu favoritisme terhadap investasi, pemerintah justru menghalalkan segala cara untuk tetap mempertahankan UU Ciptaker, termasuk merevisi UU P3 dengan memasukkan metode omnibus law sebagai penghalalan atas UU Ciptaker yang mengadopsi metode omnibus law,” kata Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani di Jakarta, Rabu (25/5/2022).
Kedua, kata Ismail yang juga dosen hukum tata negara Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, sekalipun metode omnibus law bukanlah hal yang asing dalam proses legislasi, namun pemerintah seharusnya mempertimbangkan kelemahan-kelemahan dari metode ini.
“Proses pembahasan yang dipaksakan dalam waktu singkat namun mencakup begitu banyak kluster sangat berpotensi tidak terwujudnya demokrasi deliberatif. Refleksi ini sudah dibuktikan dengan proses penyusunan UU Ciptaker yang dalam fakta persidangan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 91/PUU-XVIII/2020 disebutkan bahwa proses penyusunan UU Ciptaker tidak memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat secara maksimal,” jelasnya.
Ketiga, lanjut Ismail, tidak hanya terhadap asas keterbukaan, metode omnibus law juga sangat berpotensi pada adanya pengabaian terhadap asas kejelasan rumusan. “Lagi-lagi, pembentukan UU Ciptaker menjadi bukti betapa pemerintah dan DPR sangat tidak teliti dalam merumuskan norma-norma di dalamnya. Banyak pasal yang mengandung multi-interpretatif (banyak tafsir) hanya karena ketidakjelasan rumusan normatifnya. Menjadi logis, sebab 79 UU dengan 1.209 pasal hanya dibahas dalam waktu 6 bulan untuk akhirnya disatuatapkan dalam sebuah undang-undang bernama UU Ciptaker,” paparnya.
Keempat, masih kata Ismail, dengan berefleksi pada dampak-dampak negatif metode omnibus law pada proses penyusunan UU Ciptaker, pihaknya mendesak DPR dan pemerintah untuk mempertimbangkan dan meninjau ulang pengadopsian metode omnibus law dalam revisi UU PP3.
“Perjalanan legislasi selama ini setidaknya telah menunjukkan betapa pembentuk undang-undang masih belum optimal dalam menelurkan produk legislasi yang baik, mulai dari UU KPK, UU Mineral dan Batubara, UU MK, hingga UU Ciptaker yang setidaknya menjadi catatan betapa pemerintah tetap keukeuh meloloskan undang-undang di tengah kontroversi penolakan masyarakat,” terangnya.
Kelima, Ismail mengajak seluruh komponen masyarakat untuk terus bersama-sama mengawal jalannya revisi UU Ciptaker. “Jauh lebih penting dari sekedar formalitas pembentukannya, UU ini harus benar-benar memberikan keadilan yang substantif bagi seluruh unsur masyarakat dan akomodatif terhadap seluruh kepentingan. Jangan sampai produk legislasi yang terlalu pro-invetasi ini justru menjadi ‘cilaka’ bagi masyarakat,” tandasnya.
Berita Update Lainnya Ikuti Kami Di Google News
