FusilatNews- Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto (BW) mengungkapkan, surat rekomendasi dari KPK yang meminta agar Deputi Penindakan KPK Karyoto dan Direktur Penyelidikan KPK Endar Prihantoro ditarik kembali ke institusi Polri merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan pimpinan KPK. BW tegas minta pimpinan KPK di bawah Ketua Firli Bahuri agar tidak angkuh.
“Tindakan seperti ini harus disudahi. Pimpinan KPK tidak boleh lagi one man show, angkuh, pongah, dan bertindak sewenang-wenang melakukan tindakan yang punya indikasi melawan hukum,” kata Bambang dalam keterangan tertulisnya, dikutip detik.com Sabtu (11/2/2023).
Bambang menilai pencopotan tersebut terkait polemik penersangkaan Anies Baswedan di kasus Formula E. Dua jenderal menolak karena tak cukup bukti, namun Firli cs ingin Anies tersangka.
“Sudah diyakini publik, mutasi itu diduga keras sangat berkaitan dengan adanya pertikaian internal dan di proses ekspose, termasuk ketika tiga pimpinan KPK memimpin ekspose di BPK berkaitan dengan kasus Formula E yang akan menersangkakan Anies Baswedan,” ucap BW.
Bambang mengungkapkan, mutasi ini menjadi sangat tidak lazim bagi institusi seperti KPK. Sebab, jelas dia, pimpinan KPK memiliki indikasi kuat untuk berupaya memaksakan kehendaknya yang bertentangan atas lebih dari delapan kali hasil ekspose yang menegaskan tidak adanya cukup bukti untuk menersangkakan eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Bambang mencatat, sebelum ini juga sudah ada penyidik Polri bernama Rosa dan pegawai-pegawai penuntutan bernama Yadyn dari Kejagung yang dikembalikan ke institusi asalnya karena menangani kasus Harun Masiku secara apa adanya. Dia juga mencatat ada 57 pegawai KPK yang disingkirkan. BW menyebut tindakan pimpinan KPK era kini merupakan perintangan penyidikan (obstruction of justice).
“Tindakan mutasi ini bukan sekadar teror dan ancaman terhadap KPK untuk kriminalisasi kasus Formula E saja, tetapi juga ada unsur penyalahgunaan kewenangan pimpinan KPK atas proses penyidikan sehingga dapat juga dikualifikasi sebagai obstruction of justice,” pungkasnya.
Berita Update Lainnya Ikuti Kami Di Google News
