Jakarta-Fusilatnews.–Prabowo Subianto, calon presiden nomor urut 2, saat ini menduduki posisi unggul dalam rekapitulasi nasional yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dengan unggul di 27 provinsi, Prabowo tampaknya berada di ambang kemenangan sebagai pemenang Pilpres 2024.
Namun, muncul sejumlah wacana terkait dinamika politik yang akan terjadi ketika Prabowo memimpin pemerintahan baru. Salah satu isu yang mencuat adalah usulan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin koalisi partai politik di pemerintahan mendatang.
Gagasan ini pertama kali diungkapkan oleh Sudiman Said, yang kemudian diperluas dan dikembangkan oleh Grace Natali dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sudiman Said membongkar ide tersebut dengan mencurigai bahwa ini adalah sebuah manuver dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengendalikan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat (Kabappilu PD), Andi Arief, memberikan respons terhadap wacana tersebut dengan menyoroti pentingnya persatuan nasional dalam pemerintahan yang baru. Andi Arief menawarkan dua opsi kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden yang saat ini unggul dalam penghitungan Pilpres 2024.
“Pemerintahan persatuan nasional adalah hal biasa. Era Gus Dur dan Ibu Megawati juga menggunakan koalisi persatuan nasional,” ujar Andi Arief kepada wartawan.
Selain koalisi persatuan nasional, Andi Arief juga mengusulkan agar Prabowo mempertimbangkan pembentukan Setgab Koalisi Pemerintahan, yang pernah terbentuk pada tahun 2009 di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Tergantung pada presiden terpilih apakah mau menggunakan opsi ini atau memilih opsi lain seperti Setgab 2009,” jelas Andi Arief.
Andi Arief juga sedikit mengulas tentang Setgab 2009, yang saat itu dipimpin oleh Presiden SBY sebagai Ketua Setgab dan Pak Syarief Hasan sebagai Ketua Harian.
Dalam konteks usulan Andi Arief ini, muncul wacana tentang kemungkinan menjadikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai pemimpin koalisi antara Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Namun, apakah Jokowi bisa menjadi ketua Setgab jika Prabowo benar-benar menerapkan opsi tersebut? Menurut Andi Arief, Jokowi bisa saja menjadi ketua Setgab, asalkan mewakili satu partai di dalam koalisi.
“Jokowi bisa saja menjadi ketua Setgab, tapi harus mewakili satu partai. Karena kepemimpinan koalisi merupakan domain dari partai-partai yang tergabung di dalamnya,” papar Andi Arief
