Padang, Sumatra Barat — Banjir di Sumatera Barat bukan sekadar bencana musiman. Ia adalah alarm panjang yang sudah berbunyi bertahun-tahun, tetapi terus diabaikan oleh tata kelola yang lamban, mitigasi yang tambal-sulam, dan tata ruang yang rapuh.
Tim redaksi melakukan penelusuran lapangan, wawancara warga terdampak, aktivis lingkungan, dan menelaah data historis kejadian banjir “galodo” yang berulang di provinsi ini. Hasilnya: benang merahnya bukan hanya curah hujan, tetapi kombinasi ekstraksi sumber daya, alih fungsi lahan, pengerukan sungai, dan minimnya early warning system yang konkret.
TEMUAN INVESTIGASI
1. Normalisasi Sungai yang Tak Pernah “Normal”
Sejak banjir besar 2023 dan galodo 2024 yang memakan puluhan korban jiwa, pemerintah provinsi menggelontorkan anggaran normalisasi sungai dan perbaikan drainase. Namun warga di Kecamatan IV Koto — salah satu titik rawan di bawah aliran sungai — menuturkan badan sungai masih dangkal, dipenuhi sedimentasi, dan konstruksi tebing banyak yang retak.
“Mereka bilang sungai sudah dikeruk. Tapi ketika kami lempar galah bambu, hanya sedalam pinggang orang dewasa. Kalau hujan deras, mau ke mana airnya?” ujar Rinaldi (39), warga Nagari Batu Taba.
Fakta ini mengindikasikan pengerjaan fisik tidak mencapai standar teknis, atau tidak dilakukan secara menyeluruh dari hulu ke hilir.
2. Hulu Sungai Menipis, Sawah di Hilir Tenggelam
Di Kabupaten Agam dan Tanah Datar, investigasi menemukan kawasan hulu yang mestinya menjadi zona serapan air telah bertransformasi menjadi kebun komersial dan pertambangan rakyat, sebagian tanpa izin tata ruang yang jelas.
Alih fungsi ini mempercepat limpasan air langsung ke sungai-sungai besar yang mengalir ke permukiman dan pertanian di bawahnya.
Sementara itu di Pesisir Selatan, banjir terbaru merendam ribuan rumah dan puluhan ribu warga terdampak. Ironisnya, sejumlah area sawah dan kebun cabai yang menjadi penopang pangan lokal ikut terendam — memperkuat dugaan tata kelola DAS (Daerah Aliran Sungai) tidak dimitigasi berbasis ekosistem.
3. “Galodo” Dipercepat Perubahan Iklim, Tapi Tak Ada Road Map Adaptasi
BMKG menyebut puncak musim hujan di Sumbar terjadi pada November — Februari tiap tahun. Tetapi tak ada strategi jangka panjang adaptasi iklim dari pemerintah provinsi yang bisa diakses publik secara rinci.
WALHI Sumbar menuding belum ada peraturan turunan yang menahan laju deforestasi mikro di area-area hulu DAS, termasuk pengawasan ketat terhadap tambang pasir dan batu sungai yang memperparah kerusakan struktur alur air.
“Ini bukan hanya soal hujan. Ini soal izin lingkungan, pengawasan, dan keberpihakan pada keselamatan warga,” kata direktur eksekutif WALHI Sumbar.
4. Early Warning System Tidak Menyentuh Desa
Sebagian besar komunitas nagari yang terdampak mengaku tidak punya sistem peringatan dini berbasis teknologi, sirene evakuasi, atau SOP kebencanaan skala lokal yang rutin disimulasikan.
Yang mereka punya hanyalah “alarm alam”: suara deras air dari bukit, atau jerit warga di kampung sebelah.
“Kalau galodo datang tengah malam, yang duluan tahu itu air, bukan kami,” kata Nurhayati (54), seorang ibu yang rumahnya kerap kebanjiran.
MENELUSURI ANGGARAN, MENGUJI TRANSPARANSI
Meski terjadi bencana besar berulang, akses data penggunaan anggaran mitigasi banjir provinsi tidak terbuka secara detail. Tidak ada publikasi per nagari/kecamatan tentang:
Berapa volume sungai yang dikeruk
Titik mana yang dibangun tebingnya
Kontraktor siapa yang mengerjakan
Berapa biaya pengerukan per meter kubik
Siapa yang melakukan uji kualitas pekerjaan
Kondisi ini bertabrakan dengan kebutuhan akuntabilitas publik, terutama ketika bencana memukul warga kelas menengah bawah dan petani yang paling rentan.
SUARA DARI PENGUNGSI
Tim lapangan menemukan banyak pengungsi di posko darurat mulai mengalami iritasi kulit dan tanda infeksi akibat air bercampur lumpur dan minimnya sanitasi. Obat-obatan dasar menipis, trauma healing bagi anak hampir tak tersentuh, sementara distribusi logistik tidak merata antar wilayah terpencil.
