“Makanya kita harus membuka pintu komunikasi dengan partai pendukung Anies-Muhaimin,” kata Ganjar, Senin (19/2/2024).
Jakarta – Fusilatnews – Pengusung utama pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran yaitu Partai Gerindra disampin beberapa partai lainnya menolak penggunaan hak angket oleh DPR untuk mendalami dugaan kecurangan Pilpres 2024 seperti yang diusulkan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo.
“Saya kira, bagi kami itu sesuatu yang tidak perlu untuk diajukannya hak angket,” kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani kepada wartawan di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Rabu (21/2/2024) malam.
Hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Penggunaan hak angket harus diusulkan oleh minimal 25 anggota DPR dari satu fraksi lebih. Hak tersebut baru bisa digunakan setelah mendapatkan persetujuan dari 50 persen lebih anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna.
Partai Gerindra merupakan partai terbesar ketiga di DPR karena punya 78 kursi. atas nama Partai Gerindra Muzani beralasan , tidak tepat hak angket diusulkan atas dugaan kecurangan pemilu. Pasalnya, pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan baik.
Bahkan menurut Muzani, seluruh dunia memberi apresiasi dan menganggap ‘”spektakuler” pelaksanaan pemilu serentak yang diikuti ratusan juta pemilih dalam sehari itu.
“Suasana pemilu dalam keadaan tenang, dalam suasana guyub, kebersamaan. Dan itu diapresiasi oleh para pemimpin dunia dan tokoh-tokoh dunia. Semua saksikan bahwa pemilu berlangsung dengan baik, damai, dan seterusnya,” kata Muzani.
Muzani mengakui bahwa memang ada kekurangan dalam gelaran Pemilu 2024. Kendati begitu, dia menegaskan bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 jauh lebih baik dibandingkan pemilu sebelum-sebelumnya.
“Karena itu, kalau hak angket dimaksudkan untuk itu (mengusut dugaan kecurangan), apa perlu? Karena suasananya juga suasananya dianggap pemilu itu sekarang kita menuju kepada suasana yang jauh lebih baik,” kata Wakil Ketua MPR RI itu.
Beberapa hari lalu , Ganjar mengaku telah mengusulkan agar partai pengusungnya, PDIP dan PPP, untuk mengusulkan hak angket di DPR. Dia juga meminta partai pengusungnya untuk membuka pintu komunikasi dengan partai pengusung Anies-Muhaimin, yakni Nasdem, PKB, dan PKS, agar usulan hak angket bisa disetujui oleh 50 persen lebih anggota dewan.
“Makanya kita harus membuka pintu komunikasi dengan partai pendukung Anies-Muhaimin,” kata Ganjar, Senin (19/2/2024).
Ganjar menilai, dugaan kecurangan Pemilu dan Pilpres 2024 harus disikapi dengan serius. Karena itu, , DPR harus meminta penjelasan KPU selaku penyelenggara pemilu.
Kaalisi Perubahan pengusung Paslon Anies – Imin siap dukung angket
Usulan angket DPR ini ditanggapi Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menegaskan, partai koalisi perubahan siap mendukung hak angket yang akan digulirkan untuk penyelidikan kecuarangan pemilihan umum.
Tiga partai pengusung Anies yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Nasdem.
“Kami ketemu dan membahas langkah-langkah dan kami solid karena itu saya sampaikan, ketika insiatif hak angket itu dilakukan maka tiga partai ini siap ikut,” ujarnya saat ditemui di Kantor THN Anies-Muhaimin Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024).
Anies juga menegaskan, koalisi perubahan solid untuk meneruskan perjuangan yang telah dimulai. Soliditas itu sempat dibahas secara langsung kepada para ketua umum partai koalisi.
“Kami semua ini solid enggak ada yang berubah, Anies-Muhaimin jalan terus bersama,” tand
