Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Calon Pimpinan KPK 2019-2024
Jakarta, Fusilatnews – Pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di hadapan para kadernya di Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024), yang terkesan menantang AKBP Rossa Purbo Bekti, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ibarat api menyulut bensin yang tertumpah. Menyala! Membakar dirinya! Ibarat sepak bola, Megawati bahkan melakukan gol bunuh diri.
Rossa adalah penyidik KPK yang memeriksa Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dan Kusnadi, ajudannya sebagai saksi untuk Harun Masiku, tersangka suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan yang kabur sejak awal 2020 hingga kini, Senin (10/6/2024).
Pemeriksaan itu diwarnai ketegangan karena Rossa menyita “handphone” (HP) dan buku catatan milik Hasto yang dipegang Kusnadi.
Di hadapan para kadernya, Megawati menyatakan para penyidik KPK itu saat ini mungkin sedang mencari cara untuk memanggil dirinya. Presiden ke-5 RI itu pun sesumbar akan mengajak seluruh ahli hukum untuk mendampingi jika dirinya betul dipanggil KPK.
Megawati berani jika disuruh menghadapi Rossa. Apalagi dirinyalah yang mendirikan KPK pada 2003 lalu. Bahkan, serasa masih menjabat Presiden, Megawati menyatakan dirinya adalah Panglima Tertinggi.
Pernyataan putri Proklamator RI Soekarno itu, sekali lagi ibarat api menyulut bensin yang tertumpah yang justru bisa membakar dirinya. Pernyataan bernada menantang itu ibarat bumerang yang balik menyerang. Ibarat gol bunuh diri.
Di pihak lain, apa yang disampaikan Megawati itu justru menjadi bahan bakar baru bagi KPK yang justru menyulut semangat Pimpinan KPK dan para penyidiknya dalam mengusut kasus Harun Masiku, calon anggota legislatif (caleg) dari PDIP yang disangka menyuap Wahyu Setiawan agar dilantik menjadi anggota DPR RI Pengganti Antar-Waktu (PAW) Nazaruddin Kiemas dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I yang meninggal dunia.
Nazaruddin Kiemas adalah adik kandung mendiang mantan Ketua MPR RI Taufiq Kiemas yang tak lain adalah suami Megawati.
Mengapa bunuh diri? Pertama, karena pernyataan itu justru mendegradasi keberadaan Megawati sebagai Presiden yang mendirikan KPK. Putri sulung Bung Karno itu kini dianggap tak pro-pemberantasan korupsi lagi. Apalagi ia merasa kader-kadernya menjadi target KPK. Kalau memang tidak bersalah, mengapa harus takut jadi target?
Kedua, Megawati seolah-olah menganggap pemeriksaan Hasto oleh KPK adalah perseteruan pribadi antara Hasto dan Rossa. Padahal Rossa sebagai penyidik menjalankan tugas dari Pimpinan KPK. Tak ada tendensi selain penegakan hukum atau kepentingan pribadi Rossa dalam pemeriksaan Hasto.
Ketiga, kekesalan Megawati atas penyitaan HP dan buku catatan Hasto mengindikasikan bahwa ada apa-apa dengan HP dan buku catatan Hasto itu. Kalau memang tak ada rahasia terkait tindak pidana dalam HP dan buku catatan Hasto, mengapa harus kesal bahkan terkesan takut?
Kalau memang penyitaan tersebut dianggap melanggar hukum acara, bukankah Hasto dan Kusnadi bisa mengajukan gugatan praperadilan?
Ataukah memang HP dan buku catatan Hasto itu ibarat kotak Pandora yang jika dibuka maka akan berhamburan keluar segala aib dan keburukan?
Keempat, dalam proses hukum, “seluruh ahli hukum” yang akan diajak mendampingi Megawati hakikatnya cuma satu. Proses hukum berbeda dengan proses politik yang jika banyak pendukungnya maka akan menang.
Alangkah baiknya jika Megawati dan PDIP menyerahkan proses hukum Hasto kepada KPK selalu aparat penegak hukum. PDIP cukup menyediakan bantuan hukum. Jika memang Hasto tidak bersalah, tidak akan dikriminalisasi. Apalagi status Hasto baru sebatas saksi.
Analog dengan pemeriksaan Anies Baswedan dalam kasus dugaan korupsi Formula E atau balap mobil listrik di Jakarta beberapa waktu lalu. Karena tidak ada indikasi keterlibatannya, Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 itu pun bisa melanggang bebas, tidak dijadikan tersangka, dan tidak dikriminalisasi. Padahal saat itu tudingan kriminalisasi oleh KPK sangat kuat.
Namun, ada sisi baiknya. Ialah apa yang disampaikan Megawati itu hendaknya dijadikan peringatan bagi KPK untuk tetap “on the right track” dalam proses penyidikan kasus Harun Masiku. Sebab, lantaran yang diperiksa adalah tokoh politik, maka muatan politiknya dianggap cukup tinggi dan bisa dipolitisasi. Termasuk oleh Megawati.
