Oleh: Yus Dharman, SH., MM., M.Kn
Advokat / Ketua Dewan Pengawas FAPRI (Forum Advokat & Pengacara Republik Indonesia)
Oleh: Yus Dharman, SH., MM., M.KnJakarta, 17 Oktober 2025 – Selama sifat serakah masih bersemayam dalam diri manusia, ditambah adanya peluang, lemahnya pengawasan, dan penegakan hukum yang tidak tegas, maka jangan harap korupsi bisa diberantas di negeri ini. Bahkan di Republik Rakyat China, di mana hukuman mati bagi koruptor sudah diterapkan, tetap saja masih ada yang berani mencuri uang rakyat.
Di Indonesia, korupsi telah membudaya. Ia merasuk dari lapisan terbawah hingga tertinggi birokrasi, seperti benang kusut yang sulit diurai. Korupsi menjadi salah satu hambatan terbesar kemajuan bangsa.
Memberantasnya tidak semudah membalik telapak tangan. Diperlukan niat yang tulus, keberanian politik, strategi yang tepat, sistem yang canggih, serta kesungguhan dari para penyelenggara negara—yang tentu saja harus bersih terlebih dahulu.
Peran Artificial Intelligence (AI) dalam Pemberantasan Korupsi
Untuk mewujudkan Clean and Good Government, pemerintah harus segera membangun infrastruktur jaringan internet yang merata di seluruh wilayah Indonesia guna mendukung pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam pencegahan dan deteksi dini tindak pidana korupsi, sejak dari:
- Perencanaan dan penyusunan RAPBN,
- Pembahasan serta penetapan APBN oleh DPR,
- Pengadaan barang dan jasa,
- Proses perizinan,
- Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk jual beli jabatan, mutasi, promosi yang tidak berbasis sistem merit, serta penyalahgunaan wewenang lainnya,
- Pengelolaan kas daerah, hibah, bantuan sosial, dan aset daerah,
- Pelayanan publik di sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, dan sosial kemasyarakatan.
Prinsipnya, AI menjadi mata yang tidak pernah tidur — mengawasi pemasukan negara (pajak, fiskal, retribusi, dan lainnya) agar tidak dimark down (dikurangi), sekaligus mengawasi pengeluaran negara agar tidak dimark up atau bocor ke mana-mana.
AI dapat memantau distribusi dana desa dan subsidi secara transparan agar tepat sasaran, melakukan verifikasi data dengan akurasi tinggi, serta mendeteksi penyimpangan anggaran secara cepat. Selain itu, AI mampu mempercepat pelayanan publik dengan sistem yang lebih efisien dan minim intervensi manusia.
AI juga dapat membantu mengidentifikasi transaksi mencurigakan serta pola penggelapan anggaran melalui analisis mendalam terhadap big data. Sistem ini bahkan bisa mengelola laporan masyarakat secara anonim, menganalisis pola-pola penyimpangan, dan merekomendasikan tindak lanjut kepada aparat penegak hukum.
Dalam tahap investigasi, AI dapat menjadi alat bantu yang sangat efektif bagi aparat penegak hukum dengan analisis data berskala besar, yang sulit dilakukan manusia secara manual.
Tantangan dan Harapan
Implementasi AI dalam pemberantasan korupsi tentu memerlukan:
- Jaringan internet yang kuat dan merata,
- SDM yang terlatih dan berintegritas,
- Regulasi yang menjamin privasi dan keamanan data,
- Serta komitmen semua pemangku kepentingan agar sistem ini efektif dan berkelanjutan.
Dengan sistem seperti ini, pola kecurangan dalam penerimaan pajak dan pengeluaran belanja negara dapat dideteksi sejak dini. AI akan membantu mengawasi penggelembungan harga, kolusi kontraktor, serta penyimpangan data pengadaan, sehingga potensi korupsi di sektor publik bisa ditekan secara signifikan.
Namun demikian, kita juga harus menyadari bahwa AI bukan tanpa risiko. Sistem ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Kemampuannya dalam memberikan solusi pengawasan dan efisiensi kerja memang luar biasa, tetapi juga berpotensi menggantikan banyak pekerjaan manusia, yang pada akhirnya dapat memicu pengangguran baru jika tidak diantisipasi.
Penutup
Korupsi tidak bisa diberantas hanya dengan moral dan niat baik. Ia membutuhkan teknologi, transparansi, dan keberanian politik.
Dengan Artificial Intelligence sebagai mitra strategis dalam sistem pemerintahan, Indonesia memiliki peluang nyata untuk menekan bahkan memutus rantai korupsi, menuju negeri yang bersih, adil, dan bermartabat.
