Ada yang ganjil, tapi sekaligus gamblang, dalam politik kita hari ini. Ketika partai-partai besar, dengan sejarah panjang dan infrastruktur politik yang mapan, masih juga berbondong-bondong ingin mengusung anak-anak Jokowi, kita tak perlu jadi semiolog untuk membaca tanda-tandanya. Dalam politik, tanda kerap lebih jujur daripada kata-kata.
Sebab apa lagi yang bisa menjelaskan fenomena ini? Bila ketua umum atau para petinggi partai merasa Gibran dan Kaesang memang lebih cakap, lebih cerdas, atau lebih visioner, maka itu berarti seluruh sistem kaderisasi partai telah gagal total. Artinya, ratusan politisi yang telah berjuang, berkeringat, bahkan mungkin berkorban integritas mereka demi partai, ternyata masih kalah kapasitas dari dua anak muda yang satu tumbuh dalam bayang kekuasaan dan yang satu lagi lahir dari “privilege” jabatan ayahnya.
Tapi tentu saja, penjelasan itu terlalu polos. Di negeri yang logikanya sudah lama dibarter dengan kepentingan, makna paling masuk akal hanyalah satu: wani piro.
“Wani piro” bukan sekadar pertanyaan. Ia adalah idiom politik baru, mata uang dalam transaksi kekuasaan. Ia menggantikan “ideologi”, “visi”, atau bahkan “kaderisasi” dalam kamus partai-partai besar. Dalam konteks ini, kesediaan partai mengusung anak-anak Jokowi bukan karena mereka percaya pada kompetensi, tapi karena mereka tahu siapa yang sedang memegang kunci akses menuju kekuasaan dan sumber daya.
Di situlah semiotikanya. Setiap baliho yang menampilkan wajah Gibran atau Kaesang bersama logo partai tertentu adalah bentuk komunikasi nonverbal yang mengirimkan pesan: partai ini siap tunduk pada jejaring kekuasaan, asal jatah dan proyek tetap mengalir.
Menjadi ketua umum partai hari ini memang bukan urusan gagasan. Ia soal modal. Dan di dunia yang serba transaksional ini, modal harus kembali. Dalam bentuk posisi, proyek, atau sekadar jaminan keberlanjutan kekuasaan. “Balik modal” menjadi mantra politik, bahkan lebih sakral dari ideologi partai itu sendiri.
Partai, yang semestinya menjadi ruang artikulasi aspirasi rakyat, telah bertransformasi menjadi holding company politik. Di dalamnya, saham-saham kepentingan diperjualbelikan. Nama besar dan sejarah panjang partai hanyalah bungkus nostalgia untuk menutupi praktik dagang kuasa yang banal.
Jadi, ketika publik bertanya mengapa partai-partai itu masih mau menempel pada dinasti Jokowi, jawabannya sederhana: bukan karena cinta, bukan pula karena percaya. Tapi karena di balik semua perhitungan elektoral itu, selalu ada satu variabel tak tertulis — harga.
Dan selama politik masih dihitung dengan rumus “wani piro”, demokrasi tak akan pernah jadi proyek moral. Ia hanyalah proyek bisnis, dengan rakyat sebagai investor yang tak pernah menerima dividen.
Pada akhirnya, bahasa politik kita menjadi seperti pasar yang riuh tanpa makna: setiap kata dijajakan, setiap janji ditimbang dengan timbangan laba-rugi. Gramatika nurani kehilangan tempatnya; yang tersisa hanyalah dialek kekuasaan yang kian kasar, kian sarkastik, tapi justru kian laku. Di tengah hiruk-pikuk itu, mungkin hanya ada satu pertanyaan yang pantas diajukan kembali — bukan “wani piro”, melainkan: masih adakah harga untuk kejujuran di republik ini?
