Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Pegiat Media
Bak kawanan lebah yang terbang berhamburan ketika sarang madunya kejatuhan buah mangga, demikianlah amsal para pejabat kaya.
Ya, para pejabat kaya kini banyak yang pusing tujuh keliling bahkan panik bagaimana cara menyembunyikan kekayaan mereka. Yang sudah terlanjur terendus publik di media sosial pun buru-buru menghapus unggahan mereka. Jika tidak, maka selain berisiko dicopot dari jabatan, juga berpotensi diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga menjadi tersangka.
Menjadi kaya itu tidak dilarang. Bahkan kekayaan adalah anugerah Gusti Allah. Yang dilarang adalah jika dalam memperoleh kekayaan itu dilakukan dengan cara yang tidak benar, sehingga akan menjadi persoalan.
Ironisnya di Indonesia, Presiden Joko Widodo hingga para menteri hanya menginstruksikan agar para pejabat tidak pamer kekayaan dan kemewahan, bukan menginstruksikan agar dalam mengumpulkan kekayaan dilakulan dengan cara-cara yang benar.
Artinya, jika pejabat tidak pamer kekayaan dan gaya hidup mewah, meskipun kekayaan dan kemewahan itu diperoleh dengan cara yang tidak benar, maka tidak akan menjadi persoalan.
Padahal, kalau kekayaan itu diperoleh secara benar, maka pamer kekayaan dan kemewahan pun tidak akan terlalu dipersoalkan. Yang dipersoalkan adalah bagaimana cara mereka yang Aparatur Sipil Negara (ASN) itu memperoleh kekayaan.
Toh publik tak pernah mempersoalkan “public figure” yang bukan ASN pamer kekayaan dan kemewahan. Jadi, sekali lagi, yang dipersoalkan sesungguhnya adalah bagaimana cara para ASN itu memperoleh kakayaan, bukan kekayaan dan gaya hidup mereka.
Diberitakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kamis (4/5/2023) lalu mencopot Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kota Jakarta Utara, Selvy Mandagi, yang menjadi perbincangan publik karena aksi “flexing” atau pamer kekayaan di media sosial.
“Flexing” Selvy terungkap lewat unggahan foto yang viral di media sosial. Melalui akun Twitter @PartaiSocmed, putri dari Selvy membagikan sejumlah momen pamer harta kekayaan, seperti ibunya yang menghabiskan Rp27 juta untuk menginap di salah satu hotel mewah di Jakarta, Kempinski saat malam tahun baru 2023.
Selain itu, putrinya juga mengaku membeli mobil tipe Mazda 3 tanpa niat awal membeli kendaraan mewah itu saat mendatangi salah satu pameran mobil, seharga Rp500 juta.
Lalu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Sabtu (6/5/2023), mengungkapkan KPK akan memanggil Bupati Pandeglang, Banten, Irna Narulita, untuk mengklarifikasi harta kekayaan sang bupati yang dianggap tidak wajar.
Harta kekayaan Bupati Pandeglang Irna Narulita jika digabung dengan harta suaminya, Dimyati Natakusumah yang seorang anggota DPR RI, serta anaknya, total mencapai lebih dari Rp81 miliar, tepatnya Rp81.018.259.787.
Total harta kekayaan Irna Narulita sendiri, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), tercatat senilai Rp62.562.624.825. Jika dibandingkan dengan laporan kekayaannya per 28 Januari 2021, total harta Irna meningkat cukup drastis. Dalam dua tahun terakhir, peningkatan harta kekayaan Irna mencapai sekitar Rp13.882.990.828. Sebelumnya, total harta kekayaan kader PDIP itu sebesar Rp48.679.633.997.
Jumat (5/5/2023), KPK menaikkan kasus harta kekayaan mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Timur Sudarman Harjasaputra sebesar Rp14,7 miliar ke tahap penyelidikan.
Setidaknya ada lima kasus kepemilikan harta kekayaan para pejabat pemerintahan yang dinilai janggal telah diputuskan statusnya oleh KPK menjadi penyelidikan.
Selain Sudarman, kasus lainnya adalah Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto, Kepala Kantor Bea Cukai Makassar, Sulawesi Selatan, Andhi Pramono, Kepala Kantor Pajak Madya Jakarta Timur Wahono Saputro, dan mantan Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Selatan II Rafael Alun Trisambodo,
KPK sebelumnya telah mengklarifikasi kelima pejabat tersebut terkait harta dan kekayaan mereka yang janggal. KPK juga telah menetapkan Rafael Alun sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait perpajakan sebesar US$90.000 atau sekitar Rp1,35 miliar.
Sementara itu, sebanyak tiga dari lima ASN tersebut telah dicopot dari jabatannya imbas perilaku mereka dan keluarga yang kerap menunjukkan gaya hedonis di media sosial dan menjadi sorotan publik. Mereka adalah Eko, Sudarman, dan Rafael.
Harta kekayaan Rafael Alun yang tak wajar terungkap ke publik secara tak sengaja, yakni setelah anaknya Mario Dandy Satriyo menganiaya David Ozora. Dandy kerap pamer kemewahan di media sosialnya.
Belakangan, kasus serupa terjadi pada AKBP Achiruddin Hasibuan yang membiarkan anaknya, Aditya Hasibuan, menganiaya seorang mahasiswa bernama Ken Admiral. Dari kasus penganiayaan inilah terungkap harta kekayaan polisi itu tidak wajar.
Kini, rekening Achiruddin telah diblokir Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan juga dicopot dari jabatan Kepala Bagian Pembinaan Operasional Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, serta dipecat dari Polri dan menjadi tersangka kasus penganiayaan yang dilakukan anaknya.
Akankah Achiruddin, dan juga Selvy Mandagi diperiksa KPK? Akankah Irna Narulita setelah diperiksa KPK nanti kasusnya ditingkatkan ke penyelidikan? Kita tunggu saja tanggal mainnya.
Yang jelas, kini para pejabat kaya banyak yang pusing tujuh keliling bahkan panik dan kelimpungan, bagaimana cara menyembunyikan harta kekayaan mereka agar tak terendus oleh publik bahkan KPK.
Tapi ingat, sepandai-pandai menyimpan bangkai, pasti akan tercium juga. Sepandai-pandai tupai melompat pasti akan kawal juga.
Termasuk dengan cara yang tak disengaja seperti kasus Rafael Alun dan Achiruddin Hasibuan. “Gusti ora sare” (Tuhan tidak tidur).
