Jakarta-Fusilatnews.–Menanggapi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bahwa akan terjadi kekacauan politik jika di tengah jalan sistem Pemilu berubah dari terbuka menjadi tertutup. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan chaos terjadi jika ada yang menyalahgunakan kekuasaan saat kontestasi pemilu.
“Chaos politik itu ketika dalam era kontestasi Pemilu yang sangat ketat, ada yang menyalahgunakan kekuasaan, ada yang curiga berlebihan, terjadi kecurangan sebelum Pemilu dilaksanakan, padahal kami menjadi bagian dari pilar demokrasi yang dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat,” ujar Hasto di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (29/5).
Menurut Hasto tidak pernah diajarkan cara curang menang untuk dalam Pemilu. Dia berkata seharusnya seorang pemimpin memiliki sikap kenegarawanan dan tidak menakut-nakuti rakyat.
“Kami tidak diajarkan untuk menang dengan segala cara mendapatkan kenaikan 300 persen. Kami menang dengan cara konstitusional, sehingga tidak perlu seorang pemimpin menakut-nakuti rakyat selama para pemimpin punya sikap kenegarawanan yang kuat,” katanya.
“Presiden Jokowi, KH Ma’ruf Amin, Ibu Megawati Soekarnoputri, semuanya mendorong dengan sikap kenegarawanan, dengan pemilu yang seadil-adilnya, sejujurnya dan menempatkan rakyat dengan keadialn seadil-adilnya,” sambungnya.
Hasto mengkritik pernyataan Denny Indrayana soal perubahan sistem Pemilu tanpa menyertakan sumber yang jelas. Hasto menilail itu menciptakan tuduhan-tuduhan adanya skenario politik.
“Kami sangat menyesalkan pernyataan bapak Denny Indrayana yang tanpa menyebut sumber yang jelas, yang kemudian telah menciptakan suatu spekulasi politik, bahkan menuduh terjadinya suatu skenario politik tertentu, yang sama sekali tidak pernah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi,” ungkap dia.
Dia berharap Denny bisa mempertanggung jawabkan pernyataannya. Dia lalu mengajak untuk sama-sama menunggu putusan dari MK.
“Sebaiknya beliau (Denny Indrayana) mempertanggungjawabkan siapa sumber yang disebutkan yang telah menciptakan suatu spekulasi politik yang tidak perlu. Lebih baik mari kita menunggu keputusan dari MK,” tuturnya.
