Presiden Prabowo Subianto mengaku menerima laporan bahwa ada perusahaan penggilingan padi yang meraup keuntungan hingga Rp2 triliun setiap bulan. Jika angka itu benar, publik tentu berhak terkejut. Sebab, di balik setiap butir beras yang sampai ke meja makan rakyat, ternyata ada keuntungan yang luar biasa besar di satu titik rantai distribusi.
Namun, yang lebih menarik bukan hanya angka Rp2 triliun itu. Yang menarik adalah ironi politiknya.
Selama ini, Presiden Prabowo beberapa kali menjadi sorotan publik karena kekeliruan atau ucapan spontan yang berkaitan dengan angka dan hitung-hitungan. Potongan video dan pidatonya kerap diperdebatkan di media sosial, memunculkan kesan bahwa urusan matematika bukanlah sisi terkuatnya. Terlepas dari apakah kesan itu adil atau tidak, persepsi tersebut sudah telanjur hidup di ruang publik.
Ironisnya, justru kali ini yang ia sampaikan adalah sebuah hitungan yang patut diperiksa dengan sangat serius.
Sebab Rp2 triliun keuntungan dalam sebulan bukan sekadar angka fantastis. Itu adalah alarm. Jika benar ada satu pelaku usaha menikmati laba sebesar itu dari penggilingan padi, sementara petani masih menjual gabah dengan margin yang tipis, maka yang bermasalah bukan matematika Presiden, melainkan matematika ekonomi Indonesia.
Matematikanya sederhana.
Petani menanam. Petani memupuk. Petani menghadapi banjir, kekeringan, hama, dan harga pupuk. Petani bekerja berbulan-bulan. Ketika panen, keuntungan mereka sering kali hanya cukup untuk memulai musim tanam berikutnya.
Di ujung lain, nilai ekonomi justru melonjak setelah gabah berpindah tangan. Di sanalah keuntungan terbesar terkonsentrasi.
Kalau benar ada laba Rp2 triliun setiap bulan, maka ada sesuatu yang tidak seimbang dalam rantai nilai pangan nasional.
Masalahnya, angka sebesar itu tidak cukup hanya diucapkan di podium. Angka harus diuji dengan data. Negara harus membuka siapa pelakunya, bagaimana struktur biayanya, berapa volume produksinya, dan dari mana laba sebesar itu berasal. Tanpa transparansi, angka Rp2 triliun hanya akan menjadi sensasi politik yang segera tenggelam oleh berita berikutnya.
Di sinilah kepemimpinan diuji.
Seorang presiden tidak cukup hanya menyampaikan angka-angka yang mengejutkan. Ia harus memastikan angka itu menjadi dasar kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika memang terjadi praktik monopoli, oligopoli, atau penyalahgunaan posisi dominan, aparat penegak hukum dan pengawas persaingan usaha harus bergerak. Jika ternyata laporan itu tidak akurat, pemerintah juga berkewajiban menjelaskannya kepada publik.
Dalam politik, angka bisa menjadi senjata. Angka dapat membangun kepercayaan, tetapi juga dapat menggerus kredibilitas jika tidak disertai bukti.
Karena itu, perdebatan sesungguhnya bukanlah apakah Presiden pandai berhitung atau tidak. Yang jauh lebih penting adalah apakah negara mampu menghitung dengan benar ke mana mengalirnya keuntungan dari sektor pangan, siapa yang paling diuntungkan, dan mengapa petani tetap berada di posisi paling lemah.
Pada akhirnya, rakyat tidak membutuhkan presiden yang sekadar pandai mengucapkan angka. Rakyat membutuhkan pemimpin yang mampu memastikan setiap angka diterjemahkan menjadi kebijakan yang adil.
Sebab, jika di satu sisi ada perusahaan yang memperoleh keuntungan triliunan rupiah setiap bulan, sementara di sisi lain petani tetap hidup pas-pasan, maka yang sedang salah bukanlah operasi penjumlahannya.
Yang keliru adalah rumus ekonomi yang membiarkan kekayaan terkonsentrasi pada segelintir orang, sementara mereka yang menanam pangan untuk negeri hanya kebagian sisa hasil hitung-hitungan.
