Oleh: Ali Syarief
Jepang sedang menghadapi sebuah paradoks yang menarik sekaligus mengkhawatirkan. Di satu sisi, negeri ini mengalami krisis tenaga kerja akibat populasi yang terus menua dan angka kelahiran yang semakin rendah. Di sisi lain, ketika jumlah pekerja asing dan wisatawan meningkat untuk mengisi kekosongan itu, sebagian masyarakat justru mulai menunjukkan sikap yang semakin dingin terhadap orang asing.
Paradoks inilah yang diangkat The Economist dalam artikelnya berjudul Why Is Japan Souring on Foreign Workers and Tourists?
Selama beberapa dekade, Jepang dikenal sebagai negara yang relatif tertutup terhadap imigrasi. Berbeda dengan Amerika Serikat, Kanada, atau Australia yang sejak lama menjadi negara tujuan migran, Jepang lebih memilih mempertahankan homogenitas masyarakatnya.
Namun kenyataan demografi memaksa Jepang mengubah sikap.
Penduduk Jepang kini terus menyusut. Dari sekitar 128 juta jiwa pada 2010, jumlahnya diperkirakan turun menjadi sekitar 87 juta pada 2070. Hampir sepertiga penduduknya berusia di atas 65 tahun. Setiap tahun, jumlah kematian jauh melampaui jumlah kelahiran.
Artinya sederhana.
Tidak ada cukup orang Jepang untuk mengerjakan seluruh pekerjaan yang dibutuhkan negaranya sendiri.
Membuka Pintu untuk Dunia
Pemerintahan mendiang Shinzo Abe mulai menyadari persoalan ini. Sejumlah kebijakan dilonggarkan untuk menerima lebih banyak tenaga kerja asing, terutama di sektor konstruksi, manufaktur, pertanian, keperawatan, dan pelayanan.
Hasilnya cukup signifikan.
Jumlah warga negara asing yang tinggal di Jepang kini mencapai sekitar 3,7 juta orang, angka tertinggi dalam sejarah modern Jepang. Di saat yang sama, sektor pariwisata berkembang pesat. Sebelum pandemi, dan kembali pulih setelahnya, Jepang menerima sekitar 40 juta wisatawan mancanegara setiap tahun.
Ekonomi memperoleh manfaat besar.
Hotel penuh.
Restoran hidup.
Pusat-pusat perbelanjaan ramai.
Banyak perusahaan akhirnya dapat bertahan karena kehadiran pekerja asing.
Ketika Tamu Dianggap Mengganggu
Namun keberhasilan itu melahirkan persoalan baru.
Di Kyoto, penduduk mulai mengeluhkan bus kota yang selalu penuh wisatawan sehingga mereka kesulitan berangkat bekerja atau sekolah.
Di Gunung Fuji, pemerintah bahkan memasang pagar untuk mencegah wisatawan berfoto di lokasi yang dianggap mengganggu ketertiban.
Di berbagai kota, muncul keluhan mengenai sampah, kebisingan, pelanggaran etika, hingga meningkatnya harga properti dan biaya hidup.
Sebagian media mulai menggunakan istilah overtourism.
Lambat laun, keresahan terhadap pariwisata berkembang menjadi keresahan terhadap orang asing secara umum.
Politik Menemukan Musuh Baru
Di sinilah politik mulai bermain.
Sebagian politisi memanfaatkan kecemasan masyarakat dengan menyederhanakan persoalan. Orang asing dijadikan kambing hitam atas berbagai masalah sosial, mulai dari kriminalitas, kenaikan harga, hingga perubahan budaya.
Padahal data menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja asing justru mengisi pekerjaan yang tidak lagi diminati warga Jepang sendiri.
Tanpa mereka, banyak restoran tidak dapat beroperasi.
Rumah sakit kekurangan perawat.
Ladang pertanian kehilangan pekerja.
Pabrik mengalami kekurangan tenaga produksi.
Ironinya, Jepang membutuhkan mereka lebih daripada sebelumnya.
Krisis Identitas Bangsa
Persoalan sebenarnya bukanlah jumlah orang asing.
Persoalannya adalah Jepang sedang mengalami krisis identitas.
Selama ratusan tahun masyarakat Jepang terbiasa hidup dalam lingkungan yang sangat homogen. Kehadiran jutaan orang dari Vietnam, Indonesia, Filipina, Nepal, China, Korea, hingga berbagai negara lain mengubah wajah kota-kota Jepang.
Perubahan selalu melahirkan kegelisahan.
Sebagian masyarakat melihat keberagaman sebagai kekayaan.
Sebagian lainnya melihatnya sebagai ancaman.
Fenomena ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Jepang. Eropa dan Amerika Serikat juga mengalami gelombang populisme yang memanfaatkan isu imigrasi untuk memperoleh dukungan politik.
Bedanya, Jepang selama ini dikenal sebagai bangsa yang santun, tertib, dan relatif jauh dari retorika anti-imigran.
Kini, gejala itu mulai tampak.
Pelajaran bagi Indonesia
Indonesia sering memandang Jepang sebagai model keberhasilan pembangunan.
Kita mengagumi kereta cepatnya.
Kebersihan kotanya.
Disiplin masyarakatnya.
Teknologinya.
Namun Jepang mengajarkan satu hal penting: kemajuan ekonomi tidak pernah menghapus persoalan sosial.
Ketika jumlah penduduk terus menurun, sebuah negara tidak punya banyak pilihan selain membuka diri terhadap dunia.
Tetapi membuka pintu saja tidak cukup.
Yang jauh lebih sulit adalah membuka hati.
Karena menerima pekerja asing bukan hanya soal mengisi lowongan kerja. Ia adalah soal menerima perubahan budaya, keberagaman, dan kenyataan bahwa masa depan sebuah bangsa tidak lagi dapat dibangun sendirian.
Jepang hari ini sedang berdiri di persimpangan sejarah.
Apakah ia akan tetap menjadi negeri yang terbuka terhadap dunia demi mempertahankan kemakmurannya?
Ataukah ia akan kembali menutup diri demi mempertahankan identitasnya?
Jawaban atas pertanyaan itu bukan hanya akan menentukan masa depan Jepang, tetapi juga menjadi pelajaran berharga bagi banyak negara yang kelak menghadapi krisis demografi serupa.
Paradoks Jepang mengingatkan kita bahwa ancaman terbesar bagi suatu bangsa sering kali bukan datang dari orang asing, melainkan dari ketidakmampuan menerima kenyataan bahwa dunia telah berubah.
