Oleh : Muhamad Rosyid Jazuli | Peneliti
GLOBALISASI dan internet membawa banyak manfaat. Salah satunya adalah memberikan lebih banyak referensi bagi pemangku kepentingan dalam pembuatan kebijakan publik yang lebih efektif. Namun, keuntungan itu tak datang tanpa tantangan. Arus deras informasi datang dengan berbagai berita tak benar, yang sering kita sebut hoaks.
Dalam konteks kebijakan publik, pembuat kebijakan justru berjibaku dengan kerumitan meladeni hantaman berbagai hoaks, ketimbang sibuk mengeksekusi strategi yang jelas didukung bukti. Dua kasus kebijakan publik bisa dijadikan ilustrasi, yaitu terkait Covid-19 dan reformasi subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Pandemi Covid-19, diakui banyak pihak, tak punya preseden. Karena itu, berbagai pihak, berotoritas maupun tidak, ikut sama-sama menganalisis pandemi tersebut. Alhasil, informasi berbasis bukti muncul bersamaan dengan yang berbasis firasat. Kita ketahui bersama, jalan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia sangat terjal. Berbeda tapi serupa situasinya dengan upaya mereformasi (khususnya mengurangi subsidi) BBM. Berbagai bukti telah menyatakan, subsidi tak menguntungkan warga miskin.
Subsidi BBM juga memperburuk perubahan iklim. Namun banyak informasi beredar bahwa kebijakan pengurangan subsidi BBM adalah wujud represi pemerintah terhadap masyarakat. Gonjang-ganjing politik seperti pada 1998 dan 2012, dan berbagai demonstrasi akhir 2022 menunjukkan betapa dampak hoaks dalam kebijakan benar-benar nyata.
Kaitan Hoak dan Kebijakan Publik
Soal kaitan hoaks dan kebijakan, menarik untuk membaca artikel tahun 1993 yang ditulis dua ahli Amerika Serikat (AS), Prof Phylis Johnson dan Prof Joe Foot. Dalam artikel berjudul Pranks and Policy: Martians, Nuclear Bombs and the 1992 Ruling on Broadcast Hoaxes, mereka menjelaskan bagaimana pada waktu itu sirkulasi hoaks via radio benar-benar meresahkan AS. Di awal 1990-an, radio menjadi medium komunikasi yang masif di AS, sebagaimana internet di dunia saat ini.
Sebuah stasiun radio mencoba menyimulasikan jatuhnya bom nuklir, tanpa ada pengumuman apapun sebelumnya. Pendengar radio itu panik dan akhirnya melayangkan berbagai komplain ke radio tersebut. Stasiun radio lainnya membuat diskusi telepon palsu terkait pembunuhan. Pihak otoritas kadung mengerahkan sumber dayanya. Ujungnya, zonk.
Muhamad Rosyid Jazuli Peneliti di Paramadina Public Policy Institute, mahasiswa doktoral University College London, dan Pengurus PCI Nahdlatul Ulama UK.
Dikutip Kompas.com, Sabtu 25 Maret 2023
