Jakarta – Fusilatnews – Menanggapi permintaan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Aparatur penegak hukum untuk tidak melakukan penyelidikan terhadap kepala daerah terkait dugaan korupsi,
Indonesia Corruption Watch meminta Tito untuk baca data korupsi dan korupsi politik di Indonesiq
“ICW menyarankan kepada saudara Tito Karnavian untuk membuka dan membaca data KPK terkait dengan fenomena maraknya korupsi politik di Indonesia, Mendagri Tito harus baca lagi soal fenomena korupsi politik di Indonesia.” kata Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana dalam jumpa pers Kamis (26/1) malam.
Kurnia menegaskan harusnya membaca data itu agar Tito tahu bahwa ada ratusan kepala daerah diproses hukum KPK.
“Bisa dibayangkan, sejak 2004 hingga 2022 setidaknya ada 178 kepala daerah diproses hukum oleh KPK,” kata Kurnia.
Menurut Kurnia data 178 kepala daerah yang terlibat korupsi itu menandakan praktik korupsi di daerah terbilang akut, kronis, dan mengkhawatirkan. Karena itu permintaan Tito keliru besar dan kontra produktif dalam program pemberantasan korupsi
Apalagi, minta aparat penegak hukum tidak menyelidiki atau meminta keterangan dari kepala daerah dalam penanganan sebuah perkara menjadi janggal dan keliru.
Dalam sambutannya di rapat koordinasi inspektorat daerah seluruh Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (25/1). Mendagri Tito minta Aparat hukum diminta untuk tidak menyelidiki atau memangil kepala daerah. Ditakutkan, para kepala daerah tidak berani eksekusi program-program lantaran takut kehadiran aparat.
“Jangan sampai ketakutan kepala daerah untuk kepada APH (aparat penegak hukum) karena dipanggil, dipanggil, lidik (penyelidikan), dipanggil, sidik (penyidikan), moril akan jatuh,” ujar Tito dalam sambutannya.
