Jakarta, Fusilatnews.– – Proyek ambisius pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur kembali menghadapi tantangan baru. Kali ini, masalah hunian untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi sorotan utama. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa persiapan hunian bagi ASN yang akan pindah ke IKN masih jauh dari kata siap.
Menurut sumber di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pembangunan hunian bagi ASN terhambat oleh beberapa kendala, termasuk masalah lahan dan infrastruktur dasar. “Saat ini, kami masih menghadapi kesulitan dalam mengamankan lahan yang memadai serta membangun infrastruktur dasar seperti jalan dan saluran air,” ujar seorang pejabat Kementerian PUPR yang enggan disebutkan namanya.
Masalah ini memicu kekhawatiran di kalangan ASN yang dijadwalkan pindah ke IKN dalam beberapa tahun ke depan. Banyak dari mereka yang masih ragu tentang kesiapan hunian dan fasilitas pendukung lainnya. “Kami khawatir tentang kondisi hunian dan apakah fasilitas dasar seperti listrik dan air bersih sudah tersedia saat kami pindah nanti,” ungkap seorang ASN yang bertugas di kementerian pusat.
Presiden Jokowi turut memberikan perhatian khusus terhadap masalah ini. Ia meminta agar komponen insentif untuk para ASN pionir yang pindah ke IKN dirombak. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, awalnya hanya ASN eselon 1 yang direncanakan mendapatkan satu unit apartemen di IKN. Namun, Jokowi meminta setiap ASN, termasuk yang di bawah status eselon 1, masing-masing mendapatkan satu unit apartemen tanpa harus berbagi.
Pemindahan ASN ke ibu kota baru akan dimulai pada September 2024 mendatang. Pemerintah diminta berhati-hati dalam merumuskan insentif pemindahan ASN ke IKN. Jika tidak, pemindahan ASN ini dapat memberatkan anggaran proyek Nusantara. Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Gurnadi Ridwan, menilai insentif untuk ASN yang pindah ke IKN bisa meningkatan belanja di APBN. Baik itu akibat mobilisasi ASN ataupun fasilitas lainnya seperti hunian. Bahkan jumlahnya bisa saja bertambah.
Sampai saat ini, pemerintah belum menyampaikan secara resmi anggaran yang disiapkan untuk memindahkan ASN ke IKN. Namun, Anas menyebutkan beberapa komponen biaya yang akan ditanggung oleh pemerintah, antara lain biaya pengepakan, biaya tunggu berupa penginapan transit di Balikpapan, serta biaya transportasi. Pemerintah akan menanggung biaya untuk setiap ASN, serta satu pasangan, dua anak, dan satu asisten rumah tangga. Setelah tinggal di IKN, para ASN akan mendapat insentif pionir berupa satu unit apartemen, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, biaya selama tinggal di IKN, dan biaya membawa keluarga.
Selama tiga tahun belakangan, alokasi anggaran dari APBN untuk ibu kota negara di Kalimantan Timur tersebut sudah mencapai Rp 72,5 triliun. Untuk hunian ASN, pemerintah menjanjikan hingga November nanti akan ada 47 tower hunian yang selesai. Satu tower hunian berisi 60 unit apartemen seluas 98 meter persegi.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengakui adanya tantangan ini namun tetap optimis bahwa solusi dapat ditemukan. “Memang ada beberapa kendala yang harus diatasi, tetapi kami berkomitmen untuk memastikan bahwa hunian ASN di IKN akan siap tepat waktu,” ujar Suharso dalam sebuah wawancara dengan media.
Dengan berbagai tantangan yang ada, proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur tetap menjadi salah satu agenda prioritas pemerintahan saat ini. Diharapkan, dengan kerja sama dan koordinasi yang baik, masalah hunian ASN dapat segera teratasi sehingga transisi ke IKN bisa berjalan lancar sesuai dengan rencana.
