FusilatNews – Presiden Prabowo Subianto mengawali masa pemerintahannya dengan tantangan serius dalam aspek demokrasi, ditandai dengan penurunan peringkat Indonesia dalam Indeks Demokrasi Global yang dirilis oleh The Economist Intelligence Unit (EIU). Indonesia turun tiga peringkat dari posisi 56 pada tahun 2023 menjadi peringkat 59 pada tahun 2024 dari total 167 negara yang dianalisis.
Penurunan ini mencerminkan tren negatif dalam kualitas demokrasi Indonesia selama tiga tahun berturut-turut. Skor demokrasi Indonesia pada tahun 2024 tercatat sebesar 6,44, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 6,5 pada 2023, serta 6,71 pada 2022. Dengan skor ini, Indonesia tetap masuk dalam kategori flawed democracy atau demokrasi cacat.
Dalam laporan tahunannya, EIU menyoroti bahwa dua aspek utama yang mengalami penurunan terbesar pada tahun 2024 adalah “fungsi pemerintahan” serta “proses pemilihan dan pluralisme”. Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam transparansi dan efektivitas pemerintahan, serta meningkatnya kekhawatiran terkait proses pemilu yang dianggap kurang demokratis.
Selain itu, EIU menggunakan lima indikator utama dalam mengukur kualitas demokrasi suatu negara, yaitu:
- Proses pemilihan dan pluralisme
- Fungsi pemerintahan
- Partisipasi politik
- Budaya politik
- Kebebasan sipil
Dari kelima indikator tersebut, dua yang mengalami kemunduran terbesar adalah fungsi pemerintahan serta proses pemilihan dan pluralisme, yang kemungkinan besar terkait dengan kebijakan yang dianggap membatasi ruang demokrasi dan mempersempit partisipasi politik yang adil dan bebas.
Laporan ini menggarisbawahi tantangan besar bagi pemerintahan Prabowo Subianto dalam memastikan bahwa demokrasi di Indonesia tidak semakin merosot, terutama di tengah kritik terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai kurang transparan dan inklusif.
