FusilatNews– Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, saat ini pemerintah punya lebih dari 400.000 aplikasi. Bahkan setiap kementerian/lembaga memiliki 24.000 aplikasi, dan tidak semuanya bisa dioperasikan. Hal tersebut berimbas anggaran operasional kementerian/lembaga yang tidak efisien
“Bayangkan kita punya lebih dari 400.000 aplikasi dan 24.000, kemudian setiap kementerian/lembaga punya 2.700 data based sendiri-sendiri,” jelas Sri Mulyani dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia, dikutip CNBCIndonesia.com Senin (11/7/2022).
Banyaknya aplikasi yang harus dipelihara dan dijalankan pemerintah saat ini, sampai memiliki 400.000 aplikasi yang harus dipelihara atau di maintenance. membuat anggaran negara ikut membengkak. Untuk itu, kata Menkeu, pemerintah saat ini tengah menginisiasi kebijakan untuk membuat e-government. Sehingga, nantinya aplikasi dan kebijakan antarkementerian dan lembaga akan saling terhubung.
“Kita akan mengintegrasikan inter government connection dan penggunaan aplikasi. Sehingga sekarang semua orang tidak buat aplikasi sendiri-sendiri yang tidak operable,” ungkapnya.
“Kita akan buat jadi satu data dan bisa menurunkan biaya operasi dai pemerintah untuk meningkatkan reliability-nya. Jadi sekarang coordinated (terkoordinasi), digitalisasi dari government dan untuk seluruhnya jadi jauh efisien,” terangnya
Sri Mulyani memastikan pemerintah akan tetap menerapkan keamanan data untuk menerapkan e-government.
“Kita juga harus memperhatikan keamanan. Beberapa kali beberapa site juga terkena serangan hacker, itu ke berbagai site pemerintah itu sangat sering terjadi, cybersecurity jadi sangat penting,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menegaskan digitalisasi di lingkungan pemerintah memberikan banyak manfaat bagi keuangan negara. Sehingga, belanja barang seperti alat tulis kantor (ATK) mengalami penurunan. Sementara belanja internet justru meningkat.
