• Login
ADVERTISEMENT
  • Home
  • News
    • Politik
    • Pemilu
    • Criminal
    • Economy
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Sport
    • Jobs
  • Feature
  • World
  • Japan
    • Atarashi Watch On
    • Japan Supesharu
    • Cross Cultural
    • Study
    • Alumni Japan
  • Science & Cultural
  • Consultants
    • Law Consultants
    • Spiritual Consultant
  • Indonesia at Glance
  • Sponsor Content
No Result
View All Result
  • Home
  • News
    • Politik
    • Pemilu
    • Criminal
    • Economy
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Sport
    • Jobs
  • Feature
  • World
  • Japan
    • Atarashi Watch On
    • Japan Supesharu
    • Cross Cultural
    • Study
    • Alumni Japan
  • Science & Cultural
  • Consultants
    • Law Consultants
    • Spiritual Consultant
  • Indonesia at Glance
  • Sponsor Content
No Result
View All Result
Fusilat News
No Result
View All Result
ADVERTISEMENT
Home Feature

IRONI FOOD ESTATE

fusilat by fusilat
December 16, 2021
in Feature
0
IRONI FOOD ESTATE
Share on FacebookShare on Twitter

IRONI FOOD ESTATE

Oleh : Malika D. Ana

Food Estate adalah cerminan kebijakan pangan neoliberal. Seakan-akan masalah pangan bisa selesai hanya dengan menggencarkan produksi konsumsi pangan, sementara secara struktural justru melanggengkan kerusakan ekologi dan ketimpangan agraria demi kepentingan oligarki-pemodal.
Kebijakan naratif masalah pangan tidak seharusnya dipisahkan dari pembicaraan tentang keadilan agraria, karena pada dasarnya dua hal tersebut saling berkaitan satu sama lain.
Tentu masih segar di ingatan bagaimana proyek Food Estate di kebijakan MIFEE(Merauke Integrated Food and Energy Estate) atau Perkebunan Pangan dan Energi Terpadu Merauke yang adalah proyek untuk penggunaan area besar untuk industri pertanian kelapa sawit dan tanaman pangan di Kabupaten Merauke, Papua, Indonesia. 
Pada tahun 2010, hingga 90% dari wilayah itu masih ditutupi oleh hutan alam. Tapi proyek MIFEE itu menggelar karpet merah bagi para korporasi besar yang justru berakhir dengan semakin tajamnya kerentanan pangan akibat maraknya pembalakan hutan dan perampasan tanah. MIFEE adalah proyek perkebunan skala besar yang diisi oleh kelapa sawit dan tebu yang diluncurkan sejak 2010, berhasil menghilangkan sejumlah besar hutan di Papua. 

Data Elsam memaparkan Pemerintah Daerah Merauke sebelumnya menyediakan dan mencadangkan lahan seluas 2,5 juta hektar, sedangkan Badan Perencanaan Tata Ruang (BKPRN) merekomendasikan area potensial untuk proyek MIFEE seluas 1,2 juta hektar. Lahan tersebut sebagian besar adalah kawasan hutan (91%) dengan fungsi hutan produksi yang dapat dikonversi dan hutan produksi terbatas.
Hingga 2013, pemerintah bahkan telah mengeluarkan puluhan izin lokasi dengan luas lahan melebihi 2,5 juta ha kepada 47 perusahaan transnasional dan nasional yang mengendalikan bisnis dan mempunyai jaringan hingga di tingkat lokal Papua.
Menurut data Elsam pula, pelepasan tanah umumnya terjadi melalui manipulasi kata dan makna dari mekanisme adat. Manipulasi misalnya dengan ‘pengangkatan anak adat’, ‘toki babi’, atau pengorbanan hewan babi. Padahal, istilah itu memiliki makna sakral untuk mengesahkan perputaran hak dan kewajiban di antara sesama warga suku dan marga-marga dalam masyarakat Malind Papua. 
Namun demikian, pihak perusahaan justru memakainya sebagai upaya dan tanda pengesahan peralihan hak dari marga pemilik tanah ke pihak perusahaan.

Dan kini, seperti repetisi atau pengulangan sejarah, yang demikian diberlakukan untuk masyarakat adat di Kalimantan. Bagaimana tidak, 30 Ribu Ha di Kalimantan yang sudah dibabat untuk Food Estate Singkongnya Jkw. Dan ini berpotensi menghilangkan hutan seluas 3x pulau Bali. Malah menurut Walhi Kalsel, kerusakan Ekologis akibat program foodstate ini adalah penyebab banjir bandang di Kalimantan Selatan tempo hari. 
Lucunya, presiden Jkw menyatakan klaim penurunan deforestasi ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di Konferensi Tingkat Tinggi G20 dengan topik perubahan iklim, energi, dan lingkungan hidup, di Roma, Italia pada 30 Oktober 2021 lalu. 
“Deforestasi di Indonesia dapat ditekan ke titik terendah dalam 20 tahun terakhir. Indonesia telah melakukan rehabilitasi 3 juta hektare critical land pada 2010-2019,” kata Jokowi dalam pidatonya.

Klaim tersebut kemudian dibantah oleh Forest Watch Indonesia (FWI) dengan mengatakan bahwa deforestasi di Indonesia justru meningkat dari yang sebelumnya 1,1 juta hektare/tahun pada 2009-2013 menjadi 1,47 juta hektare/tahun pada 2013-2017.
Jadi klaim penurunan laju deforestasi dari pemerintah dalam dua tahun terakhir tidaklah relevan. Sebab, terjadi pergeseran area-area yang terdeforestasi dari wilayah barat ke wilayah timur.
Lebih lanjut FWI mengatakan, deforestasi secara besar-besaran terjadi hanya di beberapa lokasi. Sedangkan di tempat lain, deforestasi menurun bukan karena upaya yang dilakukan pemerintah, tetapi lebih karena sumber daya hutannya yang sudah habis. Begitu pula dengan kebakaran hutan dan lahan. Pada 2021, menurut FWI ada sekitar 229 ribu hektare hutan dan lahan yang terbakar di Indonesia.
Bahkan dua tahun sebelumnya atau pada 2019, luas hutan dan lahan yang terbakar mencapai 1,6 juta hektare, dengan 1,3 juta hektare atau 82 persen di antaranya terjadi di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Namun ironisnya, di dua pulau itu pula izin-izin industri ekstraktif menguasai hutan dan wilayah adat dikeluarkan. 

Kalo Food Sovereignty setahu saya ada konsep tandingannya juga seperti yang digaungkan gerakan La Via Campesina atau gerakan tani transnasional lainnya.  Mereka sering ikut protes kebijakan pangan WTO yang neolib.
Sekalipun orang-orang diluar Jawa juga petani padi, saya pikir mereka belum tentu sepakat dengan proyek foodestate. Monokultur dengan hamparan yang luas itu bukan hanya tidak baik, tapi merusak ekosistem. Pentingnya diversifikasi pangan selain ekosistem adalah Indonesia bukan Jawa yang mayoritas makan nasi.
Justru kalo ingin menuju kedaulatan pangan, seharusnya pemerintah bukan membuat kebijakan foodestate, tapi program yang mencanangkan keberagaman pangan, varietas bahan pangan yang beragam. Apalagi proyek ini membuka lahan baru dengan membabat hutan, yang sudah pasti akan menimbulkan masalah baru. Pembabatan hutan karena tambang dan sawit saja makin parah, ini ketambahan dengan foodestate. 
Mestinya ya selain diversifakasi pangan, tentu saja reforma agraria sejati sangat diperlukan kalau pemerintah memang serius ngomongin kedaulatan pangan. 
Jadi stop pembangunan yang harus mengorbankan lahan-lahan produktif. 

Kopi_kir sendirilah! 

Get real time update about this post categories directly on your device, subscribe now.

Unsubscribe
ADVERTISEMENT
Previous Post

TUHAN, MANUSIA, DAN CORONA VIRUS

Next Post

PAYUNGNYA KURANG BESAR PAK…

fusilat

fusilat

Related Posts

Putusan MK: Pejabat Negara Jadi Capres Tak Perlu Mundur, Cukup Persetujuan Presiden
Birokrasi

Gaji Naik 280%, Hakim Tak Bisa ‘Dibeli”, Prabowo Mengigau

June 13, 2025
Amuba Dusta Jokowi: Warisan Moral yang Merusak, Urgensi Evaluasi Kesehatan demi Tanggung Jawab Hukum
Crime

Amuba Dusta Jokowi: Warisan Moral yang Merusak, Urgensi Evaluasi Kesehatan demi Tanggung Jawab Hukum

June 13, 2025
Economy

KOPERASI ADALAH DEMOKRASI YANG BEKERJA DI DAPUR-DAPUR RUMAH RAKYAT

June 13, 2025
Next Post
Presiden Jokowi tanam cabai saat hujan deras

PAYUNGNYA KURANG BESAR PAK...

DPR RI WAKIL RAKYAT ATAU PENGKHIANAT RAKYAT

DPR RI WAKIL RAKYAT ATAU PENGKHIANAT RAKYAT

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Notifikasi Berita

Subscribe

STAY CONNECTED

ADVERTISEMENT

Reporters' Tweets

Pojok KSP

  • All
  • Pojok KSP
Putusan MK: Pejabat Negara Jadi Capres Tak Perlu Mundur, Cukup Persetujuan Presiden
Birokrasi

Gaji Naik 280%, Hakim Tak Bisa ‘Dibeli”, Prabowo Mengigau

by Karyudi Sutajah Putra
June 13, 2025
0

Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Calon Pimpinan KPK 2019-2024 Jakarta - Rupanya masih saja ada yang percaya bahwa kenaikan gaji akan...

Read more
Duo Budi Selamat dari Lubang Jarum Resuffle, Jokowi Tertawa

Duo Budi Selamat dari Lubang Jarum Resuffle, Jokowi Tertawa

June 13, 2025
Fungsi Pertahanan TNI dalam Pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan Alami Distorsi

Fungsi Pertahanan TNI dalam Pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan Alami Distorsi

June 11, 2025
Prev Next
ADVERTISEMENT
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Pernyataan WAPRES Gibran Menjadi Bahan Tertawaan Para Ahli Pendidikan.

Pernyataan WAPRES Gibran Menjadi Bahan Tertawaan Para Ahli Pendidikan.

November 16, 2024
Zalimnya Nadiem Makarim

Zalimnya Nadiem Makarim

February 3, 2025
Beranikah Prabowo Melawan Aguan?

Akhirnya Pagar Laut Itu Tak Bertuan

January 29, 2025
Borok Puan dan Pramono Meletup Lagi – Kasus E-KTP

Borok Puan dan Pramono Meletup Lagi – Kasus E-KTP

January 6, 2025
Copot Kapuspenkum Kejagung!

Copot Kapuspenkum Kejagung!

March 13, 2025
Setelah Beberapa Bulan Bungkam, FIFA Akhirnya Keluarkan Laporan Resmi Terkait Rumput JIS

Setelah Beberapa Bulan Bungkam, FIFA Akhirnya Keluarkan Laporan Resmi Terkait Rumput JIS

May 19, 2024
Salim Said: Kita Punya Presiden KKN-nya Terang-terangan

Salim Said: Kita Punya Presiden KKN-nya Terang-terangan

24
Rahasia Istana Itu Dibuka  Zulkifli Hasan

Rahasia Istana Itu Dibuka  Zulkifli Hasan

18
Regime Ini Kehilangan Pengunci Moral (Energi Ketuhanan) – “ Pemimpin itu Tak Berbohong”

Regime Ini Kehilangan Pengunci Moral (Energi Ketuhanan) – “ Pemimpin itu Tak Berbohong”

8
Menguliti : Kekayaan Gibran dan Kaesang

Menguliti : Kekayaan Gibran dan Kaesang

7
Kemana Demonstrasi dan Protes Mahasiswa Atas Kenaikan BBM Bermuara?

Kemana Demonstrasi dan Protes Mahasiswa Atas Kenaikan BBM Bermuara?

4
Kemenag Bantah Isu Kongkalikong Atur 1 Ramadan

Kemenag Bantah Isu Kongkalikong Atur 1 Ramadan

4
Putusan MK: Pejabat Negara Jadi Capres Tak Perlu Mundur, Cukup Persetujuan Presiden

Gaji Naik 280%, Hakim Tak Bisa ‘Dibeli”, Prabowo Mengigau

June 13, 2025
Amuba Dusta Jokowi: Warisan Moral yang Merusak, Urgensi Evaluasi Kesehatan demi Tanggung Jawab Hukum

Amuba Dusta Jokowi: Warisan Moral yang Merusak, Urgensi Evaluasi Kesehatan demi Tanggung Jawab Hukum

June 13, 2025

KOPERASI ADALAH DEMOKRASI YANG BEKERJA DI DAPUR-DAPUR RUMAH RAKYAT

June 13, 2025
68,25 Persen Penduduk Indonesia Hidup dalam Kemiskinan

68,25 Persen Penduduk Indonesia Hidup dalam Kemiskinan

June 13, 2025
A Journey That Never Reached Its Destination —A goodbye that never came.

A Journey That Never Reached Its Destination —A goodbye that never came.

June 13, 2025
Masalah  Penjaminan APBN Terhadap Utang proyek KCJB) Presiden Jokowi Minta Ditanyakan ke Menkeu

Blunder Jokowi Berlanjut: Kereta Cepat Hingga Ke Surabaya – “Teknologi Semu yang Membebani Rakyat”

June 13, 2025

Group Link

ADVERTISEMENT
Fusilat News

To Inform [ Berita-Pendidikan-Hiburan] dan To Warn [ Public Watchdog]. Proximity, Timely, Akurasi dan Needed.

Follow Us

About Us

  • About Us

Recent News

Putusan MK: Pejabat Negara Jadi Capres Tak Perlu Mundur, Cukup Persetujuan Presiden

Gaji Naik 280%, Hakim Tak Bisa ‘Dibeli”, Prabowo Mengigau

June 13, 2025
Amuba Dusta Jokowi: Warisan Moral yang Merusak, Urgensi Evaluasi Kesehatan demi Tanggung Jawab Hukum

Amuba Dusta Jokowi: Warisan Moral yang Merusak, Urgensi Evaluasi Kesehatan demi Tanggung Jawab Hukum

June 13, 2025

Berantas Kezaliman

Sedeqahkan sedikit Rizki Anda Untuk Memberantas Korupsi, Penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakadilan Yang Tumbuh Subur

BCA No 233 146 5587

© 2021 Fusilat News - Impartial News and Warning

No Result
View All Result
  • Home
  • News
    • Politik
    • Pemilu
    • Criminal
    • Economy
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Sport
    • Jobs
  • Feature
  • World
  • Japan
    • Atarashi Watch On
    • Japan Supesharu
    • Cross Cultural
    • Study
    • Alumni Japan
  • Science & Cultural
  • Consultants
    • Law Consultants
    • Spiritual Consultant
  • Indonesia at Glance
  • Sponsor Content

© 2021 Fusilat News - Impartial News and Warning

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist