• Login
ADVERTISEMENT
  • Home
  • News
    • Politik
    • Pemilu
    • Criminal
    • Economy
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Sport
    • Jobs
  • Feature
  • World
  • Japan
    • Atarashi Watch On
    • Japan Supesharu
    • Cross Cultural
    • Study
    • Alumni Japan
  • Science & Cultural
  • Consultants
    • Law Consultants
    • Spiritual Consultant
  • Indonesia at Glance
  • Sponsor Content
No Result
View All Result
  • Home
  • News
    • Politik
    • Pemilu
    • Criminal
    • Economy
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Sport
    • Jobs
  • Feature
  • World
  • Japan
    • Atarashi Watch On
    • Japan Supesharu
    • Cross Cultural
    • Study
    • Alumni Japan
  • Science & Cultural
  • Consultants
    • Law Consultants
    • Spiritual Consultant
  • Indonesia at Glance
  • Sponsor Content
No Result
View All Result
Fusilat News
No Result
View All Result
ADVERTISEMENT
Home Contributor

DPR RI WAKIL RAKYAT ATAU PENGKHIANAT RAKYAT

fusilat by fusilat
December 16, 2021
in Contributor, Feature
0
DPR RI WAKIL RAKYAT ATAU PENGKHIANAT RAKYAT
Share on FacebookShare on Twitter

DPR RI WAKIL RAKYAT ATAU PENGKHIANAT RAKYAT

Munculnya tuntutan pembubaran DPR Ri merupakan akibat serangkaian kekecewaan masyarakat terhadap kinerja DPR dalam melaksanakan  fungsi pengawasan pemerintah terutama pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan  pemerintah  yang sering rmenguntungkan kelompok tertentu, merugikan dan menyengsarakan rakyat. Disamping melanggar Undang  Undang.

Dewan Perwakilan Rakyat  merupakan lembaga   tinggi negara  yang dibekali oleh UUD 1945 dengan  berbagai macam fungsi, kewenangan dan tanggung jawab. Yaitu : Fungsi legislasi, fungsi anggaran , fungsi pengawasan dan fungs DPR lainnya termasuk diantaranya  melakukan pengawasan, menyerap   menghimpun, menampung dan menindak lanjuti aspirasi rakyat.  Pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD (terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, dan agama)

Sedihnya dalam perjalanan  sepanjang tahun 2019 sampai sekarang ini kita menemukan DPR telah gagal menjalankan fungsi dan tamggungj sebagai lembaga legislative  yang bertugas memastikan kebijakan pemerintah tidak melanggar UU dan memihak kepada rakyat secara keseluruhan  menciptakan kesejahtetaan seluruh rakyat Indonesia, ternyata tidak dilakukan dengan benar dan baik, bahkan  DPR  terkesan kuat mendukung kebijakan pemerintah yang melanggar UU baik secara langsung maupun tidak langsung

Munculnya RUU Omnibuslaw yang disahkan menjadi UU Cipta Kerja, belakangan MK  memutus UU itu inkonstitusional  artinya secara keseluruhan UU itu melawan UUD 1945 yang lebih tinggi yang seharusnya gugur demi hukum.

Pada beberapa issue muncul dugaan  kuat bahwa Presiden Jokowi telah melanggar UU, diantaranya pelanggaran UU No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Alam terkait  adanya bencana banjir besar di Kalimantan Selatan.  Moeldoko Staf Kepresidenan   membenarkan soal adanya pelanggqaran UU ini dengan mengatakan   seolah-olah Jokowi tidak melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap tindakan eksploitasi alam. Disamping itu banjir yang berlarut larut melebihi dua pekan muncul dugaan kuat Presiden Jokowi melakukan pembiaran dan gagal mengambil langka serius penanggulangan banjir di Kalimantan Selatan.

Harusnya munculnya dugaan bahwa Presiden Jokowi  melanggar UU No 24 tahun 2007  ditindak lanjuti  DPR untuk menggunakan Hak Angket untuk membuktikan apakah dugaan itu benar atau tidak benar tapi faktanya DPR tak menggunakan Hak konstitusional yang dimilikinya demi melindungi rakyat, khususnya warga  Kalimantan Selatan yang menderita selama berpekan – pekan karena terdampak oleh banjir.

Tentang bisnis alat test deteksi virus yaitu PCR  muncul dugaan kuat adanya  konflik kepentingan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir pada bisnis tes PCR melalui PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).

Peneliti senior Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar, mengatakan lembaga penegak hukum juga harus segera mengusut dugaan ini karena menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Menurut Zainal, dugaan konflik kepentingan ini tidak hanya bermasalah secara hukum, namun juga menyalahi etika karena kedua menteri sebagai pembuat kebijakan terkait pandemi.

Sedangkan Menteri  BUMN  Erick Thohir menegaskan bahwa kebijakan penentuan harga hingga pelaksanan Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) ditetapkan secara transparan. Kebijakan itu, kata Erick, dibahas dalam rapat terbatas antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah Menteri di Kabinet Indonesia Maju. (lihat  https://www.google.com/amp/s/voi.id/amp/105720/erick-thohir-penentuan-harga-tes-pcr-dibahas-bersama-presiden-jokowi-jadi-tidak-mungkin-saya-mengambil-keuntungan)

Apa arti dari pernyataan Menteri Erick Thohir ini? Artinya Presiden Jokowi terlibat dalam bisnis   Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)  Pertanyaannya bagaimana  cerita selanjutnya? Berhenti, menguap begitu sedangkam pada saat yang sama  rakyat dicekik oleh mahalnya harga Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)  ini.

Dalam kasus ini sangat jelas dan terang bahwa DPR RI terang -terangan  melakukan pengkhianatan terhadap rakyat Indonesia karena melakukan pembiaran terhadap keterlibatan Presiden dan jajaran menterinya  dalam bisnis yang merugikan dan menyengsarakan rakyat.

Harusnya DPR wajib menindak lanjuti  laporan atau issue tentang PCR yang berkembang di masyarakat ini  dengan memulai proses impeachment terhadap Joko Widodo Presiden Republik Indonesia atau setidaknya menggunakan hak angket  untuk membuktikan kebenaran apakah  cerita bisnis PCR ini. Melanggar hukum apa tidak. Tapi faktanya  DPR tidak melakukan apa yang menjadi tugas dan  kewajibannya sebagai pelaksana  dan penerus hati nurani rakyat. Bukan bungkam dan diam  saat melihat dan mendengar bahwa  pemerintah telah melakukan pelanggaran serius terhadap baik UU maupun etis.  

Oleh : Sadarudin Bakrie /Lukman setiawan

Get real time update about this post categories directly on your device, subscribe now.

Unsubscribe
ADVERTISEMENT
Previous Post

PAYUNGNYA KURANG BESAR PAK…

Next Post

DPR AS Loloskan RUU Perangi  Islamofobia Jadi UU

fusilat

fusilat

Related Posts

Bobby Kertanegara: Simbol Transformasi Prabowo dari Kerasnya Medan Perang ke Kasih Sayang
Birokrasi

Menimbang Diamnya Prabowo: Ijazah Jokowi dan Dilema Abolisi

May 17, 2025
Dualisme Yang Semakin Menajam di Tubuh PDIP ; Hasto VS Puan
Feature

Ketika PDIP Tersandera Hasto

May 17, 2025
Referendum Hukuman Mati bagi Koruptor, Bandar Narkoba, dan Bandar Judi Online
Feature

Referendum Hukuman Mati bagi Koruptor, Bandar Narkoba, dan Bandar Judi Online

May 17, 2025
Next Post
DPR AS meloloskan undang-undang untuk mendirikan direktorat khusus pada sekretariat negara untuk memerangi Islamofobia secara global (photo The Hill)

DPR AS Loloskan RUU Perangi  Islamofobia Jadi UU

REPUBLIK SEDANG  DICENGKERAM HUKUM BESI OLIGARKI

REPUBLIK SEDANG  DICENGKERAM HUKUM BESI OLIGARKI

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Notifikasi Berita

Subscribe

STAY CONNECTED

ADVERTISEMENT

Reporters' Tweets

Pojok KSP

  • All
  • Pojok KSP
Dualisme Yang Semakin Menajam di Tubuh PDIP ; Hasto VS Puan
Feature

Ketika PDIP Tersandera Hasto

by Karyudi Sutajah Putra
May 17, 2025
0

Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik Konsultan dan Survei Indonesia (KSI) Jakarta - Isu bahwa Hasto Kristiyanto merupakan "anak emas"...

Read more
Cobaan Melanda Indonesia, Ustaz Kurtubi: Pertolongan Allah Itu Dekat!

Cobaan Melanda Indonesia, Ustaz Kurtubi: Pertolongan Allah Itu Dekat!

May 16, 2025
Pengerahan TNI Amankan Kejaksaan Bukan Perintah Presiden, Ini Kata Hendardi

Pengerahan TNI Amankan Kejaksaan Bukan Perintah Presiden, Ini Kata Hendardi

May 16, 2025
Prev Next
ADVERTISEMENT
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Pernyataan WAPRES Gibran Menjadi Bahan Tertawaan Para Ahli Pendidikan.

Pernyataan WAPRES Gibran Menjadi Bahan Tertawaan Para Ahli Pendidikan.

November 16, 2024
Zalimnya Nadiem Makarim

Zalimnya Nadiem Makarim

February 3, 2025
Beranikah Prabowo Melawan Aguan?

Akhirnya Pagar Laut Itu Tak Bertuan

January 29, 2025
Borok Puan dan Pramono Meletup Lagi – Kasus E-KTP

Borok Puan dan Pramono Meletup Lagi – Kasus E-KTP

January 6, 2025
Copot Kapuspenkum Kejagung!

Copot Kapuspenkum Kejagung!

March 13, 2025
Setelah Beberapa Bulan Bungkam, FIFA Akhirnya Keluarkan Laporan Resmi Terkait Rumput JIS

Setelah Beberapa Bulan Bungkam, FIFA Akhirnya Keluarkan Laporan Resmi Terkait Rumput JIS

May 19, 2024
Salim Said: Kita Punya Presiden KKN-nya Terang-terangan

Salim Said: Kita Punya Presiden KKN-nya Terang-terangan

24
Rahasia Istana Itu Dibuka  Zulkifli Hasan

Rahasia Istana Itu Dibuka  Zulkifli Hasan

18
Regime Ini Kehilangan Pengunci Moral (Energi Ketuhanan) – “ Pemimpin itu Tak Berbohong”

Regime Ini Kehilangan Pengunci Moral (Energi Ketuhanan) – “ Pemimpin itu Tak Berbohong”

8
Menguliti : Kekayaan Gibran dan Kaesang

Menguliti : Kekayaan Gibran dan Kaesang

7
Kemana Demonstrasi dan Protes Mahasiswa Atas Kenaikan BBM Bermuara?

Kemana Demonstrasi dan Protes Mahasiswa Atas Kenaikan BBM Bermuara?

4
Kemenag Bantah Isu Kongkalikong Atur 1 Ramadan

Kemenag Bantah Isu Kongkalikong Atur 1 Ramadan

4
Soroti Perizinan Wisata di Puncak Bogor Gubernur Dedi Mulyadi Bertekad akan Evaluasi ulang

Tersinggung Ucapan Dedi Mulyadi, Fraksi PDI-P Walk Out dari Sidang Paripurna, DPRD Jawa Barat

May 17, 2025
Rusia ‘Mendapatkan Hasil Baik dari Pembicaraan Langsung Moskow-Kiev di Istanbul

Rusia ‘Mendapatkan Hasil Baik dari Pembicaraan Langsung Moskow-Kiev di Istanbul

May 17, 2025
Pramono Siap Rangkul Semua Pihak

Gubernur Pramono Anung Hanya Tersenyum Saat Ditanya Ketidakhadirannya Dalam Pertemuan Dengan Megawati

May 17, 2025
SPMB SMA/SMK/SLB Jawa Barat Dibuka, Pendaftaran Bisa Daring atau Langsung ke Sekolah

SPMB SMA/SMK/SLB Jawa Barat Dibuka, Pendaftaran Bisa Daring atau Langsung ke Sekolah

May 17, 2025
Menkes Budi Gunadi: Gaji Rp15 Juta Tanda Orang Lebih Sehat dan Pintar

Menkes Budi Gunadi: Gaji Rp15 Juta Tanda Orang Lebih Sehat dan Pintar

May 17, 2025
Netanyahu Batalkan Kunjungan ke Vatikan Karena Takut Ditangkap ICC

Netanyahu Batalkan Kunjungan ke Vatikan Karena Takut Ditangkap ICC

May 17, 2025

Group Link

ADVERTISEMENT
Fusilat News

To Inform [ Berita-Pendidikan-Hiburan] dan To Warn [ Public Watchdog]. Proximity, Timely, Akurasi dan Needed.

Follow Us

About Us

  • About Us

Recent News

Soroti Perizinan Wisata di Puncak Bogor Gubernur Dedi Mulyadi Bertekad akan Evaluasi ulang

Tersinggung Ucapan Dedi Mulyadi, Fraksi PDI-P Walk Out dari Sidang Paripurna, DPRD Jawa Barat

May 17, 2025
Rusia ‘Mendapatkan Hasil Baik dari Pembicaraan Langsung Moskow-Kiev di Istanbul

Rusia ‘Mendapatkan Hasil Baik dari Pembicaraan Langsung Moskow-Kiev di Istanbul

May 17, 2025

Berantas Kezaliman

Sedeqahkan sedikit Rizki Anda Untuk Memberantas Korupsi, Penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakadilan Yang Tumbuh Subur

BCA No 233 146 5587

© 2021 Fusilat News - Impartial News and Warning

No Result
View All Result
  • Home
  • News
    • Politik
    • Pemilu
    • Criminal
    • Economy
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Sport
    • Jobs
  • Feature
  • World
  • Japan
    • Atarashi Watch On
    • Japan Supesharu
    • Cross Cultural
    • Study
    • Alumni Japan
  • Science & Cultural
  • Consultants
    • Law Consultants
    • Spiritual Consultant
  • Indonesia at Glance
  • Sponsor Content

© 2021 Fusilat News - Impartial News and Warning

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist