Fusilatnews – Meski tak mempunyia hubungan Diplomatik dengan Indonesia pemerintah Israel berencana memberangkatkan warga Palestina yang tinggal di Gaza ke Indonesia.
Media Israel hari ini melaporkan bahwa kelompok pertama yang terdiri dari 100 warga Palestina di Jalur Gaza sedang bersiap-siap untuk melakukan perjalanan ke Indonesia sebagai bagian dari program percontohan untuk mendorong emigrasi sukarela warga Palestina dari Jalur Gaza.
The Times of Israel mengutip Channel 12 News yang mengatakan bahwa program percontohan ini akan dijalankan oleh Mayor Jenderal Ghassan Alian yang mengepalai Kantor Koordinator Kegiatan Pemerintah di Wilayah Otoritas Palestina (COGAT), sebuah badan di bawah Kementerian Pertahanan.
Dia menambahkan bahwa warga Palestina akan dipekerjakan sebagian besar dalam pekerjaan konstruksi.
Israel tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia, negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, sehingga sebuah saluran komunikasi khusus dibuka antara kedua negara untuk mengembangkan program percontohan ini, menurut laporan tersebut. Jika program percontohan ini berhasil, “departemen imigrasi pemerintah” akan mengambil alih tanggung jawab atas program ini, menurut laporan tersebut.
Memimpin proyek
Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, kemungkinan akan menunjuk pensiunan Brigadir Jenderal Ofer Winter, seorang perwira tinggi militer yang kontroversial, namun dihormati oleh komunitas agama Israel, untuk memimpin proyek tersebut.
Sementara para menteri di pemerintahan Benjamin Netanyahu memuji usulan tersebut dan menyerukan untuk menggunakan perang sebagai kesempatan untuk membangun kembali permukiman Israel di Jalur Gaza, Otoritas Palestina (PA) dan negara-negara Arab dengan tegas menolak gagasan tersebut.
Pada bulan Januari, Zaman Israel melaporkan bahwa pemerintah Israel melakukan kontak rahasia dengan Kongo dan negara-negara lain untuk mengusir ribuan penduduk dari Gaza.
Pengumuman mengejutkan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa Washington akan mengambil alih kendali atas Jalur Gaza, setelah memukimkan warga Palestina di tempat lain, telah memicu reaksi keras.
Dalam pernyataan barunya, Trump mengatakan bahwa dia berharap Amerika Serikat memiliki “kepemilikan jangka panjang” atas jalur tersebut.
Rincian rencana Trump
Presiden Amerika Serikat menekankan bahwa negaranya akan menguasai Jalur Gaza, dan juga akan memiliki misi di sana, katanya.
“Kami akan meluncurkan rencana pembangunan ekonomi (di Jalur Gaza) yang bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja dan perumahan dalam jumlah yang tidak terbatas bagi penduduk di daerah tersebut,” katanya, dikutip dari Aljazeera, Rabu (5/2/2025).
“Gagasan untuk menguasai Jalur Gaza telah mendapat dukungan luas dan pujian dari berbagai tingkat kepemimpinan,” katanya, seraya menambahkan bahwa Gaza adalah tempat yang penuh dengan reruntuhan yang berjatuhan dan bahwa warga Gaza dapat direlokasi ke tempat lain untuk hidup dengan tenang.
Dalam sebuah konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Trump meramalkan bahwa Jalur Gaza yang merupakan rumah bagi lebih dari dua juta orang Palestina, akan berubah menjadi “Riviera Timur Tengah” setelah Amerika mengambil alih kendali atas jalur tersebut.
Ketika ditanya siapa yang akan tinggal di sana, Trump mengatakan bahwa Gaza dapat menjadi rumah bagi “orang-orang di dunia” dan memperkirakan bahwa Gaza akan menjadi “Riviera di Timur Tengah” setelah agresi Israel meratakan sebagian besar wilayahnya dengan tanah.
Dikutip dari Aljazeera, Rabu (5/2/2025), beberapa negara menyatakan penolakan mereka terhadap pemindahan warga Palestina dari tanah mereka dan menyerukan realisasi solusi dua negara dan kesempatan bagi warga Palestina untuk hidup di negara mereka sendiri.
Berikut adalah beberapa reaksi internasional yang paling menonjol:
Jerman
Dia menambahkan dalam sebuah pernyataan: “Hal ini juga akan menimbulkan penderitaan dan kebencian baru. “Seharusnya tidak ada solusi yang mengabaikan Palestina.
Inggris
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan bahwa negaranya akan bersama dengan Palestina dalam upaya menuju solusi dua negara, dan menyerukan agar warga Palestina diizinkan untuk kembali ke rumah mereka dan rekonstruksi Gaza.
Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy juga menyerukan masa depan bagi warga Palestina di tanah air mereka, dan menambahkan dalam sebuah konferensi pers saat berkunjung ke Kiev: “Kami selalu jelas dalam keyakinan kami bahwa kita harus melihat dua negara. Kita harus melihat warga Palestina hidup dan berkembang di tanah air mereka di Gaza dan Tepi Barat.”
Prancis
Pemindahan paksa penduduk Gaza “akan mewakili serangan terhadap aspirasi sah Palestina, mendestabilisasi wilayah tersebut, menjadi pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan menjadi hambatan besar bagi solusi dua negara”, kata Kementerian Luar Negeri Prancis.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Prancis Christophe Le Moyne mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa masa depan Gaza tidak boleh berada di bawah kendali negara ketiga, tetapi di bawah kendali negara Palestina di masa depan.
Spanyol
Menteri Luar Negeri Spanyol, José Manuel Alvarez, menolak usulan presiden AS tersebut, dan mengatakan kepada para wartawan: “Saya ingin memperjelas masalah ini, Gaza adalah tanah rakyat Palestina di Gaza dan mereka harus tetap tinggal di sana.”
“Gaza adalah bagian dari negara Palestina di masa depan yang didukung oleh Spanyol dan harus hidup berdampingan untuk memastikan kemakmuran dan keamanan Negara Israel,” tambahnya.
China
China telah menyatakan penentangannya terhadap pemindahan paksa penduduk Gaza dan menegaskan dukungannya terhadap pemerintahan Palestina.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Lin Jian mengatakan dalam sebuah konferensi pers bahwa Beijing berharap semua pihak akan melihat gencatan senjata dan manajemen pasca-konflik di Jalur Gaza sebagai sebuah kesempatan untuk mengembalikan penyelesaian politik masalah Palestina ke jalur yang benar berdasarkan solusi dua negara.
Rusia
Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan bahwa Rusia percaya bahwa penyelesaian di Timur Tengah hanya mungkin dilakukan atas dasar solusi dua negara. “Kami mendengar kata-kata Trump tentang pemukiman kembali penduduk Gaza, tetapi kami melanjutkannya dari fakta bahwa negara-negara Arab tidak menerima ide ini,” katanya.
Skotlandia
Menteri Pertama Skotlandia John Swinney mengkritik rencana Trump. “Setelah berbulan-bulan hukuman kolektif di Gaza dan lebih dari 40.000 orang meninggal, setiap proposal untuk memindahkan warga Palestina dari rumah mereka tidak dapat diterima dan berbahaya,” ujarnya dalam sebuah posting di platform X.
Sweeney menekankan bahwa ia menentang pembersihan etnis dan hanya solusi dua negara yang akan membawa perdamaian abadi.
Brasil
Presiden Brasil Lula da Silva mengatakan bahwa janji Trump untuk menguasai Jalur Gaza “tidak logis”.
“Di mana warga Palestina akan tinggal, ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh manusia,” kata da Silva dalam sebuah wawancara radio. Orang-orang Palestina adalah orang-orang yang harus mengurus Gaza,” kata da Silva dalam sebuah wawancara radio.
Posisi Arab Saudi
Dalam sebuah tanggapan yang jelas terhadap pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump baru-baru ini bahwa Arab Saudi tidak menuntut negara Palestina, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengatakan bahwa posisi Kerajaan Arab Saudi dalam pendirian negara Palestina adalah tegas dan konstan serta tidak tunduk pada negosiasi atau penawaran.
Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Saudi menambahkan bahwa Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman menegaskan posisi ini (pendirian negara Palestina) dengan jelas dan eksplisit selama pidatonya pada 18 September 2024 dan selama KTT Riyadh November lalu.
Dikatakan bahwa putra mahkota menekankan bahwa Arab Saudi tidak akan menghentikan kerja kerasnya untuk mendirikan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, dan bahwa kerajaan tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel tanpa hal ini.
Putra Mahkota mendesak negara-negara yang mencintai perdamaian untuk mengakui Negara Palestina dan menekankan pentingnya memobilisasi masyarakat internasional untuk mendukung hak-hak rakyat Palestina, sebagaimana dinyatakan dalam resolusi Majelis Umum PBB, karena Palestina memenuhi syarat untuk menjadi anggota penuh PBB.
Pernyataan Kementerian Luar Negeri Saudi menekankan penolakan kategoris Kerajaan Saudi terhadap kompromi hak-hak sah rakyat Palestina, baik melalui kebijakan pemukiman Israel, aneksasi wilayah Palestina, atau upaya untuk menggusur rakyat Palestina dari tanah mereka.
Perserikatan Bangsa-Bangsa
Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi Filippo Grandi menyebut rencana Trump untuk mengambil alih Gaza dan merelokasi penduduknya “sangat mengejutkan”.
“Sangat sulit untuk mengomentari masalah yang sangat sensitif ini,” kata Grandi kepada AFP, seraya menambahkan bahwa “ini sangat mengejutkan, tetapi penting untuk mengetahui apa artinya di lapangan.”
Utusan Uni Eropa
Utusan Khusus Eropa untuk Timur Tengah Sven Koopmans mengatakan bahwa hanya ada satu solusi: dua negara Israel dan Palestina yang aman dan berdaulat.
Dia menekankan bahwa keamanan yang sesungguhnya hanya dapat dicapai melalui perdamaian yang sesungguhnya.
Amnesti Internasional
Amnesty International menyebut proposal Presiden AS Donald Trump untuk Jalur Gaza sebagai “tidak masuk akal” dan menekankan bahwa proposal tersebut tidak bermoral dan tidak sah.
Organisasi ini menolak proposal Trump yang tidak manusiawi, perampasan tanah, dan penghinaan terhadap hak masyarakat untuk menentukan nasib sendiri.
Pengumuman mengejutkan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa Washington akan mengambil alih kendali atas Jalur Gaza, setelah memukimkan warga Palestina di tempat lain, telah memicu reaksi keras.
Dalam pernyataan barunya, Trump mengatakan bahwa dia berharap Amerika Serikat memiliki “kepemilikan jangka panjang” atas jalur tersebut.
Sumber: Aljazeera, Aljazeera
