Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengaku akan tetap mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji untuk perbaikan ke depannya. Padahal layanan haji dibawah kementerian yang dipimpin oleh Yaqut semakin buruk dan Yaqut ternyata tak becus ngurus Haji
Jakarta – Fusilatnews – Harga biaya perjalanan haji yang diminta oleh pemerintah semakin membengkak namun Penyelenggaraan ibadah haji 2024 semakin memburuk dari tahun ke tahun
Akibat banyaknya keluhan yang dilontarkan jamaah haji saat berada di Saudi Arabia khususnya berada di Mina menuai banyak kritikan tajam akibat pelayanan yang cenderunbg semakin memburuk
Kritik datang dari Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR yang mengungkapkan kondisi akomodasi jemaah yang memprihatinkan. Tenda jemaah haji Indonesia minim kapasitas hingga layanan toilet yang antre berjam-jam.
Ketua Timwas Haji Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyayangkan tenda sempit membuat ruang gerak jemaah tak lebih dari 1 meter. Kondisi ini mengakibatkan banyak jemaah yang tidak kebagian tempat tidur di dalam tenda. Tak cuma masalah tenda, kondisi toilet jadi keluhan jemaah RI lantaran jemaah bisa antre berjam-jam.
Tidak hanya tahun ini saja layanan jamaah haji memburuk buruknya layanan haji sempat terjadi pada tahun 2023 lalu. Kala itu terjadi persoalan akomodasi dan transportasi jemaah haji selama Armuzna tidak terkelola dengan baik. Hal ini membuat banyak jemaah haji asal Indonesia telantar Muzdalifah hingga kesulitan mendapatkan makanan.
Pengamat haji dari UIN Syarif Hidayatullah Ade Marfuddin menyoroti fasilitas layanan haji yang disediakan oleh pemerintah tak sebanding dengan biaya besar yang sudah dikeluarkan jemaah
“Dan ini tamu Allah yang dibawa. Dan mereka berbayar semua. Jasa ini kan pelayanan. Akan sangat naif, uang besar tapi pelayanan masih kurang diperhatikan dan masih carut-marut,” kata Ade kepada Kamis (20/6/2024).
Menurut Ade belum ada manajemen pelayanan haji yang ditata secara komprehensif oleh pemerintah selama ini. Akibatnya, penyelenggaraan haji tiap tahun pasti ada kekurangan yang berulang ulang di sana sini.
Kasus tahun lalu terdapat jemaah telantar di Muzdalifah hingga kesulitan mendapatkan makanan. Kemudian tahun ini mencuat persoalan fasilitas tenda jemaah di Mina yang minim kapasitas.
Ketiadaan standar layanan haji minimal kepada para Jamaah baik di Mekah, Mina maupun Arafah dan Mudzalifah membuat layanan haji jauh dari standar yang memuaskan para jamaah jamaah haji
“Selalu tiap tahun muncul di lubang ini bolong, lubang di sana ditutup, lubang sini ditutup, muncul lagi lubang lain. Ini kan dari sisi manajemen itu berarti tidak ada penyelesaian secara komprehensif. Belum tersistem dengan baik,” tambahnya.
Khusus persoalan Mina, perlunya bangunan bertingkat untuk tempat berdiam bagi para jemaah haji. Sebab, ia menyadari wilayah Mina sangat terbatas bagi jemaah.
Ia juga mengeluhkan pemerintah tak lagi menggunakan Mina Jadid seperti prosesi haji tahun-tahun sebelumnya. Menurut Ade, keputusan pemerintah tak lagi menggunakan Mina Jadid membuat membuat para jemaah mengalami penumpukan.
Sebelumnya, Kemenag memutuskan jemaah haji Indonesia tak lagi ditempatkan di Mina Jadid, melainkan di wilayah Muaishim. Kemenag beralasan lokasi ini diambil agar tidak terlalu jauh dengan Jamarat.
Kemenag juga mengatakan ada perbedaan pendapat Mina Jadid tidak sah untuk melakukan wukuf karena berbatasan dengan Muzdalifah.
“Nah ini apakah upaya maksimal atau tidak? Menurut saya tak maksimal. Karena membuang Mina Jadid, jemaah dibuang ke Mina lama, ini Mina lama jadi penumpukan. Ini antisipasi keliru dalam sebuah manajemen,” kata dia.
Ade lantas meminta Pemerintah menyisir tiap persoalan di Armuzna sehingga dapat membuat manajemen haji yang permanen. Ia juga berharap pemerintah Indonesia berdialog dengan otoritas Arab Saudi secara komprehensif untuk peningkatan layanan jemaah.
“Sehingga tak tiap tahun kita berkutat pada persoalan layanan seperti ini. Ini juga enggak bisa di selesaikan sepihak. Maka Indonesia harus duduk bareng. Bangun G to G dan B to B harus komprehensif. Duduk bareng, kita jangan serakah tambah kuota tapi sementara layanannya tak diperhatikan. Ini kan yang jadi sorotan Timwas DPR,” kata dia.
Anggota Komisi VIII DPR Luluk Nur Hamidah menilai pemerintah seperti tak serius menyelenggarakan ibadah haji lantaran kerap ditemukan banyak kekurangan.dalam hal layanan
“Ya persis seperti itu enggak serius dan tidak totalitas urus haji. Kalau mau ada perubahan agar tidak terus menerus terulang, ya harus perubahan menyeluruh, progresif dan revolusioner. Semua aspek yang terkait dengan ekosistem haji harus dibenahi,” kata Luluk , Kamis (20/6/2024).
Luluk mengkritik manajemen dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah selama pelaksanaan haji tidak memadai terutama bagi jamaah lanjut usia.
Baginya, slogan ‘Haji Ramah Lansia’ yang kerap didengungkan Kemenag ternyata sekadar slogan tanpa ada implementasi konkret.
“Mereka [lansia] tidak punya tempat di pemondokannya ketika di Mina atau di Arafah, harus berada di lorong dalam kondisi panas, serta fasilitas toilet yang sangat tidak memadai,” kata dia.
Ia menilai kekurangan dalam pelaksanaan haji 2024 menunjukkan pemerintah seperti tidak belajar dari pelaksanaan sebelumnya lantaran kekurangan yang terus berulang.
Padahal, ia mengatakan adanya tambahan kuota haji seharusnya pemerintah dapat meningkatkan fasilitas layanan agar jamaah dapat dilayani dengan baik.
“Artinya harus ada manajemen yang diubah karena adanya tambahan kuota berarti fasilitas akomodasi dan space juga harus ditambah untuk bisa memenuhi layanan kepada jamaah,” katanya.
Luluk juga menyinggung ada dugaan praktek rente yang sudah berjalan terlalu lama dalam penyelenggaraan ibadah haji. Baginya, dugaan praktek ini menguntungkan sebagian kecil orang harus diakhiri.
Guna keluar dari persoalan tersebut, ia meminta ada transparansi seluruh proses penyelenggaraan haji.
“Karena sudah terlalu mapan para pihak yang selama ini berbisnis haji. Sehingga mengabaikan esensi yaitu memanusiakan jamaah haji sekaligus mengambil manfaat dan berkah dari haji untuk membangun bangsa,” kata Luluk.
“Kasihan jamaah haji kita. Mereka hanya disuruh sabar dan sabar. Padahal mereka sedang dizalimi,” tambahnya.
Luluk menegaskan urusan haji ada uang jemaah yang berputar hingga triliunan rupiah. Baginya, perbaikan pelayanan mutlak menjadi kewajiban pemerintah dan menjadi hak dasar bagi para jamaah haji.
“Mitigasi pencegahan korupsi haji itu yang harus dilakukan. Semoga Pansus bisa menjadi langkah awal pembenahan secara total,” kata politikus PKB ini.
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengaku akan tetap mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji untuk perbaikan ke depannya. Padahal layanan haji dibawah kementerian yang dipimpin oleh Yaqut semakin buruk dan Yaqut ternyata tak becus ngurus Haji
“Jadi begini, semua kita akan evaluasi, tidak ada yang tidak kita evaluasi demi perbaikan layanan jemaah , itu poinnya,” ujar Yaqut membela diri dalam keterangannya di laman resmi Kemenag.
Ia mengatakan evaluasi juga dilakukan secara kontinyu di lapangan. Yaqut mencontohkan ada kasus aduan soal jemaah dari embarkasi KNO yang tidak mendapatkan tenda. Sehingga petugas langsung mencarikan tenda untuk jemaah tersebut.
“Kita langsung eksekusi. Kita mintakan pada mashariq untuk tenda mereka kita pakai. Ini kan evaluasi-evaluasi yang sifatnya responsif, tetapi ke depan supaya layanan jemaah lebih baik tentu butuh evaluasi yang lebih komprehensif,” imbuhnya
