Menyebut keadaan bangsa hari ini sebagai Indonesia Gelap bukanlah pelecehan, melainkan cermin kejujuran. Gelap adalah metafora dari lemahnya penegakan hukum, rapuhnya keadilan, dan buramnya arah demokrasi kita. Kata ini lahir dari realitas sehari-hari yang disaksikan rakyat, bukan dari ilusi atau propaganda.
Kasus paling sederhana adalah perkara dugaan ijazah palsu. Sesuatu yang seharusnya bisa selesai hanya dengan memperlihatkan ijazah asli di depan publik, justru dibiarkan berlarut-larut. Bukankah ini menandakan betapa hukum kerap mandul ketika berhadapan dengan kepentingan politik?
Lebih jauh, puncak gelap itu tampak dalam pelanggaran konstitusi yang melegalkan pencalonan Gibran. Putusan Mahkamah Konstitusi yang penuh konflik kepentingan adalah artefak kelam yang mencoreng sejarah republik. Inkrah bukan berarti adil, dan hukum yang dipelintir hanya melahirkan preseden buruk bagi masa depan demokrasi.
Di bidang sosial-ekonomi, rakyat menanggung beban yang semakin berat. Menurut standar PBB, angka kemiskinan Indonesia masih tinggi, bahkan semakin memperlebar jurang dengan gaya hidup hedon para pejabatnya. Sementara sebagian rakyat sulit membeli beras, para elit sibuk mengumbar pesta dan kemewahan.
Pelanggaran hukum lain pun tampak dari intervensi aparat militer dalam ranah sipil. Nama-nama seperti Letkol Tedy dan Kabulog menjadi bukti nyata. Reformasi yang dahulu berjuang memisahkan militer dari politik, kini diabaikan dengan enteng.
Kejanggalan lain hadir dalam praktik pengangkatan para buzzer politik menjadi komisaris BUMN. Jabatan publik strategis dijadikan hadiah politik, bukan berdasarkan kompetensi. BUMN yang seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi justru berubah menjadi ladang bancakan.
Dari sisi ekonomi, kinerja buruk tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Utang baru tahun 2026 sudah direncanakan, seolah menjadi tradisi rutin tanpa solusi struktural. Utang yang terus menggunung hanyalah bom waktu yang diwariskan kepada generasi mendatang.
Kerusakan lingkungan pun tak kalah parah. Alih fungsi lahan, baik darat maupun laut, dari milik rakyat dan negara ke tangan swasta semakin masif. Hutan digunduli atas nama investasi, pesisir dirampas demi proyek properti dan tambang. Rakyat kehilangan tanahnya, negara kehilangan kedaulatannya, sementara korporasi asing dan kroni politik semakin berkuasa.
Dan last but not least, korupsi. Fenomena ini semakin masif, sistemik, dan terang-terangan. Penangkapan pejabat bukan lagi hal mengejutkan, tetapi seolah rutinitas bulanan. Ironisnya, lembaga penegak hukum yang seharusnya berperang melawan korupsi justru digerogoti integritasnya.
Kejanggalan lain pun masih banyak:
- Pendidikan yang makin mahal dan komersial, menjauh dari amanat konstitusi.
- Kesehatan yang dikuasai logika pasar, di mana BPJS sering gagal memberi pelayanan memadai.
- Media arus utama yang kehilangan independensi karena tekanan pemilik modal dan politik.
- Partai politik yang lebih sibuk menjadi kendaraan kekuasaan keluarga daripada memperjuangkan aspirasi rakyat.
Maka, jangan pernah melecehkan diksi Indonesia Gelap. Karena gelap bukan sekadar kata, melainkan refleksi kenyataan. Dan selama bangsa ini dibiarkan berjalan dalam kegelapan, suara rakyat hanya akan tenggelam dalam pekik buzzer, deru mesin oligarki, dan pesta pora para penguasa.
