JANGAN SALAHKAN HUJAN! INILAH BIANG KELADI MELAMBUNGNYA HARGA BERAS

Oleh: Entang Sastraatmadja

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Badan Pangan Nasional, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengakui harga beras saat ini naik. Alasannya, menurut Zulhas, sederhana: masa panen pertama telah berakhir dan petani memasuki masa tanam kedua. Akibatnya, pasokan berkurang.

Sebagai respons, pemerintah menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 1,3 juta ton untuk periode Juli–Desember 2025. Beras SPHP dijual dalam kemasan 5 kilogram seharga Rp 62.500 (Rp 12.500/kg), tersedia di pasar tradisional hingga Koperasi Desa Merah Putih.

Namun, benarkah ini semata soal siklus panen? Bukankah para pengamat dan praktisi sudah lama mengingatkan potensi lonjakan harga pasca-panen raya? Saya pun sudah berulang kali menyerukan pentingnya deteksi dini dan pola antisipatif. Sayangnya, berbagai aspirasi dan peringatan tersebut seperti masuk telinga kiri keluar telinga kanan para pengambil kebijakan.

Yang terjadi malah sebaliknya. Pemerintah seperti terjebak dalam pola “pemadam kebakaran”—baru bergerak ketika harga sudah naik, rakyat sudah resah, dan stabilitas pangan sudah goyah.

Padahal secara narasi, pemerintah kerap membanggakan surplus produksi dan cadangan beras yang “kokoh”. Tapi di lapangan, harga justru melonjak signifikan. Publik pun bertanya-tanya: ada apa dengan tata kelola perberasan nasional?

Bukan Anomali, Tapi Gagal Kelola!

Kenaikan harga beras ini bukan sekadar fenomena musiman, melainkan bukti nyata lemahnya kendali pemerintah atas pasar. Data menunjukkan negara hanya menguasai sekitar 5% pasar beras. Artinya, 95% sisanya dikuasai segelintir pemain swasta—yang tentu saja lebih mementingkan profit dibanding stabilitas harga.

Tiga biang keladi utama:

1. Kurangnya kontrol pemerintah. Negara nyaris tak punya taring dalam menentukan arah harga dan distribusi beras.
2. Dominasi kartel swasta. Segelintir pemain bisa mengatur pasokan dan harga sesuka hati.
3. Lemahnya peran BUMN pangan. Bulog dan Bapanas belum berfungsi optimal menjaga ketahanan dan keterjangkauan pangan.

Tujuh Solusi Cerdas Atasi Melonjaknya Harga Beras

Agar harga beras kembali stabil dan rakyat tidak terus menjadi korban pasar liar, pemerintah harus mengambil langkah konkret. Berikut tujuh solusi strategis:

1. Tingkatkan produktivitas pertanian. Dukungan teknologi, benih unggul, dan pendampingan petani harus ditingkatkan.
2. Diversifikasi pangan. Promosi pangan alternatif seperti jagung, umbi-umbian, dan kedelai untuk mengurangi ketergantungan pada beras.
3. Subsidi yang tepat sasaran. Bantuan pupuk, benih, dan subsidi harga harus diarahkan ke petani kecil dan masyarakat bawah.
4. Transparansi pasar. Data harga dan stok harus dibuka secara reguler agar spekulasi bisa ditekan.
5. Perkuat koperasi desa. Program Koperasi Merah Putih ala Prabowo bisa jadi solusi permanen mengurangi rantai pasok yang panjang dan mahal.
6. Gerakan pangan murah. SPHP harus disertai distribusi yang merata dan mudah diakses.
7. Pengawasan dan penindakan. Tegas terhadap mafia beras dan pelanggar HET.

Krisis harga beras tak boleh dianggap biasa. Ini bukan sekadar soal musim tanam, tapi soal political will untuk mengendalikan pangan demi rakyat. Pemerintah harus segera menjawab: mau tetap jadi penonton pasar, atau jadi pelindung rakyat?

Penulis adalah Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat.