Fusilatnews – Dalam dunia politik, kepercayaan adalah mata uang yang paling berharga. Sekali ia runtuh, bahkan kebenaran pun kehilangan daya tawarnya. Inilah yang kini menimpa Presiden Joko Widodo, seorang tokoh yang pernah dielu-elukan sebagai pemimpin rakyat, namun kini justru terjerat oleh stigma yang tak kalah kuat: sebagai pendusta.
Stigma ini bukan muncul dari ruang kosong. Ia lahir dari rentetan inkonsistensi antara ucapan dan tindakan. Janji untuk tidak bagi-bagi kursi kabinet, nyatanya dilanggar. Komitmen untuk netral dalam pemilu, justru dibantah oleh berbagai manuver politik anak dan menantunya. Ketika perilaku seorang pemimpin tak lagi sejalan dengan nilai-nilai kejujuran, maka tak heran jika rakyat tak punya alasan untuk percaya—bahkan ketika sang pemimpin menyampaikan sesuatu yang benar.
Hal ini terlihat jelas dalam isu ijazah Jokowi. Di media sosial, ramai diperbincangkan bahwa Jokowi pernah menyatakan ijazahnya – dari SD hingga S1 – telah disita oleh pihak kepolisian. Sebuah klaim yang jika benar, seharusnya menjadi bukti kuat bahwa tuduhan ijazah palsu adalah fitnah yang keterlaluan. Namun, alih-alih menimbulkan simpati, pernyataan itu justru memicu gelombang ketidakpercayaan baru.
Salah satu buktinya dapat dilihat dari polling yang dibuat oleh seseorang pada akun X. Dalam polling tersebut, masyarakat diminta menjawab apakah mereka percaya dengan klaim penyitaan ijazah oleh Polisi. Hasilnya mencengangkan:
- Percaya: 0.8%
- Tidak percaya: 99.2%
- Jumlah pemilih: 246 suara
- Sisa waktu: 16 jam
Angka ini bukan sekadar statistik di media sosial. Ia adalah simbol dari kerusakan kredibilitas. Ia menunjukkan bahwa publik, atau setidaknya sebagian besar warganet, telah kehilangan kepercayaan secara menyeluruh. Bahkan jika Jokowi mengatakan kebenaran—bahwa ijazahnya benar-benar disita—rakyat tetap tidak percaya. Bukan karena kurang bukti, tapi karena nama dan reputasi telah dikunci oleh masa lalu.
Inilah tragedi dari kekuasaan yang dijalankan bukan melalui teladan, melainkan dengan simbol-simbol kekuasaan yang bertolak belakang dengan kejujuran. Sekali masyarakat merasa dikhianati, maka tak ada klarifikasi yang akan menyelamatkan. Ketika rakyat lebih percaya pada prasangka daripada pernyataan resmi, maka berarti krisis telah mencapai jantung pemerintahan.
Stigma sebagai pendusta bukan hanya melekat, tapi telah menjadi identitas baru di mata sebagian rakyat. Dan ketika seorang pemimpin kehilangan kepercayaan, maka setiap kata yang keluar darinya akan dianggap sebagai bagian dari kebohongan yang lebih besar.
Inilah pelajaran paling pahit dari era Jokowi: bahwa kepercayaan tidak bisa dibangun dengan simbol-simbol kekuasaan, dan kebenaran tidak akan dipercaya dari sosok yang terlalu sering dianggap berbohong.
