Fusilatnews – Kita ini bangsa besar, tapi sering kali bertingkah kecil. Rakyat dengan murah hati membayar mahal gaji, tunjangan, dan segala fasilitas pejabat—dari mobil mewah, rumah dinas, hingga perjalanan luar negeri. Ironisnya, kita justru terlalu murah hati pula dalam menurunkan standar siapa saja yang boleh duduk sebagai pejabat negara. Seakan-akan kursi kekuasaan itu bukanlah amanah rakyat, melainkan kursi arisan keluarga.
Mari bicara soal ijazah. Presiden Jokowi pernah menjadi bahan polemik panjang gara-gara keaslian ijazahnya dipertanyakan. Sebuah drama yang entah kenapa selalu gagal dijawab dengan transparan dan tuntas. Bukankah lebih sederhana jika sejak awal semua dibuka terang benderang? Tapi justru karena tidak pernah dijelaskan dengan gamblang, publik wajar curiga. Kalau ijazah saja kabur, bagaimana rakyat bisa yakin dengan integritas seorang pemimpin?
Lalu datanglah episode berikutnya: Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Jokowi, yang tiba-tiba meloncat ke panggung nasional lewat jalan pintas. Usia masih mentah, pengalaman pun seadanya, tetapi “pintu ajaib” Mahkamah Konstitusi dibuka lebar-lebar. Kebetulan yang membuka pintu itu adalah pamannya sendiri—sebuah kebetulan yang terlalu sempurna untuk disebut kebetulan. Pertanyaannya: apakah negeri ini sedang melatih kader bangsa, atau sedang melestarikan dinasti?
Pejabat negara bukan artis yang cukup bermodal wajah manis dan jargon sederhana. Ia harus punya kapasitas, pengalaman, dan kualitas intelektual yang teruji. Negeri ini terlalu mahal ongkosnya jika diserahkan kepada mereka yang sekadar bermodalkan ketenaran, koneksi darah, atau—maaf—ijazah yang meragukan.
Lebih ironis lagi, ketika rakyat menuntut kualitas, sering muncul pembelaan klise: “Yang penting dekat dengan rakyat, yang penting sederhana.” Padahal kesederhanaan itu hanya mitos pencitraan. Apa gunanya sederhana dalam gaya hidup, jika kebijakan yang lahir justru memiskinkan rakyat? Apa gunanya merakyat dalam bahasa, jika keputusan yang diambil hanya menguntungkan kroni?
Rakyat harus berani menuntut lebih. Bukan hanya gaji besar yang kita bayar, tetapi juga masa depan bangsa yang kita pertaruhkan. Maka syarat pejabat negara harus diperketat: ijazah asli dan jelas, rekam jejak bersih, kapasitas mumpuni, dan integritas tanpa cela. Jangan lagi kita biarkan kursi kekuasaan diisi oleh mereka yang menjadikan politik sebagai bisnis keluarga.
Akhirnya, rakyatlah yang harus belajar galak. Jangan segan-segan menolak calon pejabat yang tidak layak. Karena jika standar terus diturunkan, kita akan terus dipimpin oleh mereka yang hanya pandai berjanji, tapi gagap bekerja. Dan pada saat itu, yang ditertawakan sejarah bukan pejabatnya, melainkan rakyat yang terlalu sabar dikhianati.
