Munculnya rencana pembentukan koalisi besar. Koalisi terdiri dari partai politik yang saat ini berada dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Oleh beberapa kalangan dianggap mengancam posisi Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan
Jakarta-Fusilatnews.-“Kan selalu begini, sesudah selesai prosesnya baru diumumkan. Jadi biarkan itu berproses dulu,” jawab Anies apakah terancam dengan wacana koalisi besar, Jumat (5/5).
Anies menegaskan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari kekuasaan yang hilang atau berpindah tangan. Menurutnya kekuasaan akan tetap ada, sebab kekuasaan sesungguhnya ada di tangan rakyat.
“Sudah saya sampaikan sejak awal, sejak awal bahwa ketika menyangkut pada perubahan itu ada unsur change dan continuity tidak mungkin hanya saja continuity saja dan tidak mungkin hanya change saja,” ujar Anies.
Kekuasaan yang tetap ada di tangan rakyat. Sebab, jika berbicara mengenai pilpres dan kontestasi pergantian kepemimpinan tidak sedang berbicara tentang hilang atau berpindahnya kekuasaan.
“Kekuasaan tidak pernah pindah. Kekuasaan itu adanya di rakyat, yang berpindah dan berganti itu kewenangan dalam menjalankan kekuasaan,” kata bakal calon presiden Anies Baswedan
Anies menghormati komunikasi politik yang dilakukan Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Salah satunya adalah pembahasan sosok calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampinginya di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
“Jadi biarkan tim kecil ini membahas mengenai kriteria, membahas tentang nama-nama. Alhamdulillah mereka sudah sampai kepada kerucut berwujud lima, biarkan proses ini jalan terus,” ujar Anies.
Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohamad Sohibul Iman menegaskan, Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Anies Rasyid Baswedan sebagai bakal capres tidak terganggu. Meskipun terdapat berbagai banyak kunjungan dari partai politik yang notabenenya dari koalisi pemerintahan Presiden Jokowi., Partai Demokrat telah dikunjungi oleh Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Bahkan, Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar terang-terangan bahwa dirinya mengajak Partai Demokrat bergabung dalam koalisi besar.
“Saya sampaikan bahwa semua pertemuan-pertemuan itu tidak mengganggu soliditas kami. Kenapa bisa demikian? atau mungkin tadi pakai bahasa yang disampaikan oleh itu bahwa kita semuanya masih kuat imannya,” ujar Sohibul di Kantor Sekretariat Perubahan, Jakarta, Jumat (5/5i).
Di samping itu, komunikasi tersebut juga merupakan bagian dari upaya memperkuat Koalisi Perubahan. Namun sekali lagi disampaikannya, komunikasi antara pihak yang berseberangan adalah bagian dari kedewasaan politik.
“Saya kira ini yang harus menjadi catatan dan mudah-mudahan masyarakat, publik, juga bisa memahami ini secara dewasa, ya. Tidak emosional yang melihat pertemuan-pertemuan seperti itu,” ujar Sohibul.
Ketua DPP Partai Nasdem, Sugeng Suparwoto ikut hadir dalam makan siang bersama antara Surya Paloh dan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di Wisma Nusantara, Jakarta. Dalam pertemuan itu, Luhut disebutnya menghormati keputusan politik dari Surya Paloh.
Salah satunya adalah menghormati Partai Nasdem yang mengusung Anies Rasyid Baswedan sebagai bakal capres. Bahkan, berkoalisi dengan dua partai politik dari luar pemerintahan Presiden Jokowi.
“Memang tadi juga dipertegas bahwa kita akan tetap mensukseskan Pak Jokowi sampai tahun 2024, itu pasti itu. Jadi itu bukan hal, meskipun ada godaan, godaan itu bisa saja berupa tekanan dan sebagainya, jadi kita tetap dengan moral politik yang baik,” ujar Sugeng di Kantor Sekretariat Perubahan, Jakarta, Jumat (5/5/2023).
Ia menjelaskan, Luhut paham jika partai politik memiliki hak konstitusionalnya. Dalam hal ini adalah Partai Nasdem yang mendeklarasikan Anies sebagai bakal capres dan tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan.
“Kalau Nasdem jelas sampai Pak Surya yang menyebut, kami sudah form dan sebagainya sebagai partai politik yang berkeputusan. Tidak semata-mata untuk kepentingan elektoral baik itu partai maupun dalam konteks hal ini adalah capres, tetapi lebih pada pilihan-pilihan moral etik yang memang harus dilakukan sebagai partai politik,” ujar Sugeng.
“Karena dulu kita yang mengusung kepemimpinan Pak Jokowi-Ma’ruf Amin. Saya kira tadi clear dan itu ditegaskan sekali lagi di hadapan Pak Luhut,” sambung Ketua Komisi VII DPR itu.
