“KTP ada tertulis petani di KTP-nya bisa ambil pupuk. Tidak ada (syarat lain). Jangan dipersulit kalau dia minta pupuk berarti dia mau tanam. Kalau dia mau berproduksi, Indonesia bisa swasembada, berdaulat bahkan ekspor,” ucapnya
Jakarta – Fusilatnews Mendengar banyak petani mengeluh kesulitan mendapatkan pupuk, subsidi, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman seperti biasanya Menteri Pertanian menegaskan pupuk subsidi tidak langka menjelang masa tanam awal 2024 ini.
Selanjutnya Mentan Amran langsung merevisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022, agar akses petani terhadap pupuk bersubsidi menjadi lebih mudah, yaitu cukup dengan menunjukkan KTP, tak perlu kartu tani untuk menebus pupuk bersubsidi.
“Kami sudah buka semua, Permentan (Peraturan Menteri Pertanian) kami ubah dan sudah bisa terima pupuk dengan KTP. Yang jelas pertama kami dilantik menteri langsung bisa terima pupuk subsidi dengan KTP,” katanya dikutip Antara, Kamis (15/12).
“KTP ada tertulis petani di KTP-nya bisa ambil pupuk. Tidak ada (syarat lain). Jangan dipersulit kalau dia minta pupuk berarti dia mau tanam. Kalau dia mau berproduksi, Indonesia bisa swasembada, berdaulat bahkan ekspor,” ucapnya.
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Ali Jamil menuturkan alokasi pupuk bersubsidi tiap-tiap daerah dan dipastikan sudah sesuai dengan usulan yang masuk dalam e-alokasi.
“Petani yang akan menebus pupuk bersubsidi datang ke kios resmi penjual pupuk bersubsidi dengan membawa Kartu Tani atau KTP. Namun yang perlu dipastikan adalah petani yang berhak menebus pupuk bersubsidi adalah petani yang terdaftar sebagai penerima subsidi sesuai ketentuan,” ungkap Ali
.Petani penerima pupuk bersubsidi dapat menebus pupuk bersubsidi pada kios-kios resmi yang telah ditentukan dan dapat melihat alokasinya melalui cek pupukbersubsidi.pertanian.go.id.
Masalah kelangkaan pupuk subsidi sempat disinggung calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo.
Ia mendengar keluhan petani pupuk bersubsidi langka saat dalam bertemu dengan buruh tani dan nelayan di Taman Marakas, Bekasi, Jawa Barat, Kamis.
Ganjar mengatakan kelangkaan tidak hanya terjadi di Pulau Jawa, namun juga terjadi di wilayah lainnya seperti Nusa Tenggara Timur, Papua, Sulawesi, sampai Kalimantan.
“Semuanya sulit dan kami bukan tidak bertanya, kami bertanya kepada kawan-kawan saya di DPR. Subsidinya kemarin dikurangi untuk beberapa jenis, dengan kebutuhan tinggi, pasti sulit,” ujarnya.
