Oleh: Damai Hari Lubis — Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)
Oleh: Damai Hari Lubis — Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)Bobby Nasution, Gubernur Sumatera Utara sekaligus menantu Presiden Jokowi, kembali menjadi sorotan tajam. Ia pernah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah foto dirinya bersama keluarga menaiki jet pribadi beredar luas di publik. KPK melalui juru bicaranya saat itu, Tessa Mahardhika, membenarkan adanya laporan terkait dugaan gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi tersebut. Sayangnya, proses hukum terhadap Bobby tampak stagnan, berbeda nasibnya dengan Hasto Kristiyanto yang ditahan atas dugaan gratifikasi, bahkan perkaranya telah disidangkan di pengadilan.
Kini, badai hukum lain tampaknya akan kembali menerpa Bobby. KPK tengah mempertimbangkan pemanggilan terhadap dirinya dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan nasional di Gunung Tua, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Mantan orang kepercayaan Bobby yang berinisial TOP — eks Kepala Dinas Pekerjaan Umum saat Bobby menjabat Wali Kota Medan — telah ditahan bersama empat orang lainnya oleh KPK.
Jika benar Bobby dipanggil dan kemudian ditahan, maka ini akan menjadi titik balik dalam peta kekuasaan politik nasional. Jokowi sebagai sosok sentral politik Indonesia selama satu dekade akan terlihat semakin rapuh. Runtuhnya Bobby akan menjadi awal dari efek domino: posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden bisa terguncang — terlebih sejak awal dia sudah dicap oleh banyak kalangan sebagai “anak haram konstitusi” pasca Pilpres 2024.
Bukan hanya Gibran. Kaesang Pangarep, Kahiyang Ayu, bahkan Iriana Jokowi pun bisa terseret. Kaesang dan Kahiyang dapat dijerat oleh penegak hukum jika keberanian aparat bangkit pasca lengsernya pengaruh Jokowi. Bahkan Iriana pun berpotensi diproses hukum karena dugaan penggunaan identitas palsu berupa gelar akademik S.E dan M.M.
Lalu, bagaimana dengan Jokowi sendiri?
Jokowi terancam bangkitnya kembali laporan kasus dugaan ijazah palsu yang pernah dilaporkan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) ke Mabes Polri pada 9 Desember 2024. Jika penyidik Bareskrim benar-benar membuka kembali penyelidikan yang sempat dihentikan, maka titik terang bisa segera terungkap. Bukti-bukti yang ada cukup mencengangkan: foto pada ijazah S-1 Fakultas Kehutanan UGM yang diduga bukan foto Jokowi, serta nama dekan yang tertera dalam skripsinya — “Dr. Achmad Soemitro” — padahal seharusnya adalah Dr. Achmad Sumitro. Sebuah perbedaan yang fatal untuk institusi sebesar UGM.
Dengan dukungan analisis forensik digital dan penguatan dari ahli tata kelola dokumen pendidikan, penyidik memiliki peluang besar untuk menjadikan temuan ini sebagai “awal permulaan yang cukup” untuk menetapkan Jokowi sebagai tersangka, dan bahkan menerbitkan surat perintah penahanan.
Jika skenario ini terjadi, maka publik yang selama ini kecewa dan geram terhadap kebohongan demi kebohongan Jokowi, akan menyambutnya dengan euforia. Namun, kondisi ini akan menjadi beban berat bagi Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto. Prabowo harus menghadapi “ledakan” kekecewaan rakyat terhadap lebih dari 100 kebohongan Jokowi, dan dampak kerusakan yang ditimbulkannya di berbagai sektor kehidupan: ekonomi, hukum, pendidikan, dan moralitas publik.
Kerusakan sistemik ini tak muncul tiba-tiba. Semuanya bermula dari satu titik: ijazah palsu — jika benar dugaan itu terbukti — yang menjadi pondasi kebohongan massal, yang dilanggengkan oleh aktor-aktor besar: oknum di KPU Surakarta, KPU DKI Jakarta, dan KPU RI, serta para tim sukses Jokowi dari Pilkada hingga Pilpres 2019.
Kini, bangsa ini tengah menyongsong momen historis: apakah hukum akan bersinar terang, atau tetap terbenam dalam gelapnya kekuasaan?
Quo vadis bangsa ini? Hanya waktu dan keberanian penegak hukum yang akan menjawabnya.
