JAKARTA-Fusilatnews – Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, menyatakan keprihatinannya atas temuan alat kontrasepsi bekas di sejumlah taman kota di Jakarta. Ia menyebut, kondisi ini mencerminkan lemahnya pengawasan di ruang terbuka hijau (RTH), terutama yang beroperasi selama 24 jam.
“Beberapa taman ditemukan alat kontrasepsi berserakan. Ini bukan lagi isu, ini fakta lapangan,” ujar Khoirudin dalam keterangan tertulis yang diterima media, Minggu, 29 Juni 2025.
Khoirudin menegaskan bahwa kejadian tersebut menjadi sinyal peringatan serius bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera meningkatkan pengawasan dan keamanan di area publik. Ia menilai keberadaan kamera pengawas atau CCTV saat ini belum cukup efektif untuk mencegah tindakan asusila ataupun praktik ilegal di taman kota.
“Orang yang berniat melakukan hal negatif masih bisa menghindari CCTV. Maka perlu ada petugas yang berjaga selama 24 jam, terutama di taman-taman yang buka sepanjang hari,” katanya.
Saat ini, terdapat lima taman yang diresmikan Pemprov DKI untuk beroperasi 24 jam, yaitu Taman Menteng, Taman Ayodya, Taman Langsat, Taman Literasi Martha Tiahahu, dan Taman Lapangan Banteng. Taman-taman ini diharapkan menjadi ruang publik yang aman, sehat, dan produktif bagi warga, namun laporan aktivitas tidak senonoh di beberapa lokasi membuat tujuan tersebut dipertanyakan.
Temuan di RTH Tubagus Angke Jadi Sorotan
Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah temuan alat kontrasepsi dan aktivitas prostitusi liar di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jalan Tubagus Angke, Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Pada Maret 2025 lalu, razia yang digelar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Barat berhasil mengamankan sejumlah pekerja seks komersial (PSK) yang tengah menunggu pelanggan di area tersebut.
Kepala Satpol PP Jakarta Barat, Agus Irwanto, mengungkapkan bahwa lokasi tersebut memang kerap dijadikan tempat praktik prostitusi. “Lampu penerangan di sepanjang RTH sengaja dipecahkan oleh pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kegelapan untuk melakukan kegiatan negatif,” ujarnya, seperti dikutip dari kantor berita Antara.
Setelah kejadian itu, Pemkot Jakarta Barat bersama Suku Dinas Bina Marga dan Dinas Lingkungan Hidup melakukan evaluasi terhadap sistem pencahayaan dan pengawasan di area RTH. Salah satu usulan yang disampaikan adalah pemasangan pelindung pada lampu taman agar tidak mudah dirusak, serta peningkatan frekuensi patroli malam oleh aparat keamanan.
DPRD Desak Langkah Nyata Pemprov DKI
Menanggapi situasi ini, Khoirudin meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tidak sekadar mengandalkan teknologi, tetapi menyiapkan sumber daya manusia yang dapat hadir secara langsung di lapangan.
“Ini bukan hanya soal menjaga taman, tapi menjaga moral dan citra Jakarta sebagai kota modern dan beradab,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa taman bukan hanya ruang estetika kota, tetapi juga cerminan kehidupan sosial masyarakat urban.
DPRD DKI juga berencana memanggil sejumlah dinas terkait untuk membahas langkah-langkah konkret dalam pengamanan taman, termasuk Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Dinas Perhubungan, dan Dinas Sosial.
Warga Diharapkan Ikut Mengawasi
Selain desakan terhadap pemerintah, Khoirudin juga mengimbau partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban di ruang publik. “Kami harap warga bisa aktif melapor jika melihat tindakan yang mencurigakan atau tidak pantas di taman. Keamanan kota adalah tanggung jawab bersama,” kata dia.
Dengan meningkatnya perhatian terhadap keamanan taman, diharapkan Jakarta dapat kembali menghadirkan ruang hijau yang aman, ramah keluarga, dan terbebas dari praktik-praktik yang mencederai fungsi sosial ruang publik.
