Fusilatnews – Tiap tahun, pemerintah daerah dan kampus-kampus berlomba-lomba menggelar job fair dengan baliho raksasa, tenda semarak, dan janji manis “ribuan lowongan menanti”. Tapi alih-alih jadi gerbang kerja, acara semacam ini kerap berujung pada antrean panjang, CV yang tak pernah dibaca, dan perusahaan yang hanya mampir sebagai pemanis daftar sponsor.
Pertanyaannya: benarkah ini demi membantu pencari kerja? Atau sekadar panggung politicking yang dikemas dalam jargon “penanggulangan pengangguran”?
Di tengah era digital yang menjungkirbalikkan lanskap rekrutmen, cara konvensional mencari kerja lewat bursa tatap muka makin kehilangan daya. Platform daring seperti LinkedIn, Kalibrr, dan JobStreet kini jauh lebih efektif, efisien, dan terukur. Pencari kerja tinggal klik, unggah CV, lalu pantau notifikasi. Perusahaan pun dapat menyaring pelamar dengan algoritma, bukan amplop cokelat dan senyum basa-basi.
Namun entah mengapa, job fair offline masih digelar besar-besaran. Penuh seremoni, pidato pejabat, bahkan panggung hiburan. Tak jarang, momentum ini dipakai untuk pencitraan politik. Pejabat menyapa rakyat, membagikan brosur, dan menyisipkan “komitmen peduli tenaga kerja”—di tengah tahun-tahun menjelang pemilu lokal.
Lebih sarkastik lagi, banyak perusahaan yang hadir di job fair itu sebenarnya tak benar-benar membuka rekrutmen. Mereka datang karena diminta panitia, atau sekadar memperkuat jejaring institusi. Sebagian bahkan hanya menaruh kotak lamaran, lalu menghilang begitu acara selesai. Nasib para pelamar? Menguap bersama balon-balon pembukaan.
Tak heran jika sebagian kalangan mencurigai, job fair kini lebih mirip pertunjukan simbolik ketimbang solusi nyata. Sebuah upaya mempertontonkan “kerja pemerintah” dalam bentuk yang mudah difoto dan diberitakan. Sementara akar persoalan ketenagakerjaan—ketimpangan kualitas pendidikan, minimnya link and match industri, hingga stagnasi ekonomi—tak pernah disentuh serius.
Padahal jika benar niatnya membantu, solusi digital jauh lebih hemat dan menjangkau. Anggaran ratusan juta untuk menyewa gedung, mencetak spanduk, dan menyuplai konsumsi panitia bisa dialihkan untuk membangun career center digital, pelatihan daring, atau platform rekrutmen lokal. Tapi tentu saja, itu tak se-“fotogenik” bupati membagikan goodie bag di depan kamera.
Bukan berarti job fair tak ada gunanya. Di daerah yang konektivitas internetnya lemah dan literasi digital rendah, bursa kerja fisik masih punya ruang. Tapi harus jujur kita akui, bentuknya perlu dibenahi, skalanya disesuaikan, dan niatnya dimurnikan—jangan cuma jadi panggung kampanye diam-diam.
Jika job fair offline terus dipertahankan tanpa inovasi, maka ia bukan lagi sarana pemberdayaan, melainkan sekadar alat politicking berjubah bantuan kerja.
Dan rakyat, seperti biasa, hanya jadi penonton dalam acara yang katanya demi masa depan mereka.
