Oleh M Yamin Nasution, S.H.
Oleh M Yamin Nasution, S.H.πΎππ‘π’π π΄ππ£ππππ π ππππ‘ππ ππππππ & πππππβππ‘π π»π’ππ’π
Mantan Presiden RI ke-7, Joko Widodo, tampil mengejutkan dalam forum internasional di Singapura. Fasih berbahasa Inggris, santai, dan jauh dari persona βπ§πππ¬π¨β yang melekat selama sepuluh tahun ia berkuasa. Sehari kemudian, nama Jokowi resmi diumumkan sebagai anggota Dewan Penasehat Global Bloomberg, sebuah ruang eksklusif tempat para pemilik modal dunia saling berbisik.
Bloomberg bukan sekadar media.
Ini rumah besar kapital global, tempat data keuangan menentukan arah investasi dari New York, London, Singapura, hingga Dubai. Di ruangan ini duduk nama-nama yang mengatur arus modal, menentukan siapa yang mendapat kue pembangunan, dan siapa yang harus menyingkir.
Kini, Jokowi duduk di antara mereka. Dan di sinilah letak paradoksnya: dari semua presiden Indonesia setelah Reformasi, hanya Jokowi yang dipeluk oleh lingkaran kapital global. Bukan Megawati. Bukan Susilo Bambang Yudhoyono. Bukan pula pemimpin partai besar yang sejak lama menjalin kedekatan dengan jaringan internasional.
Kapital yang biasanya berhitung dingin, tidak memeluk ideologi, tetapi stabilitas, akses, dan peluang. Dan pilihan mereka jatuh pada Jokowi, bukan presiden lain sebelum atau sesudahnya.
Posisi Jokowi di Bloomberg lebih dari sekadar penghargaan.
Ini merupakan peneguhan jaringan kekuasaan baru.
Ia bukan lagi pejabat lokal yang blusukan dari gang ke gang.
Ia kini bagian dari halaman depan para kapitalis dunia, mereka yang memegang peta ekonomi planet ini.
Pidatonya yang menyuarakan optimisme pembangunan Indonesia kontras dengan narasi Presiden Prabowo dalam Paradox of Indonesia, yang menekankan bahwa Nusantara sejak Sriwijaya hingga kolonial selalu dijarah kekuatan asing.
Dua narasi ini menggambarkan dua jalan: satu membuka diri pada kapital global, satu lagi mengunci pintu atas nama nasionalisme keras.
Namun publik menangkap sesuatu yang jauh lebih politis:
ada pesan tak terucap yang sedang dikirimkan.
Dengan duduk di meja Bloomberg, Jokowi memperlihatkan bahwa ia masih memiliki daya gedor global. Ia tidak lagi memimpin negara, tetapi kini menyentuh ruang yang sering disebut sebagai βmesin pusat kapitalisme duniaβ, tempat angka-angka bisa mengguncang stabilitas politik sebuah negara, termasuk Indonesia.
Dampaknya ke Jakarta. Langkah ini segera dikaitkan dengan masa depan politik anaknya, Gibran Rakabuming, wakil presiden termuda yang butuh legitimasi di mata investor dan komunitas global.
PSI, kendaraan politik keluarga Jokowi ikut mendapat efek rambat.
Dengan masuknya Jokowi ke lingkaran kapital, PSI ikut memperoleh cahaya internasional yang tidak dimiliki partai muda lain.
Sementara itu, jaringan bisnis SuperTBK yang menopang dinamika politik generasi baru di Indonesia membutuhkan sinyal stabilitas.
Kehadiran Jokowi di pusat kapital global memberikan mereka jaminan tak langsung bahwa jalur investasi politik mereka bergerak ke arah yang benar.
Sinyalnya sederhana:
Jokowi belum selesai. Ia hanya pindah panggung. Dan panggung barunya jauh lebih besar.
Peringatan untuk Istana Baru. Bagi Istana, langkah Jokowi ini terasa sebagai peringatan halus. Kekuasaan domestik boleh berganti tangan, tetapi pengaruh di meja global masih berada di tangan seseorang yang dulu dianggap tak fasih berbahasa Inggris.
Dengan panggung internasional sebagai megafon barunya, Jokowi mengirim pesan pelan namun jelas kepada Prabowo:
βSaya mungkin tak lagi presiden. Tapi saya duduk bersama mereka yang memegang dompet dunia. Jadi jangan anggap saya selesai.β
