Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik Konsultan & Survei Indonesia (KSI)
Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik Konsultan & Survei Indonesia (KSI)Jakarta – Mungkin Nahdatul Ulama (NU) perlu kembali menjadi partai politik dan ikut pemilu sebagaimana tahun 1955, pemilu pertama yang diselenggarakan di Indonesia, di mana NU menjadi juara ketiga setelah Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Masyumi. Pasalnya, apa yang kini terjadi di NU mirip dengan apa yang lazimnya terjadi di parpol: konflik internal!
Dan konflik internal itu berpusar pada perebutan kekuasaan. Satu pihak mendesak pihak lain mundur, namun pihak lain itu keukeuh tak mau mundur. Kedua belah pihak punya alasan masing-masing.
Mengapa NU mirip parpol? Pertama, karena ada jabatan, yang ibarat ada gula ada semut, diperebutkan. Dan jabatan, di mana pun, membawa implikasi dan konsekuensi ekonomi. Ada semacam gula-gula di sana.
Kedua, dalam memperebutkan jabatan, dilakukan melalui voting atau pemungutan suara “one man one vote” (satu orang satu suara) laiknya pemilihan pengurus parpol: siapa yang mendapatkan suara terbanyak dialah yang akan menang atau terpilih.
Ketiga, mereka yang berebut kursi pengurus NU adalah manusia-manusia biasa, dan sebagai manusia biasa, mereka punya kehendak untuk berkuasa, sebagaimana
konsep sentral dalam filsafat Friedrich Nietzsche (1844-1900).
Dua Gajah Bertarung Pelanduk Mati di Tengah
Kini di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ibarat ada dua gajah yang sedang bertarung. Sementara Nahdliyin atau warga NU terancam mati di tengah-tengah.
Dua “gajah'” yang sedang bertarung itu ialah Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar alias Kiai Miftach dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya.
Dalam risalah rapat yang ditandatangani Kiai Miftach, Jumat (21/11/2015), Syuriyah PBNU mendesak Gus Yahya untuk mundur. Jika dalam tempo tiga hari tidak mundur, maka bekas juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid itu akan dipecat. Syuriyah adalah kasta tertinggi di struktur organisasi PBNU.
Ada tiga alasan mengapa Gus Yahya hendak didepak dari kursi NU-1. Pertama, karena ia mengundang akademisi pro-Israel, Peter Berkowitz sebagai narasumber dalam acara Akademi Kepemimpinan Nasional (AKN) NU, 15 Agustus lalu.
Kedua, diduga ada penyimpangan anggaran di PBNU yang kini sedang diaudit oleh akuntan publik.
Sebaliknya, Gus Yahya keukeuh tak mau mundur. Sikap mokong kakak kandung eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut ini diambil setelah ia mengumpulkan 35 Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dari seluruh Indonesia, minus Ketua PWNU Jawa Timur, di Surabaya, Sabtu (22/11/2025).
Adapun alasan Gus Yahya menolak mundur adalah karena ia merasa menerima mandat dari Muktamar NU hingga 2026. Apalagi, katanya, banyak Ketua PWNU yang tak setuju jika dirinya mundur.
Gus Yahya juga mengklaim sudah bertemu 50 kiai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Sumatera Utara yang katanya mereka tidak setuju Gus Yahya mundur.
Tidak itu saja. Menurut Gus Yahya, Syuriyah tidak berwenang melengserkan dirinya. Yang berwenang melengserkan dirinya, kata dia, adalah Muktamar NU, sebagaimana saat ia dipilih.
Gus Yahya mengaku mendengar rumor dirinya diduga menyalahgunakan dana PBNU hingga Rp900 miliar. Tapi ia tak mau bertindak hanya berdasarkan rumor tersebut.
Namun, begitu Gus Yahya mengaku tak mau mundur, spontan ada desakan dari faksi ketiga agar PBNU segera menggelar Muktamar Luar Biasa (MLB) untuk melengserkan Gus Yahya. Pihak yang kini sedang berseteru, yakni Kiai Miftach dan Gus Yahya tak boleh mencalonkan diri lagi.
Syuriyah, sekali lagi, adalah kasta tertinggi dalam struktur organisasi PBNU. Sebab itu, posisinya sangat kuat.
Gus Yahya pun tak kalah kuat posisinya. Ia adalah eksekutor tertinggi dalam struktur organisasi PBNU.
Jika Rais Aam dan Ketua Umum yang posisinya sama-sama kuat itu berseteru, maka Nahdliyin atau umat di bawah atau “grass roots” (akar rumput) yang akan menjadi korban. Umat tidak akan terurus. Sebab, elite sibuk berkonflik.
Di bawah kendali Gus Yahya, PBNU memang identik dengan politik praktis, laiknya parpol. Misalnya, terlibat dukung-mendukung dalam Pemilihan Presiden 2024 lalu meskipun tidak secara resmi atau organisatoris.
Di PBNU juga muncul faksionalisasi. Disinyalir terjadi ketidakrukunan antara Gus Yahya di satu faksi dengan Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf di faksi lain. Gus Ipul yang kini menjabat Menteri Sosial di Kabinet Merah Putih bahkan disebut-sebut sebagai pihak yang mendesak agar hasil audit keuangan PBNU segera dirilis oleh akuntan publik yang sedang melaksanakan audit. Tujuannya, apalagi kalau bukan untuk menunjukkan bukti dugaan penyimpangan keuangan di PBNU yang kini di bawah kendali Gus Yahya.
Alhasil, siapa yang lebih kuat: Kiai Miftach atau Gus Yahya? Siapa pun yang lebih kuat dan akan menang, yang jelas Nahdliyin atau umatlah yang akan dirugikan. Umat tidak akan terurus akibat konflik di tingkat elite. Kalaupun diurus, tidak maksimal. Itulah!
