Acara di GBK sudah usai. Ia adalah pamer kekuatan Jokowi. Seperti apel siaga, yang tidak jelas untuk menghadapi apa? Tetapi boleh disebut sebagai show off dari seluruh elemen relawan Jokowi. Namun demikian, hasilnya tidak sesuai dengan harapan relawan maupun Jokowi sendiri. Sontak saja, reaksi dari para kader PDIP; menyayangkan, mengkritik dan sekaligus mencela kegiatan tersebut. Men-down grade Jokowi-lah, tidak tepat waktu-lah, melanggar kesepakatan penggunaan GBK-lah, dan terutama menghambur-haburkan uang, untuk acara yang penuh cemooh itu.
Dinegara-ngera maju, seperti Amerika, seorang Presiden mengendorse Calon Presiden yang akan datang, adalah hal biasa. Tetapi di Indonesia, Presiden melekat pada dirinya juga sebagai Kepala Negara. Ia menjadi kepala untuk semua unsur. Menjadi aib ketika telanjang dukung mendukung kepada orang perorang untuk Capres tertentu. Sebagai kepala negara, ia impartial. Stand out pretty well (berdiri tegak ditengah).
Tapi disisi lain, Jokowi tidak punya Partai Politik. Konstitusi mensyaratkan, Presiden dan Wakil Presiden dicalonkan oleh Parpol atau gabungan Parpol. Jadi endorsement kepada si Rambut Putih, hanya menjadi bahan tertawaan diantara para Capres lainnya. Ridwan Kamil, bahkan mencat rambutnya, menjadi putih. Meme rambut putih menjamur di medsos.
Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G Plate, mengatakan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut pemimpin rambut putih memikirkan rakyat dibahas sejumlah menteri yang hadir rapat di Istana Negara. Di sela-sela rapat, Johnny, Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) itu berdiskusi dengan sejumlah menteri, termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Mereka bercanda hingga tertawa mengenai rambut putih.
Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro menilai Presiden Joko Widodo seharusnya tidak menunjukkan dukungannya terhadap calon presiden tertentu pada Pilpres 2024. Menurutnya, sikap Jokowi itu justru dapat menyulut kontroversi di tengah publik ke depannya.
“Presiden seharusnya ‘above all’ (mengayomi semua) selama mengemban tugasnya sebagai presiden, tidak menunjukkan dukungan dan pilihannya terhadap calon tertentu karena hal ini akan menyulut kontroversi dan polemik serta perdebatan publik yang tak pernah henti,” ujar Siti, Selasa (29/11), seperti dilansir fusilatnews
Ia menyebut, presiden tidak perlu berperan menjadi pengabsah terhadap calon presiden tertentu karena berpotensi diskriminatif terhadap calon lainnya. “Ini akan menimbulkan diskriminasi terhadap calon-calon yang ada,” katanya.
Wanita yang akrab disapa Wiwieq itu meminta agar proses rekrutmen capres-cawapres diserahkan sepenuhnya kepada partai politik sesuai dengan amanah konstitusi,” katanya. “Agar tidak memunculkan silang sengkarut,” tegasnya.
Lain lagi dengan reaksi Parpol-parpol lain. Ketua PPP, mengatakan KIB sudah mengantongi Capresnya. Sementara Ketua Umum Partai Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan alias Zulhas menegaskan Airlangga Hartarto merupakan capres prioritas dari KIB untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hal itu dia sampaikan usai bertemu dengan Airlangga Hartarto dan Plt Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/11).
“Kalau ketua umum partai politik enggak berani nyapres terus bagaimana? demokrasi kita bagaimana? Oleh karena itu prioritas ya tentu Golkar sebagai pemenang pemilu nomor dua, Pak Airlangga prioritas ya pantas layak pemenang pemilu nomor dua untuk jadi capres,” kata Zulhas.
Menjadi terang benderang, apa yang dimaksud dengan si Rambut Putih itu, bahkan, tidak berpengaruh pada Koalisi Indonesia Bersatu, yang saat awal pembentukannya, justru untuk mengusung Ganjar Pranowo.
Fakta lain yang manarik adalah, hasil litbang Kompas. Riset yang dilakukan sebalum acara di GBK. Survei Litbang Kompas mengungkap sekitar 30 persen responden enggan memilih calon presiden (capres) yang disarankan oleh Presiden Joko Widodo. Sebanyak 30,1 persen dari 1.200 orang responden menyatakan hal itu. Mereka tidak akan memilih capres yang disarankan oleh Jokowi di Pilpres 2024. Kenapa?
“Proporsi ini terbaca menurun dari survei Juni yang merekam tak kurang dari separuh responden yang masih bersikap mempertimbangkan untuk mengikuti saran Presiden Jokowi dalam memilih capres,” Kompas.com, Selasa (15/11).
Di sisi lain, ada 15,1 persen responden yang tegas menyatakan akan memilih capres usulan Jokowi. Kemudian ada 35,7 persen responden yang akan mempertimbangkan capres yang disarankan Jokowi. Litbang Kompas menyebut ada hubungan antara tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah dengan ketaatan memilih capres pilihan Jokowi.
Jokowi, setelah lengser nanti, tidak terdengar mengutarakan mimpinya. Umpamanya ingin membuat Jokowi International University, sebagai legacy kepada anak cucu bangsa, untuk bayar utang, karena selama jadi Presiden, ia lebih senang membangun jalan toll.
Setelah lengser, malah Ia ingin pulang ke Solo.Tidak terucap pula, ingin terus bermukim di Ibu Kota Nusantara. Jadi apa yang disinyalir oleh Dr. Rizal Ramli, seperti post power syndrome, bisa jadi benar. Lanjut Rizal, mulai dari Soeharto hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turun tanpa sibuk mempersiapkan siapa yang harus jadi penggantinya. Gus Dur, sambungnya, malah sibuk dengan kunjungan ke luar negeri untuk membangun citra Indonesia.
“Pak Harto turun, nggak ribut menyiapkan penggantinya. Pak Habibie turun juga santai saja. Gus Dur turun tidak menyiapkan pengganti bahkan jalan-jalan ke luar negeri. Mbak Mega turun santai aja. SBY turun juga tak gopoh-gopoh capresnya,” ujar Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itu lewat cuitan di Twitter pribadinya, Rabu (30/11).
Apa yang tersisa dan mengemuka dari acara Silaturahmi Akbar Relawan Jokowi itu, adalah pernyataan Benny Rhamadani, yang meminta ijin untuk tarung dengan siapa saja yang dianggap menfitnah Jokowi. Tetapi Ketua Umum Poros 98, Parlin Silaen, menilai pernyataan Ketua Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang meminta Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk menindak penyerang pemerintah perlu ditanggapi serius. Pasalnya, kata dia, pernyataan Benny malah memadamkan semangat memperjuangkan nilai demokrasi.
Menurut dia, pernyataan Benny malah ingin menghadirkan kembali sifat rezim otoriter. Ia mengingatkan bahwa semangat demokrasi merupakan roh perjuangan angkatan 98. “Agenda reformasi yang memperjuangkan hadirnya pemerintahan yang demokratis dan benar-benar pro rakyat harus terus dikawal,” kata Parlin dalam keterangannya, Rabu, 30 November 2022.
Bendahara Poros 98, Rahmat Hidayat, menyebut pernyataan Benny memancing kegaduhan politik. Ia meminta Benny untuk tidak mendorong Jokowi melakukan hal yang tidak mencerminkan karakter dirinya.
