Saat awak media menanyakan tentang materi apa saja yang akan dibahas, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar. hanya menjawab singkat “Rempang,” jawab Siti singkat.
Jakarta – Fusilatnews – Presiden Joko Widodo menggelar rapat kabinet terbatas terkait persoalan pembangunan Rempang Eco City, Batam, Kepulauan Riau, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/9).
Sejumlah menteri terkait tampak hadir dalam rapat. Antara lain Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar. Kemudian hadir pula Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.
Saat awak media menanyakan tentang materi apa saja yang akan dibahas, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar. hanya menjawab singkat “Rempang,” jawab Siti singkat.
Sebagai informasi, bentrokan antara warga Pulau Rempang dengan aparat gabungan dari TNI, Polri, dan pihak pengamanan Otorita Batam terjadi pada 7 September lalu.
Bentrokan tersebut terjadi lantara warga menolak rencana pembangunan kawasan ekonomi Rempang Eco City di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau.
Baru-baru ini, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengindikasikan kuat terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam serangkaian peristiwa bentrok penolakan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengindikasikan terjadinya dugaan pelanggaran HAM dalam serangkaian insiden bentrokan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.
Berdasarkan temuan sementara, Komnas HAM mengingatkan negara agar tidak melanggar hak warga atas tempat tinggal yang layak.
“Terkait dengan penolakan masyarakat Pulau Rempang untuk direlokasi negara tidak boleh melanggar hak atas tempat tinggal yang layak baik tindakan maupun kebijakan yang diambil baik tingkat lokal maupun nasional.
Kebijakan negara tidak boleh diskriminatif dan menimbulkan pembatasan tanpa dasar hukum yang sah, ekslusif dan tidak proposional negara, tidak boleh melakukan relokasi paksa atau forced evictions yang merupakan bentuk pelanggaran HAM,” kata Koordinator Subkomisi Penegakan Komnas HAM Uli Parulian Sihombing dalam konferensi pers di Komnas HAM pada Jumat, (22/9)
