Presiden Joko Widodo optimis bahwa proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara usai meninjau pembangunan proyek rumah menteri di kawasan IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kamis (23/02/2023). Merespon hal tersebut Direktur Center of Economic and Law Studie (Celios), Bhima Yudhistira mengatakan target pada tahun 2023 yang diharapkan Presiden Joko Widodo, tidak bisa direalisasikan khususnya mengenai Pembangunan Infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) karena belum ada satupun gedung pemerintahan yang berdiri.
Dari sisi ekonomi, rencana pembangunan infrastruktur oleh Presiden Joko Widodo pada Januari 2023 tidak masuk akal dan tidak bisa dipaksakan karena kondisi keuangan negara saat ini yang belum stabil.
“Kalau mau digenjot dengan penugasan BUMN, siapa yang siap? Banyak BUMN Karya sedang berdarah likuiditasnya, dan kerepotan mengurus proyek selain IKN,” ujar Bhima Yudhistira dikutip rmol.id, Jumat (24/2).
Ia mengatakan beberapa BUMN Karya yang mengalami lilitan utang. Bahkan tercatat, jumlah total utang BUMN Karya mencapai Rp 125,8 triliun pada Kuartal III-2022.
Jika dirinci dari jumlah total itu, utang terbanyak ada di PT Waskita Karya Tbk sebesar Rp 82,40 triliun, PT PP (Persero) Tbk Rp 43,42 triliun, PT Wijaya Karya (persero) Tbk Rp 56,75 triliun, dan PT Adhi Karya Tbk Rp 31,58 triliun.
Bhima menilai dampak serius, apabila pembangunan IKN dipaksakan, itu ada pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“APBN akan boros hanya untuk IKN. APBN jadi tidak memiliki ruang yang cukup untuk stimulus sektor ekonomi yang berdampak langsung ke masyarakat,” pungkasnya
Berita Update Lainnya Ikuti Kami Di Google News
