Jokowi – The King Can do No Wrong

Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik Konsultan & Survei Indonesia (KSI)

Jakarta – Jangan salahkan Jokowi. Presiden ke-7 RI bernama lengkap Joko Widodo ini nyaris tak pernah merasa bersalah. Mungkin ia punya prinsip, “The king can do no wrong,” yang artinya raja tidak dapat berbuat salah.

Jangan salah, Jokowi pernah “dinobatkan” Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebagai Raja Jawa.

Ketika banyak orang menuduh Jokowi “aji mumpung”, “kemaruk”, haus takhta dan kuasa, bukan semata-mata salah dia. Salahkan masa kecilnya yang hidup kurang beruntung, lahir dari keluarga sederhana, bahkan rumahnya pun di pinggiran kali. Maka ketika punya kuasa, Jokowi mengalami apa yang dalam teori psikologi disebut sebagai “shock culture” (gegar budaya). Mungkin ia dendam pada masa lalunya.

Ketika ia mencoba mengamendemen Pasal 7 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 demi memperpanjang masa jabatannya hingga tiga periode, bukan semata-mata salahnya. Salahkan fraksi-fraksi di DPR, kecuali PDI Perjuangan yang sempat menyetujui ide Jokowi itu. Amandemen konstitusi merupakan wewenang MPR, gabungan DPR dan DPD.

Ketika Jokowi “nggege mongso” dengan menyodorkan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang saat itu baru berusia 36 tahun, sebagai calon wakil presiden di Pemilihan Presiden 2024, bukan semata-mata salah dia. Salahkan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskannya.

Bahwa Ketua MK saat itu dijabat Anwar Usman, adik ipar Jokowi, itu juga bukan salah Presiden yang merupakan lembaga eksekutif. MK adalah lembaga yudikatif, beda ranah dengan eksekutif.

Bahwa Anwar Usman dinyatakan melanggar etika dan dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK, itu juga tidak ada hubungannya dengan Jokowi yang berada di ranah eksekutif. Kata Jokowi sih.

Ketika ijazahnya dituding palsu, itu juga bukan salah Jokowi. Itu urusan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menerbitkan ijazah. Apalagi, UGM sudah membantah ijazah Jokowi palsu.

Toh Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai dari Solo, Jakarta, hingga pusat tak pernah mempersoalkan ijazah Jokowi saat mendaftar sebagai calon wali kota, calon gubernur atau capres.

Ketika Jokowi menolak menunjukkan ijazahnya kepada publik, itu juga bukan salah wong Solo itu. Sebab, sesuai undang-undang, tugas para penuduhnyalah untuk membuktikan apakah ijazah Jokowi asli atau palsu.

Bahwa Jokowi memidanakan Roy Suryo dan Tifauziah Tyassuma, itu juga bukan salah dia. Salahnya Roy dan Tifa sendiri yang tidak mau minta maaf. Eggi Sudjana, Rismon Sianipar dan Damai Hari Lubis yang mau minta maaf toh diampuni, tidak dipidanakan. Kata Jokowi sih.

Ketika kini hubungannya dengan Presiden Prabowo Subianto dikabarkan retak, itu juga bukan salah Jokowi. Dalam politik tak ada yang abadi. Yang abadi adalah kepentingan.

Bahwa hak politik Jokowi untuk membesarkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sehingga ia merasa perlu blusukan ke daerah-daerah. Dimulai ke Lampung hari ini. Prabowo tak perlu merasa terancam. Kalau merasa terancam, Prabowo blusukan juga dong.

Jangankan dengan Prabowo, dengan Megawati Soekarnoputri saja, Jokowi dengan mudah “say goodbye”. Padahal PDIP-lah yang membesarkan Jokowi.

Bahwa Jokowi diprediksi akan mengajukan Gibran sebagai capres di Pilpres 2029, itu juga hak politiknya. Bukan soal haus takhta dan kuasa. Kata Jokowi sih.

Bahwa Jokowi meninggalkan proyek mangkrak Ibu Kota Negara (IKN) sebagai bom waktu, itu juga bukan salah bekas Gubernur DKI Jakarta itu. Salah DPR mau menyetujuinya. Dan salah Prabowo sendiri mau meneruskannya.

Dus, jangan pernah salahkan Jokowi. Salahkan rakyat yang memilih dia. Kata Jokowi sih!