Part 3
Teodemokrasi Jalan Tengah Indonesia Menuju Politik Bermoral
By Paman BED
By Paman BED“Bangsa yang besar tidak hanya membutuhkan pemimpin yang cerdas. Bangsa yang besar membutuhkan pemimpin yang takut menyalahgunakan kecerdasannya.”
Setelah membahas demokrasi sebagai mekanisme, dan Ketuhanan sebagai fondasi moral, tibalah kita pada pertanyaan yang paling penting.
Lalu, bagaimana Teodemokrasi dijalankan?
Apakah kita harus mengubah konstitusi?
Apakah kita harus mengganti sistem demokrasi yang ada?
Jawabannya sederhana.
Tidak.
Teodemokrasi tidak menawarkan revolusi politik.
Ia menawarkan revolusi moral.
Karena sesungguhnya bangsa ini tidak sedang kekurangan lembaga.
Kita memiliki konstitusi.
Kita memiliki lembaga legislatif.
Kita memiliki lembaga eksekutif.
Kita memiliki lembaga yudikatif.
Kita memiliki aparat penegak hukum.
Kita memiliki auditor.
Kita memiliki sistem pengawasan.
Bahkan teknologi pengawasan semakin canggih dari waktu ke waktu.
Namun pertanyaannya tetap sama.
Mengapa korupsi belum juga berhenti?
Barangkali karena kamera dapat merekam tindakan.
Tetapi kamera tidak dapat mengawasi hati nurani.
Itulah sebabnya
- Teodemokrasi tidak memulai perubahan dari gedung parlemen.
- Tidak pula dari ruang sidang.
- Perubahan harus dimulai dari manusia.
- Dari cara memandang jabatan.
- Selama jabatan dianggap sebagai investasi, korupsi akan selalu menemukan jalannya.
- Selama kekuasaan dipandang sebagai hak istimewa, rakyat akan terus menjadi pihak yang membayar harganya.
Tetapi ketika jabatan dipahami sebagai amanah, logikanya berubah.
Pemimpin tidak lagi bertanya,
“Apa yang bisa saya peroleh dari jabatan ini?”
Ia mulai bertanya,
“Apa yang harus saya pertanggungjawabkan dari jabatan ini?”
Perubahan satu pertanyaan itu dapat mengubah cara seseorang memimpin.
* Teodemokrasi juga tidak mengukur keberhasilan hanya dari pertumbuhan ekonomi.
* Ekonomi memang penting.
* Pembangunan memang penting.
* Investasi memang penting.
Namun semua itu akan kehilangan makna apabila dibangun di atas kebohongan, suap, manipulasi, dan korupsi.
Bangsa yang makmur tetapi kehilangan kejujuran sedang membangun kemajuan di atas fondasi yang rapuh.
Cepat atau lambat, bangunan itu akan retak oleh ulah manusianya sendiri.
Karena itu, ukuran kemajuan bangsa seharusnya tidak hanya dilihat dari besarnya Produk Domestik Bruto.
Tetapi juga dari kecilnya korupsi.
Dari tingginya kepercayaan masyarakat.
Dari tumbuhnya integritas.
Dari keberanian mengatakan benar sebagai benar, dan salah sebagai salah.
Mungkin ada yang bertanya,
“Apakah Teodemokrasi dapat menghapus korupsi?”
Tentu tidak.
Tidak ada sistem yang mampu menjamin manusia menjadi sempurna.
Namun Teodemokrasi berusaha memperkecil ruang bagi lahirnya korupsi, dengan mengingatkan bahwa setiap keputusan bukan hanya dipertanggungjawabkan kepada hukum, tetapi juga kepada hati nurani dan kepada Tuhan.
Di sinilah Pancasila kembali menemukan maknanya.
* Ketuhanan Yang Maha Esa bukan sekadar sila pertama.
* Ia adalah cahaya yang menerangi sila-sila berikutnya.
* Kemanusiaan tanpa Ketuhanan dapat kehilangan arah.
* Persatuan tanpa Ketuhanan dapat berubah menjadi sekadar kompromi kepentingan.
* Kerakyatan tanpa Ketuhanan dapat berubah menjadi perebutan suara dengan segala cara.
* Keadilan sosial tanpa Ketuhanan dapat berubah menjadi slogan yang indah, tetapi kosong dalam pelaksanaan.
Mungkin karena itulah Pancasila tidak dimulai dari kekuasaan.
Ia dimulai dari Ketuhanan.
Karena sebelum manusia diminta memimpin bangsa, manusia terlebih dahulu diingatkan bahwa dirinya bukan pemilik kekuasaan yang mutlak.
Pada akhirnya,
* Teodemokrasi bukanlah tentang memenangkan agama dalam politik.
* Melainkan memenangkan moral dalam demokrasi.
* Bukan mengurangi kebebasan rakyat.
* Melainkan menjaga agar kebebasan itu tidak kehilangan arah.
* Bukan menjadikan agama sebagai kendaraan menuju kekuasaan.
* Melainkan menjadikan nilai-nilai Ketuhanan sebagai pagar agar kekuasaan tidak menyimpang.
Mungkin persoalan terbesar bangsa ini bukan karena kita kekurangan orang pintar.
Bukan pula karena kita kekurangan undang-undang.
Yang kita kekurangan adalah keberanian mengembalikan moral sebagai panglima politik.
Sebab ketika demokrasi kehilangan Tuhan, yang lahir bukan lagi kedaulatan rakyat.
Melainkan kedaulatan modal.
Dan ketika modal membeli kekuasaan, rakyatlah yang akhirnya membayar harganya.
Barangkali, di situlah Teodemokrasi bukan hadir sebagai jawaban yang sempurna.
Melainkan sebagai undangan bagi kita semua untuk kembali bertanya:
Apakah demokrasi hanya cukup menghasilkan pemimpin yang menang?
Ataukah demokrasi juga harus melahirkan pemimpin yang layak dipercaya?
Karena bangsa yang kuat bukan hanya dibangun oleh konstitusi.
Tetapi juga oleh hati nurani.
Tamat.
