FusilatNews – Dalam dunia politik, tidak ada kawan atau lawan abadi, yang ada hanyalah kepentingan. Ungkapan ini kembali terbukti dalam dinamika politik Indonesia ketika Prabowo Subianto, ex-Menteri Pertahanan Jokowi, sekaligus presiden terpilih 2024-2029, mengangkat kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai menteri dan menempatkan beberapa lainnya dalam posisi strategis di kementeriannya. Keputusan ini menuai perbincangan hangat, terutama mengingat rekam jejak PSI yang sebelumnya kerap mengkritik, bahkan mencela Prabowo secara terbuka. 
Fenomena ini mengingatkan kita pada strategi politik Jokowi pasca Pilpres 2019. Kala itu, Jokowi merangkul Prabowo, rivalnya dalam dua kali kontestasi Pilpres, ke dalam kabinetnya sebagai Menteri Pertahanan. Langkah ini sempat mengejutkan banyak pihak, tetapi kemudian dimaknai sebagai upaya untuk meredam oposisi dan memperkuat stabilitas politik. Kini, Prabowo tampaknya mengambil langkah serupa dengan memberikan jabatan kepada kader PSI—partai yang sebelumnya dikenal sebagai pendukung garis keras Jokowi dan tidak jarang melontarkan kritik tajam kepada Prabowo.
Prabowo mengangkat tiga kader PSI ke dalam Kabinet Merah Putih, yakni Raja Juli Antoni sebagai Menteri Kehutanan, Isyana Bagoes Oka sebagai Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta Giring Ganesha sebagai Wakil Menteri Kebudayaan. Penunjukan ini semakin memperkuat dugaan bahwa Prabowo ingin merangkul partai tersebut, baik sebagai bagian dari strategi politik maupun sebagai bentuk kompromi kekuasaan.
Tak hanya itu, Prabowo pun mengangkat sejumlah menteri titipan Jokowi dalam kabinetnya. Keputusan ini semakin mempertegas adanya negosiasi politik antara Jokowi dan Prabowo, di mana keberlanjutan pengaruh Jokowi dalam pemerintahan mendatang tetap terjaga melalui para loyalisnya yang kini menduduki posisi strategis. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah Prabowo benar-benar memegang kendali penuh atas kabinetnya, atau justru masih berada di bawah bayang-bayang kepentingan politik Jokowi.
Langkah Prabowo bisa dilihat dari dua perspektif. Pertama, sebagai strategi pragmatis dalam meredam potensi gangguan politik. Dengan merangkul PSI, Prabowo secara tidak langsung mengamankan satu kekuatan yang bisa saja menjadi batu sandungan bagi pemerintahannya di masa depan. Kedua, sebagai bentuk politik balas budi, mengingat PSI belakangan ini semakin menunjukkan loyalitasnya kepada Prabowo, terutama setelah Jokowi mengarahkan dukungan kepada mantan Danjen Kopassus itu dalam Pilpres 2024.
Namun, pertanyaan yang mengemuka adalah: apakah ini mencerminkan kedewasaan politik atau justru menunjukkan betapa oportunisme masih menjadi warna utama dalam lanskap politik Indonesia? Mengangkat oposisi ke dalam lingkaran kekuasaan dapat dilihat sebagai strategi rekonsiliasi, tetapi juga bisa diartikan sebagai bentuk kooptasi agar tidak ada suara kritis yang mengganggu jalannya pemerintahan. Jika kritik-kritik PSI sebelumnya kepada Prabowo benar adanya, maka menerima jabatan di kabinetnya menunjukkan ketidakkonsistenan sikap partai tersebut.
Di sisi lain, hal ini juga memperlihatkan betapa mudahnya seorang tokoh politik di Indonesia berubah posisi dari pengkritik menjadi bagian dari sistem yang sebelumnya mereka kecam. Dalam politik transaksional, kritik tajam terhadap lawan tidak selalu berujung pada perlawanan permanen, melainkan bisa menjadi jalan menuju kekuasaan. Apakah ini bagian dari kompromi politik atau justru menunjukkan lemahnya integritas dalam berpolitik?
Dengan dinamika seperti ini, publik perlu lebih kritis dalam melihat bagaimana elite politik memainkan strategi mereka. Jangan sampai fenomena ini hanya menjadi siklus yang terus berulang, di mana kritik tajam sebelum pemilu hanya menjadi alat tawar untuk mendapatkan kekuasaan, sementara kepentingan rakyat kembali dikesampingkan begitu jabatan telah digenggam.
